Sebelum menjadi MPP Banyuwangi, gedung tersebut dulunya adalah Mal Borobudur. Kepala MPP Banyuwangi Fatah Hidayat mengungkapkan, pihaknya yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan pengguna gedung. Secara singkat, Fatah menjelaskan sejarah berdirinya MPP.
Berawal dari Bupati Samsul Hadi yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi di Banyuwangi ditandai dengan tiga faktor. Yaitu, Banyuwangi memiliki bandara, mal perbelanjaan, dan tempat perbaikan kapal.
Salah satu mal perbelanjaan tersebut ialah Mal Borobudur. Tempat itu dulu merupakan bekas gedung mapolres. Setelah mapolres lama pindah di Jalan Brawijaya, maka bekas mapolres tersebut dibongkar dan dibangun mal secara multiyears.
Kemudian, pada era Bupati Ratna Ani Lestari, bangunan mal tersebut disewakan kepada pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan daerah. Nama mal tersebut sempat berganti menjadi Mall of Sri Tanjung (MOST). Namun pada perkembangan selanjutnya, sempat terjadi masalah.
Singkat cerita, ketika aset tersebut kembali dipegang pemkab, Bupati Abdullah Azwar Anas yang menjabat kala itu memfungsikan gedung tersebut sebagai mal pelayanan publik (MPP). Ide tersebut bermula saat Anas diajak oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi ikut berkunjung ke Azerbaijan dan Georgia. Di sana, Anas dan rombongan berkunjung melihat gedung pelayanan yang menyediakan ribuan jenis layanan untuk masyarakat.
Dari situ, Anas mulai memanfaatkan gedung yang tidak digunakan. Yaitu gedung aset pemkab yang disewa menjadi Mall of Sri Tanjung. ”Waktu Pak Anas memimpin Banyuwangi ada kebijakan yang dimoratorium. Mal belanja yang tidak difungsikan, diganti menjadi mal pelayanan publik,” ujar Fatah.
Konsep awal MPP Banyuwangi bekerja layaknya pameran. Yakni ada pemohon dan petugas. Tahun 2017 tersebut, lanjut Fatah, Banyuwangi menjadi pionir dari terbentuknya MPP. Bahkan, dengan Surabaya hanya berbeda waktu peresmian.
Mal pelayanan publik kini memiliki unit layanan yang terintegrasi. Ada 24 unit layanan yang terbagi menjadi sembilan unit layanan dari perangkat daerah. Dan sisanya berasal dari pihak swasta, BUMN, BUMD, instansi vertikal, dan lainnya.
Jumlah layanan yang tersedia sampai hari ini mencapai 258 jenis layanan. Tak heran apabila dalam sehari rata-rata bisa ada 500 sampai 800 orang yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Sementara satu orang bisa memanfaatkan lebih dari satu layanan. (rei/bay/c1) Editor : Gerda Sukarno Prayudha