PARIWISATA Banyuwangi melesat. Maju pesat. Bukan hanya 100%. Tapi, tumbuh sampai empat kali lipat. Dari tahun sebelumnya. Kita semua senang. Pak Bupati Anas dan seluruh stafnya, apalagi. Kerja keras mereka memajukan pariwisata Bumi Blambangan menuai hasil gemilang. Dua penghargaan internasional (PBB dan ASEAN) melengkapi banjirnya wisatawan. Domestik dan mancanegara.
Diprediksi, tak lama lagi makin banyak wisatawan datang ke kota berjuluk The Sunrise of Java. Terutama dari manca. Seiring kenaikan kelas Bandara Banyuwangi. Menjadi Bandara Internasional. Tak lama lagi.
Serbuan wisatawan dari Nusantara tak begitu merisaukan. Karena kita punya budaya yang kurang lebih sama. Seaneh-anehnya tingkah polah wisatawan Nusantara tidak akan mengancam budaya lokal Banyuwangi. Sebab, meski beda tapi napasnya sama. Sama-sama berhati Indonesia. Yang berpancasila dan berbhinneka tunggal ika.
Lain halnya dengan serbuan wisatawan asing. Yang benar-benar berbeda budayanya dengan kita. Kalau benteng kita tidak kuat bisa jebol. Dengan mudah tertular virus budaya asing. Budaya dalam arti bukan produk kesenian. Atau pun ritual. Tapi lebih ke gaya hidup.
Insya Allah kesenian dan ritual yang ada di Kota Gandrung tetap aman. Tidak akan terkontaminasi. Akan tetap berjalan seperti yang sudah-sudah. Bahkan sebaliknya, makin meningkat kreativitasnya. Makin profesional penyelenggaraan ritual/upacara adatnya. Seperti hukum kebudayaan: budaya itu dinamis. Lentur terhadap zamannya.
Gaya hidup wisatawan asing berpeluang membawa dampak ikutan. Istilah populernya: limbah pariwisata. Kemajuan pembangunan pariwisata biasanya diikuti dengan perubahan sikap dan gaya hidup. Masyarakat lokal yang terdampak, tentunya.
Secara gampangan, limbah pariwisata ada dua. Keduanya beda sasaran. Tapi tetap saja satu korbannya: masyarakat lokal. Limbah pertama terkait dengan perilaku. Jalan-jalan di tengah kota pakai pakaian superminimalis itu biasa. Pakai baju semitransparan juga tidak kikuk. Mereka tidak malu? Malu sama siapa? Di negara mereka berasal, tidak ada yang salah dengan pakaian seperti itu.
Dulu, ketika pariwisata Banyuwangi belum semaju sekarang, masih banyak saudara kita yang riweuh melihat pemandangan seperti itu. Mereka langsung membuang muka ketika berpapasan dengan bule berbaju minimalis. Sekarang, mulai banyak perubahan. Bukannya melengos. Tapi malah dipandang sepandang-pandangnya. Dianggap sebagai tontonan gratis. Makin banyak wisman yang jalan-jalan di tengah kota –dengan gaya pakaian dari negaranya– makin biasa masyarakat melihatnya. Tak lagi malu. Dan membuang muka. Apalagi sampai nyebut.
Tentu saja itu mengkhawatirkan. Meski tidak terlalu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika mulai ada masyarakat yang ikut-ikutan berpakaian ala wisman. Baju/kausnya minimalis. Celananya kekurangan kain. Ia tidak sadar kalau kulitnya beda dengan wisman. Wisman kulitnya mulus. Sedangkan di kulit ’wisman’ tiruan itu rimbun pulau.
Begitulah. Dampak yang harus ditanggung. Tapi sebisanya harus dikendalikan. Jangan sampai mewabah. Berkembang cepat. Terutama kalangan muda kita. Jangan sampai gaya berpakaian bule dijadikan model. Budaya berpakaian Banyuwangi jauh lebih bermartabat. Lebih berbudaya. Lebih keren. Kalau kebetulan ketemu wisman berpakaian serba mini langsung eluslah dada. Lalu bilang dalam hati: ”kasihan sekali, dia pasti kehabisan uang. Buktinya tidak sanggup beli pakaian yang sopan”.
Selain pakaian, budaya tato juga gampang sekali dijiplak. Sekarang sudah ada remaja kita yang tatoan. Tapi dengan membanjirnya wisman bukan tidak mungkin budaya tato akan terkikis. Justru sebaliknya. Menjadi kambuh. Jangan-jangan tak lama lagi akan menjamur jasa pembuatan tato. Di beberapa kota di Banyuwangi. Atau malah sudah ada. Bahkan sudah berkembang. Saya yakin, orang Banyuwangi, remaja Banyuwangi tidak ada yang berani membuka praktik jasa tato. Sebab, dalam tradisi Banyuwangi memang tidak mengenal budaya tato. Kalaupun ada berarti ia termasuk golongan nekadin. Alias tukang nekat.
Kemajuan pariwisata akan dibarengi perkembangan industri pariwisata. Rumusnya memang seperti itu. Semua peluang penunjang pariwisata akan diambil. Walau sekecil apa pun. Terutama yang terkait rumus 3A: aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Aksesibilitas menjadi tanggungan pemerintah. Tapi demi memperlancar konektivitas antardestinasi sangat mungkin swasta akan menanganinya juga. Untuk memperlancar usahanya pariwisatanya.
Yang lebih banyak diincar oleh investor justru di amenitas. Informasi yang berkembang, mulai banyak investor masuk ke Banyuwangi. Terutama dari luar Banyuwangi. Bahkan luar negeri. Mereka memborong lahan di beberapa lokasi. Terutama yang menuju destinasi wisata.
Berbagai cara dilakukan. Bagi yang berkewarganegaraan asing, ia memakai nama warga lokal saat membeli lahan. Atau menikahi warga lokal. Demi untuk bisa membeli lahan. Bagi yang dari luar Banyuwangi tapi warga negara Indonesia tak perlu melakukan trik seperti itu.
Kalau dibiarkan, lama-lama akan terjadi peralihan status lahan. Dari lahan produktif (kebun atau sawah). Menjadi hunian. Baik homestay, vila, bahkan hotel. Yang terjadi kemudian, lahan produktif makin menyempit. Kalau sudah begitu kita hanya menunggu dua dampaknya.
Pertama, warga sekitar hanya akan menjadi penonton di rumahnya sendiri. Saat ini tidak terasa. Karena sedang menikmati uang hasil penjualan lahannya. Tapi 10 tahun mendatang, setelah uangnya habis, mereka hanya bisa memandangi bangunan penuh tamu di atas bekas lahan miliknya. Atau malah lebih tragis lagi yang dialaminya: menjadi pekerja/pelayan di bangunan yang dibanjiri tamu setiap harinya itu.
Dampak kedua lebih parah lagi. Khusus wilayah Glagah dan Licin, mestinya tidak mudah mengalihkan peruntukan lahan. Sebab, kedua kecamatan itu merupakan sabuk pengaman (buffer zone) Kota Banyuwangi. Ketika terus-terus dieksploitasi, lahan hutan dan sawahnya disulap jadi tiang-tiang beton, sangat mungkin peristiwa yang sering terjadi di Bandung dan Bogor akan terjadi di Banyuwangi. Banjir lumpur yang lebih besar dari banjir serupa beberapa waktu lalu di sebagian wilayah Banyuwangi akan makin sering terulang terjadi.
Mumpung belum terjadi. Atau sebenarnya sudah terjadi –cuma belum begitu terasa, sensitivitas kita harus ditingkatkan. Saya yakin, Pemkab Banyuwangi sudah merasakan hal itu. Bahkan, sangat mungkin sudah menyiapkan pagar-pagar antisipasi. Lewat produk-produk peraturan yang mengikat. Hanya belum di-publish saja. Mudah-mudahan.
Ya. Kita hanya bisa mengucap: mudah-mudahan kita tidak terpapar oleh limbah pariwisata. Mudah-mudahan para pemimpin kita tidak merasa bangga ketika makin banyak investor pariwisata menyerbu daerah tercinta ini. Sebaliknya, akan bermunculan investor lokal yang berkiprah dalam pembangunan pariwisata. Bagaimanapun hebatnya, jiwa investor luar daerah tidak secinta investor lokal terhadap Banyuwangi. Senakal-nakalnya investor lokal pasti masih ada cinta terhadap daerahnya. Sebaliknya, sebagus-bagusnya investor luar daerah hatinya pasti tetap untuk daerah asalnya. (@AdlawiSamsudin)