RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memperkuat sistem layanan gangguan tumbuh kembang dan disabilitas anak sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih besarnya kebutuhan layanan bagi kelompok rentan di daerah, dengan sedikitnya 3.274 penyandang disabilitas telah teridentifikasi dan 180 kasus gangguan tumbuh kembang ditemukan dari hasil skrining ribuan anak.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Banyuwangi Suratno saat membuka Pertemuan Penguatan Kelembagaan Tatalaksana Gangguan Tumbuh Kembang dan Disabilitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 di Kokoon Hotel.
Menurut Suratno, anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang maupun penyandang disabilitas harus memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta pendampingan yang berkelanjutan.
“Anak-anak penyandang disabilitas bukan kelompok yang harus dikasihani, tetapi harus diberdayakan dan dilindungi hak-haknya. Mereka memiliki hak yang sama untuk sehat, belajar, tumbuh, dan berprestasi. Karena itu negara harus hadir sejak awal, mulai dari deteksi dini sampai pendampingan jangka panjang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan kesempatan berkembang hanya karena keterlambatan penanganan atau lemahnya sistem layanan.
“Kita tidak boleh membiarkan ada anak yang terlambat ditemukan gangguan tumbuh kembangnya, tidak tertangani, lalu kehilangan masa depan karena sistem layanan kita tidak siap,” ujarnya.
Program penguatan layanan tersebut mendapat dukungan dari Clinton Health Access Initiative (CHAI). Kolaborasi itu menjadi bagian dari upaya Banyuwangi memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak yang membutuhkan layanan khusus sejak usia dini.
Gangguan Tumbuh Kembang Jadi Tantangan Global
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi Amir Hidayat menjelaskan bahwa persoalan gangguan tumbuh kembang dan disabilitas anak saat ini menjadi tantangan besar yang dihadapi hampir seluruh negara.
Berdasarkan data UNICEF, terdapat hampir 240 juta anak penyandang disabilitas di dunia. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan sekitar 317 juta anak dan remaja mengalami kondisi kesehatan yang berkaitan dengan gangguan perkembangan atau developmental disabilities.
Sebagian besar kasus tersebut ditemukan pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.
“Ini menunjukkan bahwa persoalan tumbuh kembang merupakan isu global. Banyuwangi juga terus bergerak mengakselerasi sistem deteksi dini dan intervensi dini, karena semakin cepat ditemukan maka peluang anak untuk berkembang jauh lebih baik,” jelas Amir.
Menurutnya, Indonesia juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat berbagai faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak.
Mulai dari tengkes (stunting), kurang gizi, infeksi berulang, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, autisme, keterlambatan bicara, hingga meningkatnya persoalan kesehatan mental anak.
Kondisi tersebut menuntut adanya sistem layanan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mampu melakukan pencegahan dan pendampingan secara menyeluruh.
Banyuwangi Miliki 3.274 Penyandang Disabilitas
Dalam paparan Dinas Kesehatan Banyuwangi, tercatat sebanyak 3.274 populasi rentan disabilitas telah teridentifikasi di wilayah Banyuwangi.
Jumlah tersebut terdiri atas:
-
1.097 penyandang disabilitas fisik;
-
875 penyandang disabilitas mental;
-
537 penyandang disabilitas sensorik;
-
402 penyandang disabilitas ganda atau multi disabilitas; dan
-
363 penyandang disabilitas intelektual.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan layanan disabilitas di Banyuwangi cukup besar dan memerlukan penguatan sistem yang lebih terintegrasi.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan disabilitas di Banyuwangi cukup besar dan memerlukan penguatan sistem yang lebih serius dan terintegrasi,” kata Amir.
Hampir 25 Ribu Anak Sudah Jalani Skrining
Sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini, Pemkab Banyuwangi selama ini telah menjalankan skrining tumbuh kembang secara masif melalui Posyandu, PAUD, TK, sekolah, hingga Puskesmas.
Hasilnya, sebanyak 24.897 anak telah menjalani pemeriksaan tumbuh kembang.
Dari jumlah tersebut ditemukan 180 kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut melalui asesmen dan intervensi lanjutan.
Pemerintah daerah juga telah menyusun sistem penanganan yang dimulai dari deteksi dini, identifikasi gangguan, asesmen, penegakan diagnosis, rujukan layanan, intervensi, hingga pendampingan berkelanjutan.
Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga melibatkan sektor pendidikan, sosial, psikologi, dan pemberdayaan keluarga.
“Pendekatan yang kita bangun bukan hanya medis, tetapi juga sosial, pendidikan, psikologis, dan pemberdayaan keluarga. Karena anak-anak ini membutuhkan lingkungan yang mendukung agar tetap bisa tumbuh optimal,” ujar Amir.
Banyuwangi Ingin Jadi Kabupaten Inklusif dan Ramah Anak
Di akhir kegiatan, Suratno kembali menegaskan komitmen Pemkab Banyuwangi untuk membangun daerah yang inklusif, ramah anak, dan memberikan akses layanan yang setara bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi kelompok rentan serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pelayanan publik.
“Kita ingin Banyuwangi menjadi kabupaten yang tidak meninggalkan siapa pun atau no one left behind. Tidak ada anak yang terlambat ditangani, tidak ada keluarga yang berjalan sendiri, dan tidak ada penyandang disabilitas yang tertinggal dari pelayanan publik. Karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berpihak pada kemanusiaan,” pungkasnya. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin