BANYUWANGI – Upaya keroyokan untuk menurunkan angka stunting di Banyuwangi terus dilakukan. Banyak pihak dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Termasuk deteksi dini dengan melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Bupati Ipuk mengatakan, deteksi dini terhadap risiko stunting dilakukan secara masif di kabupaten ujung timur Pulau Jawa. Untuk itu, keberadaan TPK diharapkan bisa memperluas cakupan deteksi potensi stunting di masyarakat. ”Sehingga semakin awal ditemukan, akan semakin cepat dilakukan intervensi,” ujarnya.
Ipuk menjelaskan, Banyuwangi telah memiliki data keluarga teridentifikasi stunting yang lengkap by name by address, berikut faktor risikonya. Data ini sangat dibutuhkan agar program penanganan yang dilakukan tepat sasaran. ”TPK bertanggung jawab untuk memastikan setiap keluarga yang teridentifikasi berisiko tinggi stunting bisa mendapatkan intervensi dari pemerintah. Jadi, mereka akan melakukan pemantauan secara rutin dan koordinasi dengan dinas terkait,” kata dia.
Sekadar diketahui, Banyuwangi memiliki 1.316 TPK yang tersebar di seluruh kecamatan hingga desa. Sedangkan total kader yang terlibat mencapai 3.948 orang. Mereka terdiri dari unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader Keluarga Berencana (KB), dan bidan yang bertugas melakukan pendampingan.
”Pendampingan akan dilakukan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting. Kalau ditemukan risiko, mereka akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menentukan intervensi yang tepat,” jelas Ipuk.
Ipuk menambahkan, stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Terlebih, penyebab stunting tidak hanya soal kesehatan, tapi juga ada faktor pemicu lainnya. ”Maka, semua elemen harus tanggap,” imbuhnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos-PPKB) Henik Setyorini menuturkan, TPK melakukan screening menggunakan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data teridentifikasi, akan dilakukan intervensi sesuai faktor risikonya. ”Misalnya ditemukan calon pengantin kurang sehat atau kurang gizi, maka ada program peningkatan gizi hingga calon pengantin tersebut berada pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Ini merupakan pencegahan stunting dari hulu,” ujarnya.
Secara berkala, imbuhnya, tim ini melaporkan hasil pendampingan kepada penyuluh KB setempat. ”Data teridentifikasi akan dijadikan acuan pelaksanaan program penurunan stunting pemerintah daerah,” kata Henik.
Untuk mendukung tugas mereka, pemerintah memberikan bantuan pulsa senilai Rp 100 ribu per orang per bulan selama satu tahun. Bantuan pulsa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ”Total bantuan untuk tim yang ada di Banyuwangi senilai Rp 4,73 miliar. Ini sudah kita distribusikan melalui kecamatan,” papar Henik.
Editor : Ali Sodiqin