RadarBanyuwangi.id – Perbaikan tren angka konfirmasi dan kesembuhan Covid-19 berdampak terhadap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Banyuwangi. Setelah sempat terjerembap ke Level 4, pemerintah pusat kembali menempatkan kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini ke deretan kabupaten dan kota yang menerapkan PPKM Level 3.
Status Banyuwangi yang kembali menerapkan PPKM Level 3 itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021. Inmendagri tersebut berlaku sejak kemarin (31/8) sampai 6 September mendatang.
Penelusuran wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, perkembangan kasus Covid-19 di Banyuwangi selama sepekan terakhir, yakni sejak Rabu (25/8) hingga kemarin cukup mentereng. Pada periode tersebut, jumlah warga yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 267 orang. Kabar baiknya, sepanjang periode yang sama, jumlah warga yang sembuh dari Covid-19 jauh lebih besar, yakni mencapai 452 orang.
Bukan itu saja, tingkat kematian akibat Covid-19 sejak Rabu pekan lalu hingga kemarin juga relatif baik. Bahkan, kecuali Jumat (27/8), setiap hari jumlah penderita Covid-19 yang meninggal dunia tak sampai dua digit. Total selama periode tersebut, pengidap Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 58 orang.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Banyuwangi dr Widji Lestariono membenarkan kabupaten the Sunrise of Java ini masuk wilayah yang menerapkan PPKM Level 3. ”Betul. Itu sesuai dengan Inmendagri yang sudah diundangkan,” ujarnya kemarin.
Rio menuturkan, perubahan PPKM Level 4 ke Level 3 tersebut berdampak pada penerapan kegiatan masyarakat di Bumi Blambangan. ”Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat akan ditindaklanjuti di Banyuwangi dengan mengacu Inmendagri tersebut,” kata dia.
Sementara itu, mengacu Inmendagri Nomor 38 Tahun 2021, pada daerah yang menerapkan PPKM kriteria Level 3, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh. Pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasional sampai pukul 17.00.
Selain itu, pedagang kaki lima (PKL), toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sampai pukul 21.00. Makan dan minum di tempat, baik di warung makan, restoran, dan sejenisnya yang memberikan pelayanan di ruang terbuka juga bisa dilakukan sampai pukul 21.00. Sedangkan restoran, rumah makan, kafe yang berlokasi di gedung tertutup, hanya menerima layanan pesan antar dan take away, tidak diperkenankan melayani makan di tempat. (sgt/aif/c1)
Editor : Ali Sodiqin