RADAR BANYUWANGI – Isu dugaan narkotika yang menyeret salah seorang legislator Banyuwangi memantik desakan agar seluruh anggota DPRD menjalani tes urine massal. Langkah tersebut dinilai penting bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan sebagai upaya pencegahan sekaligus memastikan lembaga wakil rakyat terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
Desakan itu disampaikan Ketua Yayasan Anti Narkoba Lapor Pulih Sehat Sejahtera (YAN-LPSS) Banyuwangi sekaligus Ketua Rumah Kebangsaan Banyuwangi (RKB), Hakim Said. Dia meminta pimpinan DPRD Banyuwangi tidak berhenti pada klarifikasi isu, tetapi mengambil langkah konkret melalui pemeriksaan urine terhadap seluruh legislator.
Dorongan tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR yang disebut diamankan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika.
Hakim menilai, tes urine seluruh anggota DPRD dapat menjadi langkah preventif sekaligus bentuk transparansi lembaga legislatif kepada masyarakat.
"Kami mendorong dilakukan tes urine terhadap seluruh anggota DPRD Banyuwangi. Ini bukan untuk menuduh siapa pun, tetapi sebagai langkah pencegahan sekaligus memastikan lembaga legislatif bersih dari narkoba," tegas Hakim Said.
Wakil Rakyat Diminta Jadi Contoh Pemberantasan Narkoba
Menurut Hakim, posisi anggota DPRD membuat mereka memiliki tanggung jawab moral lebih besar dalam kampanye pemberantasan narkotika.
Selama ini, sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan pekerja.
Karena itu, wakil rakyat dinilai perlu menunjukkan keteladanan melalui tindakan nyata.
"Anggota DPRD itu representasi masyarakat. Perilaku mereka harus menjadi contoh, bukan malah mencederai kepercayaan publik," imbuhnya.
Bagi pegiat antinarkoba tersebut, tes urine bukan semata pemeriksaan medis. Pemeriksaan itu juga dapat menjadi simbol komitmen lembaga legislatif dalam mendukung agenda pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Momentum Evaluasi Total di Internal DPRD
Hakim juga meminta isu yang berkembang tidak menjadi alasan untuk memberikan vonis kepada pihak tertentu sebelum ada kepastian dari aparat penegak hukum.
Dia menegaskan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah selama proses hukum berjalan.
"Kalau memang benar ada yang diamankan, kita serahkan proses hukumnya ke aparat. Jangan sampai rumor yang belum jelas menjadi fitnah. Namun dari kacamata pencegahan, momentum ini harus jadi evaluasi total," pungkasnya.
Menurut dia, dua hal harus berjalan beriringan: proses hukum terhadap dugaan pelanggaran diserahkan kepada aparat penegak hukum, sedangkan upaya pencegahan dapat dilakukan oleh institusi DPRD.
Tes Urine Jadi Bentuk Transparansi
Desakan tes urine massal pada akhirnya bukan hanya berkaitan dengan satu legislator yang disebut dalam informasi tersebut. Hakim mendorong pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh anggota DPRD Banyuwangi agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda.
Langkah tersebut juga dinilai dapat menjadi bentuk transparansi lembaga legislatif di tengah sorotan publik.
Pimpinan DPRD Banyuwangi diminta segera mengambil langkah konkret dan berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila pemeriksaan urine benar-benar dilakukan.
Dengan demikian, isu dugaan narkotika yang berkembang dapat diarahkan menjadi momentum penguatan pencegahan, bukan sekadar polemik.
Intinya, proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, sementara tes urine massal dapat menjadi langkah preventif untuk memastikan lingkungan DPRD Banyuwangi terbebas dari penyalahgunaan narkotika. (rio/aif)
Editor : Ali Sodiqin