RADAR BANYUWANGI - Pengusutan dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan sebagai saksi.
Pemeriksaan terhadap Denny, yang juga dikenal dengan inisial DMA, dilakukan penyidik KPK pada Kamis (13/8). Keterangan yang digali berkaitan dengan paket pekerjaan DJKA di wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mendalami rangkaian perkara dugaan suap yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub.
“Untuk saksi DMA, penyidik meminta keterangan terkait paket pekerjaan DJKA di Jatim,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta.
Posisi Denny dalam pemeriksaan kali ini masih sebagai saksi. KPK belum menyampaikan secara rinci materi apa saja yang ditanyakan kepada Kepala BTP Kelas I Surabaya tersebut. Namun, pemeriksaan yang menyasar paket pekerjaan di Jawa Timur menunjukkan penyidik masih menelusuri detail proyek serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaannya.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub sendiri bukan perkara baru. Penanganannya bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada April 2023. Dari pengembangan perkara tersebut, penyidikan kemudian meluas ke sejumlah pejabat, pihak swasta, hingga pihak lain yang diduga berkaitan dengan proyek perkeretaapian.
Hingga 20 Januari 2026, KPK menyebut telah menetapkan dan menahan 22 tersangka dalam perkara tersebut. Salah satu nama yang ikut terseret ialah anggota DPR RI periode 2019–2024 Sudewo.
Selain tersangka perseorangan, KPK juga menetapkan dua korporasi sebagai tersangka. Keduanya adalah PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen.
Deretan tersangka tersebut memperlihatkan bahwa perkara DJKA tidak berhenti pada satu proyek maupun satu wilayah. Penanganan kasus berkembang ke sejumlah paket pekerjaan dan wilayah perkeretaapian lain. KPK sebelumnya juga telah melakukan pengembangan perkara terkait proyek jalur kereta api di wilayah berbeda.
Untuk Jawa Timur, pemeriksaan terhadap Denny menjadi salah satu bagian dari upaya penyidik memetakan proses pekerjaan DJKA secara lebih detail. Informasi mengenai paket pekerjaan, pihak yang terlibat, serta kaitannya dengan dugaan praktik suap akan menjadi materi penting dalam pengembangan penyidikan.
KPK hingga kini masih mengumpulkan keterangan dari para saksi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara sekaligus menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak lain dalam dugaan penyimpangan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Pengusutan tersebut menjadi sorotan karena proyek perkeretaapian berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan pembangunan infrastruktur transportasi. Transparansi terhadap proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan menjadi bagian penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara