RADARBANYUWANGI.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api dengan menelusuri indikasi rekayasa tender di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dugaan tersebut didalami melalui pemeriksaan seorang pegawai Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementerian Perhubungan.
Pemeriksaan dilakukan terhadap pegawai berinisial ADW sebagai saksi pada Selasa (7/7/2026). Penyidik mendalami dugaan adanya pengaturan lelang oleh kelompok kerja (pokja) dalam proses pengadaan proyek perkeretaapian.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saksi memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan terkait proses pengadaan yang tengah diusut.
"Saksi ADW hadir, dan didalami terkait dugaan pengaturan lelang oleh pokja di Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan," kata Budi, Rabu (8/7/2026), dikutip Antara.
Menurut Budi, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, khususnya proyek yang berada di wilayah Jawa Timur.
KPK menduga proses pengadaan dalam sejumlah proyek perkeretaapian tidak berjalan secara wajar. Penyidik mengindikasikan adanya rekayasa sejak tahap administrasi, evaluasi peserta, hingga penetapan pemenang tender.
Apabila terbukti, praktik tersebut berpotensi menghilangkan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, dugaan pengaturan lelang juga dinilai dapat membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam proyek infrastruktur bernilai besar.
Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengaturan proses pengadaan tersebut.
Dalam agenda pemeriksaan yang sama, pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.
Menurut Budi, ketidakhadiran tersebut akan menjadi pertimbangan penyidik dalam menentukan langkah hukum selanjutnya.
"Tentu akan menjadi pertimbangan penyidik untuk langkah hukum berikutnya, apakah dilakukan penjadwalan ulang atau pemanggilan kedua," ujarnya.
Kasus dugaan suap proyek perkeretaapian ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023. Balai tersebut kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Sejak saat itu, penyidikan terus berkembang hingga menjangkau sejumlah proyek perkeretaapian di berbagai daerah.
Perkara yang diusut KPK tidak hanya berkaitan dengan proyek di Jawa Timur. Penyidikan juga mencakup sejumlah proyek strategis di berbagai wilayah Indonesia.
Beberapa proyek yang masuk dalam penyidikan antara lain pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, proyek konstruksi dan supervisi jalur kereta api Lampegan, Cianjur, serta pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.
KPK menduga pengaturan proyek dilakukan secara sistematis melalui rekayasa proses pengadaan, mulai dari penyusunan persyaratan administrasi hingga penentuan pemenang tender.
Hingga kini, penyidik masih mendalami peran para pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam mekanisme pengadaan tersebut. KPK juga membuka peluang memanggil saksi lain guna memperkuat alat bukti serta mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi pada proyek-proyek perkeretaapian tersebut.
Editor : Lugas Rumpakaadi