RADARBANYUWANGI.ID - Komisi antirasuah kembali mengembangkan perkara dugaan suap proyek perkeretaapian nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran tersangka Sudewo dalam pengaturan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Langkah terbaru, penyidik memeriksa Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Mohamad Risal Wasal, pada Kamis (23/4/2026). Pemeriksaan tersebut difokuskan untuk mengurai dugaan keterlibatan Sudewo dalam mengatur pembagian jatah proyek di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dalam konstruksi perkara, Sudewo diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap penentuan penyedia jasa. Ia disebut-sebut dapat “mengatur” pihak-pihak yang berhak memenangkan proyek, terutama pada paket pekerjaan di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidik tengah mengulik praktik pengondisian lelang sejak tahap awal.
“Penyidik mendalami materi terkait pengaturan, pengondisian, dan plotting-an calon penyedia dalam pekerjaan di lingkungan BTP Jawa Tengah dan BTP Jawa Timur, khususnya yang dilakukan oleh tersangka SDW,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (25/4/2026), dikutip Antara.
Sehari berselang, KPK juga memanggil Pejabat Pembuat Komitmen Kemenhub, Ari Hendratno. Pemeriksaan terhadap Ari dimaksudkan untuk memperkuat konstruksi perkara, terutama terkait posisi Sudewo sebagai mitra kerja Kemenhub saat masih aktif di parlemen.
Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada 11 April 2023 di BTP wilayah Jawa bagian tengah. Seiring penyidikan berjalan, dugaan praktik rasuah meluas ke sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso hingga proyek rel di Makassar.
Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 21 tersangka serta dua korporasi. Modus yang digunakan tergolong klasik namun sistematis: rekayasa dilakukan sejak tahap administrasi, pengondisian lelang, hingga penentuan pemenang tender. Tujuannya memastikan proyek jatuh kepada pihak yang telah menyetorkan komitmen fee.
Penetapan Sudewo sebagai tersangka pada awal tahun ini memperpanjang daftar pejabat publik yang terjerat dalam pusaran korupsi DJKA. Praktik tersebut diduga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah signifikan, terutama pada proyek-proyek infrastruktur perkeretaapian nasional yang bernilai besar.
Editor : Lugas Rumpakaadi