RADARBANYUWANGI.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Perkembangan terbaru, penyidik memeriksa mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian periode 2022–2025, Mohamad Risal Wasal (MRW), sebagai saksi.
Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (23/4/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Risal dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara yang telah menyeret puluhan pihak dalam pusaran dugaan korupsi tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pendalaman kasus. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama MRW,” ujarnya kepada awak media, Kamis (23/4/2026), dikutip Antara.
Selain Risal, penyidik juga memanggil dua saksi lain yang dinilai memiliki informasi penting. Mereka adalah DHK, staf Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub, serta NYW yang diketahui merupakan Nurhadi Unggul Wibowo, mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya periode Maret 2023 hingga Juni 2024.
KPK menduga praktik korupsi dalam proyek ini dilakukan melalui pengaturan pemenang tender. Modusnya mencakup rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan pemenang lelang. Tujuannya, memastikan proyek jatuh ke pihak tertentu yang telah “dikondisikan”.
Kasus ini pertama kali terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini menjadi BTP Kelas I Semarang. Sejak saat itu, penyidikan berkembang luas dan menyasar berbagai proyek strategis nasional.
Sejumlah proyek yang masuk dalam radar penyidikan antara lain pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek jalur kereta api di Makassar, proyek konstruksi dan supervisi di Lampegan, Cianjur, hingga perbaikan perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatra.
Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Tidak hanya individu, lembaga antirasuah juga menetapkan dua korporasi sebagai tersangka, menandai perluasan penindakan hingga ke sektor perusahaan.
Pemeriksaan para pejabat Kementerian Perhubungan ini diharapkan dapat membuka lebih jauh pola dan jejaring praktik suap yang diduga merusak tata kelola proyek transportasi publik di Indonesia.
Editor : Lugas Rumpakaadi