RADARBANYUWANGI.ID - Puluhan warga Desa Tampo, Kecamatan Cluring, mendatangi kantor desa, Kamis siang (9/10).
Mereka menuntut kejelasan pengelolaan APBDes 2025 yang dianggap tidak transparan dan menyoroti kinerja pemerintah desa yang dinilai kurang terbuka terhadap masyarakat.
Kedatangan warga itu disambut langsung oleh Kepala Desa Tampo, Hasyim Ashari, bersama perangkat desa di pendopo kantor desa.
Turut hadir anggota Polsek dan Koramil Cluring yang ikut memantau jalannya audiensi agar tetap kondusif. Suasana pertemuan berlangsung lesehan dan terbuka.
Rombongan warga datang dengan berbagai cara. Ada yang berjalan kaki, sebagian besar mengendarai sepeda motor, bahkan membawa mobil pikap dengan sound system besar.
Sepanjang perjalanan menuju balai desa, lagu-lagu Iwan Fals berkumandang sebagai bentuk ekspresi protes damai warga.
“Assalamualaikum, permisi. Kami datang ingin membuka diskusi tentang hal-hal yang membuat masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah desa,” ujar Agus, juru bicara warga, di hadapan perangkat desa.
Dalam audiensi itu, warga mempertanyakan sejumlah program desa yang dinilai tidak jelas pelaporannya, di antaranya proyek infrastruktur irigasi, pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BumDes), program ketahanan pangan, dan kepanitiaan Tampo Fair.
“Pembangunan salah satu irigasi belum jelas anggarannya, belum tahu juga siapa yang menangani,” kata Supriyadi (48), salah satu warga yang ikut dalam aksi tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Tampo, Hasyim Ashari, menjelaskan bahwa proyek irigasi ditangani oleh kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
Sementara untuk lelang Tanah Kas Desa (TKD), hingga akhir 2024 belum ada pihak yang memenangkan. “Belum ada pemenang lelang,” ujarnya.
Terkait protes warga terhadap panitia Tampo Fair, Hasyim mengaku siap melakukan pembenahan.
“Kalau masyarakat menginginkan keterlibatan yang lebih luas, panitia akan kami bentuk ulang agar lebih terbuka dan partisipatif,” tegasnya.
Situasi pertemuan berlangsung aman hingga akhir. Warga berharap pemerintah desa benar-benar membuka laporan keuangan agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
Editor : Agung Sedana