RADARBANYUWANGI.ID - Warga Desa Tampo, Kecamatan Cluring, menyoal penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai tidak transparan.
Mereka juga mempertanyakan sejumlah kegiatan desa, mulai dari proyek infrastruktur, pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), Badan Usaha Milik Desa (BumDes), hingga pelaksanaan Tampo Fair.
“Tidak transparan dalam penggunaan dana desa, terutama tahun 2024 dan 2025,” kata juru bicara warga, Supriyadi (48), saat ditemui kemarin.
Menurut Supriyadi, masyarakat tidak pernah mendapat penjelasan terbuka mengenai anggaran maupun pelaksanaan kegiatan di desa.
“Pak kepala desa kurang transparan dalam pengelolaan DD dan ADD. Tapi untuk besarnya saya kurang paham,” ujarnya.
Warga menilai, penggunaan DD dan ADD untuk berbagai kegiatan seperti proyek fisik, program ketahanan pangan, maupun pengelolaan TKD dan BumDes, seharusnya disampaikan kepada publik.
“Masyarakat tidak diberi tahu secara terbuka, tidak ada papan informasi atau laporan keuangan yang diumumkan,” tegasnya.
Karena merasa tidak puas, warga berencana menggelar aksi di kantor desa. Persiapan aksi sudah dilakukan dengan mendirikan posko di area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan Desa Tampo.
“Warga yang peduli ikut menyumbang makanan dan minuman untuk posko,” tambah Supriyadi, warga Dusun Simbar 2.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tampo), Sopan Hadi, membenarkan adanya rencana aksi tersebut.
“Kami sudah menerima pemberitahuan dan akan memfasilitasi warga untuk audiensi langsung dengan Kepala Desa Tampo, Hasyim Ashari. Masyarakat ingin menanyakan soal anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tampo Hasyim Ashari belum bisa dimintai keterangan. Saat wartawan mendatangi kantor desa, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Dihubungi melalui telepon selulernya, juga tidak merespons.
“Pak kades sedang rapat di luar,” kata salah satu staf desa singkat.
Editor : Agung Sedana