RADAR BANYUWANGI – Pemerintah India memperketat keamanan menjelang demonstrasi besar di New Delhi, Sabtu (10/10). Puluhan perjalanan kereta api dibatalkan. Akses masuk dan keluar di 57 stasiun metro juga dijadwalkan ditutup.
Langkah itu diambil menjelang aksi massa yang digalang Cockroach Janta Party (CJP), gerakan politik anak muda yang menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan India, Gyanesh Kumar.
Demonstrasi direncanakan berlangsung di Jantar Mantar, salah satu lokasi unjuk rasa di ibu kota India. Ribuan orang diperkirakan hadir, termasuk kelompok mahasiswa dan pendukung partai oposisi.
Mengutip The Indian Express, Jumat (9/10), Indian Railways membatalkan lebih dari 35 perjalanan kereta. Sejumlah layanan utama, termasuk Rajdhani Express dan Shatabdi Express, masuk daftar perjalanan terdampak.
Pembatalan terutama menyasar kereta yang dijadwalkan tiba di Stasiun New Delhi dan Hazrat Nizamuddin pada Sabtu pukul 04.00–14.00 waktu setempat.
Kementerian Perkeretaapian India menyebut pembatasan tersebut dilakukan setelah muncul peringatan mengenai potensi kemacetan parah di sekitar kedua stasiun.
"Untuk memastikan penumpang tidak kembali mengalami kesulitan serupa, pihak perkeretaapian mengambil langkah pencegahan secara proaktif," demikian pernyataan kementerian yang dikutip The Indian Express.
Stasiun lain, seperti Anand Vihar, Delhi Junction, dan Delhi Sarai Rohilla, dilaporkan tetap beroperasi.
Pembatasan juga diberlakukan pada jaringan Delhi Metro. Berdasarkan surat Kepolisian Delhi tertanggal 8 Oktober, operator metro diminta menutup akses masuk dan keluar di 57 stasiun mulai Jumat (9/10) pukul 21.00 waktu setempat hingga situasi kembali normal.
Stasiun yang terdampak mencakup Rajiv Chowk, New Delhi, Central Secretariat, Patel Chowk, dan Kashmere Gate.
Langkah tersebut tidak serta-merta berarti seluruh jaringan metro berhenti beroperasi. Penumpang diminta memeriksa pengumuman resmi operator sebelum bepergian.
Protes Penghapusan 130 Juta Nama Pemilih
Gelombang demonstrasi dipicu kontroversi Special Intensive Revision (SIR), program peninjauan ulang daftar pemilih yang dijalankan Komisi Pemilihan India.
Menurut Associated Press, lebih dari 130 juta nama telah dikeluarkan dari daftar pemilih dalam proses revisi tersebut. Jutaan orang dilaporkan mengajukan keberatan.
Kelompok oposisi menuding proses itu berisiko menghilangkan hak pilih masyarakat, terutama kelompok minoritas dan pendukung oposisi.
Mereka juga menuduh revisi daftar pemilih menguntungkan Bharatiya Janata Party (BJP), partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
Namun, pemerintah India dan komisi pemilihan membantah tuduhan tersebut.
Komisi Pemilihan India menjelaskan bahwa revisi bertujuan memperbaiki akurasi daftar pemilih, termasuk mengidentifikasi nama ganda dan warga yang tidak lagi memenuhi persyaratan.
Dalam pernyataan resmi pada 14 Mei 2026, komisi menyatakan bahwa SIR merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak.
"SIR adalah proses partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemilih, partai politik, dan petugas pemilu," demikian penjelasan komisi.
Komisi juga menegaskan bahwa proses revisi belum seluruhnya selesai. Nama yang keliru dikeluarkan masih dapat diajukan kembali melalui mekanisme resmi.
Kendati demikian, para pengkritik menilai mekanisme keberatan tidak mudah diakses, terutama oleh warga yang kesulitan menyediakan dokumen lama.
Gerakan Anak Muda Tolak Mundur
Di tengah pembatasan transportasi dan pengerahan aparat keamanan, pemimpin CJP, Abhijeet Dipke, memastikan rencana demonstrasi tetap berjalan.
"Saya akan tiba di Delhi besok dan berbaris menuju Jantar Mantar, apa pun yang terjadi," ujar Dipke melalui akun X, Jumat (9/10), sebagaimana dikutip Reuters.
Dipke juga menyampaikan pesan langsung kepada Perdana Menteri Narendra Modi.
"Intimidasi ini tidak akan berhasil, Modi. Anak-anak muda di negeri ini tidak lagi takut kepada Anda," tegasnya, seperti dilaporkan AP.
CJP sebelumnya muncul sebagai gerakan satir di media sosial pada Mei 2026. Gerakan tersebut kemudian berkembang melalui aksi jalanan, demonstrasi mahasiswa, dan mogok makan.
Menjelang aksi 10 Oktober, CJP menuduh aparat menahan ribuan pendukungnya yang hendak menuju New Delhi. Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi secara independen jumlah penahanan tersebut.
Kepolisian Delhi menyatakan demonstrasi yang direncanakan CJP belum mengantongi izin. Aparat memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dapat berujung tindakan hukum.
Kontroversi daftar pemilih juga menarik perhatian tokoh oposisi Rahul Gandhi. Ia sempat ditahan polisi saat mengikuti aksi protes di New Delhi pada pekan ini.
Bagi para demonstran, persoalan tersebut bukan sekadar pembaruan administrasi pemilu.
"Saya pikir hak memilih adalah hal paling mendasar dalam demokrasi," kata Khushi Shrivastava, mahasiswa arsitektur berusia 22 tahun yang mengikuti demonstrasi di Bengaluru, sebagaimana dikutip Reuters.
Demonstrasi 10 Oktober kini menjadi ujian bagi pemerintah India dalam menjaga keamanan sekaligus menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di tengah sengketa daftar pemilih.
Editor : Lugas Rumpakaadi