RADAR BANYUWANGI — Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB mengubah titik pijak perundingan Sahara Barat: proposal otonomi Maroko kini secara eksplisit dijadikan dasar negosiasi, tetapi resolusi itu tidak menetapkan kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut dan tetap mencantumkan hak penentuan nasib sendiri rakyat Sahara Barat sebagai bagian dari tujuan penyelesaian.
Keputusan yang diambil pada 31 Oktober 2025 itu memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Resolusi tersebut disahkan dengan 11 suara mendukung, tiga abstain dari China, Pakistan, dan Rusia, sementara Aljazair tidak memberikan suara.
Di satu sisi, formula baru itu memberi angin diplomatik bagi Maroko yang sejak 2007 menawarkan otonomi bagi Sahara Barat. Di sisi lain, Front Polisario dan pendukungnya melihat perubahan kerangka tersebut dengan hati-hati karena referendum kemerdekaan tidak lagi menjadi titik tekan utama dalam teks operasional resolusi.
Inilah yang membuat Resolusi 2797 bukan sekadar perpanjangan mandat pasukan PBB. Ia menjadi penanda penting perubahan bahasa diplomasi dalam konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Apa Isi Kunci Resolusi 2797?
Ada beberapa bagian penting yang perlu dibaca secara utuh.
Pertama, Dewan Keamanan menyatakan dukungan penuh kepada Sekretaris Jenderal PBB dan utusan pribadinya untuk memfasilitasi negosiasi dengan proposal otonomi Maroko sebagai dasar.
Kedua, para pihak diminta berunding tanpa prasyarat untuk mencapai solusi politik final yang dapat diterima bersama.
Ketiga, resolusi menyebut bahwa “genuine autonomy” atau otonomi yang nyata dapat menjadi salah satu hasil yang paling layak.
Keempat, resolusi tetap memasukkan tujuan penentuan nasib sendiri rakyat Sahara Barat dalam formula penyelesaian politik.
Jadi, membaca Resolusi 2797 sebagai pengakuan PBB atas kedaulatan Maroko akan terlalu jauh. Teks resolusi tidak memberikan pengakuan tersebut.
Justru yang berubah adalah kerangka negosiasinya: proposal otonomi Maroko ditempatkan sebagai basis pembicaraan, sementara hasil akhirnya masih harus dinegosiasikan.
Bukan Keputusan Final soal Kedaulatan
Poin ini penting karena menjadi salah satu sumber perdebatan setelah resolusi disahkan.
Resolusi 2797 tidak mengatakan bahwa Sahara Barat telah menjadi bagian dari Maroko secara final.
Dalam penjelasan mengenai pemungutan suara, sejumlah negara juga menekankan bahwa dukungan mereka terhadap resolusi tidak berarti pengakuan atas kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Security Council Report mencatat bahwa bahasa final resolusi lebih berhati-hati dibandingkan beberapa rancangan sebelumnya yang sempat menggunakan formulasi lebih tegas mengenai otonomi di bawah kedaulatan Maroko.
Karena itu, ada perbedaan antara menjadikan proposal otonomi sebagai dasar negosiasi dan menetapkan hasil akhir sengketa.
Resolusi 2797 melakukan yang pertama, bukan yang kedua.
Mengapa Maroko Melihatnya sebagai Perkembangan Penting?
Bagi Maroko, proposal otonomi telah menjadi tawaran utama sejak 2007.
Dalam kerangka tersebut, Sahara Barat akan memperoleh pemerintahan sendiri dengan kewenangan tertentu, tetapi tetap berada dalam kerangka kedaulatan Maroko.
Resolusi 2797 memberi posisi proposal itu tempat yang lebih jelas dalam proses perundingan PBB.
Dewan Keamanan secara eksplisit meminta para pihak menggunakan proposal otonomi Maroko sebagai basis pembahasan. Resolusi juga meminta mereka menyampaikan gagasan yang dapat membantu mencapai solusi final yang diterima bersama.
Bagi Rabat, formula tersebut memperkuat pendekatan bahwa penyelesaian konflik harus dicari melalui kompromi politik, bukan kembali ke kebuntuan referendum yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Mengapa Front Polisario dan Aljazair Memperdebatkannya?
Persoalannya terletak pada definisi penentuan nasib sendiri.
Front Polisario sejak lama memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat. Dari perspektif tersebut, opsi penyelesaian tidak seharusnya hanya berbicara tentang otonomi di bawah Maroko.
Dalam dokumen yang disampaikan ke PBB setelah resolusi, Front Polisario menegaskan bahwa resolusi tersebut tetap harus dibaca bersama prinsip penentuan nasib sendiri dan menyatakan bahwa tidak boleh ada penyelesaian yang dipaksakan kepada rakyat Sahrawi.
Aljazair juga memiliki posisi yang berbeda dengan Maroko. Negara itu merupakan pendukung utama Front Polisario dan secara konsisten menekankan prinsip penentuan nasib sendiri.
Menariknya, dalam pemungutan suara Resolusi 2797, Aljazair tidak memberikan suara, sementara China, Pakistan, dan Rusia memilih abstain.
Komposisi suara tersebut menunjukkan bahwa meskipun resolusi lolos, formulasi mengenai masa depan Sahara Barat tetap menjadi isu yang sensitif di Dewan Keamanan.
Dari Spanyol hingga Konflik Maroko-Polisario
Untuk memahami mengapa satu resolusi bisa memicu perdebatan panjang, sejarahnya perlu ditarik jauh ke belakang.
Sahara Barat merupakan bekas koloni Spanyol. Ketika Spanyol meninggalkan wilayah tersebut pada pertengahan 1970-an, Maroko dan Front Polisario muncul sebagai dua aktor utama dalam konflik mengenai masa depan kawasan tersebut.
Front Polisario mendeklarasikan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) pada 1976.
Maroko kemudian menguasai sebagian besar wilayah Sahara Barat. Konflik bersenjata berlangsung hingga tercapai gencatan senjata pada 1991.
Pada tahun yang sama, PBB membentuk MINURSO dengan mandat yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana penyelesaian dan referendum mengenai masa depan Sahara Barat.
Namun, persoalan daftar pemilih dan perbedaan mengenai siapa yang berhak menentukan masa depan wilayah tersebut membuat referendum tidak pernah terlaksana.
Mandat MINURSO sendiri kembali diperpanjang melalui Resolusi 2797 hingga 31 Oktober 2026.
Mengapa Referendum Tidak Lagi Menjadi Titik Utama?
Selama bertahun-tahun, referendum menjadi salah satu kata kunci dalam diplomasi Sahara Barat.
Namun, proses tersebut terus menghadapi kebuntuan.
Di tengah mandeknya mekanisme referendum, berbagai utusan PBB mencoba mencari formula politik lain yang memungkinkan Maroko dan Front Polisario mencapai kompromi.
Proposal otonomi Maroko yang diajukan pada 2007 kemudian semakin sering disebut dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan sebagai salah satu dasar pembicaraan.
Resolusi 2797 melangkah lebih jauh dengan menjadikannya basis negosiasi.
Namun, teks tersebut tidak menutup kemungkinan gagasan lain. Para pihak tetap diminta memberikan ide untuk mendukung solusi final yang dapat diterima bersama.
Konflik Sahara Barat Juga Menjadi Rivalitas Rabat-Aljir
Sahara Barat tidak hanya menyangkut Maroko dan Front Polisario.
Konflik ini juga menjadi salah satu sumber ketegangan terbesar antara Maroko dan Aljazair, dua kekuatan utama Afrika Utara.
Aljazair mendukung Front Polisario dan menampung pengungsi Sahrawi di kawasan Tindouf. Maroko memandang Sahara Barat sebagai bagian penting dari integritas teritorialnya.
Persaingan tersebut kemudian berkelindan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, pengaruh di Afrika, serta akses ke kawasan Atlantik dan Sahel.
Karena itu, penyelesaian Sahara Barat berpotensi membawa dampak jauh melampaui garis gurun tempat konflik berlangsung.
Otonomi, Kemerdekaan, atau Formula Lain?
Di sinilah tantangan terbesar Resolusi 2797.
Maroko menawarkan otonomi sebagai solusi dalam kerangka kedaulatannya.
Front Polisario mempertahankan tuntutan penentuan nasib sendiri, dengan kemerdekaan sebagai salah satu tujuan utamanya.
PBB melalui resolusi terbaru mendorong negosiasi berdasarkan proposal otonomi Maroko, tetapi tetap menyatakan bahwa solusi akhir harus memberikan ruang bagi penentuan nasib sendiri dan diterima semua pihak.
Artinya, resolusi tersebut tidak otomatis menentukan apakah masa depan Sahara Barat adalah otonomi, kemerdekaan, atau formula politik lain.
Keputusan akhirnya masih bergantung pada negosiasi.
Dari Resolusi ke Meja Perundingan
Ada satu kata yang paling sering muncul dalam Resolusi 2797: negosiasi.
Dewan Keamanan meminta para pihak terlibat dalam pembicaraan tanpa prasyarat dan mendorong utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk memfasilitasi proses tersebut.
Dengan demikian, ujian sebenarnya bukan berhenti pada pengesahan resolusi.
Ujian berikutnya adalah apakah Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania dapat menggunakan perubahan kerangka tersebut untuk kembali membangun pembicaraan politik yang substantif.
Selama hampir lima dekade, sejarah menunjukkan bahwa persoalan Sahara Barat tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu keputusan diplomatik.
Bab Baru Sahara Barat
Resolusi 2797 memang menggeser titik berat proses diplomasi Sahara Barat.
Proposal otonomi Maroko kini menjadi dasar yang secara eksplisit digunakan untuk negosiasi. Namun, resolusi itu bukan pengakuan final atas kedaulatan Maroko dan bukan pula keputusan yang menghapus prinsip penentuan nasib sendiri.
Itulah paradoks baru Sahara Barat.
Maroko memperoleh pijakan diplomatik yang lebih kuat untuk membawa proposal otonominya ke meja perundingan. Front Polisario tetap mempertahankan tuntutan politiknya. PBB masih mempertahankan MINURSO dan meminta penyelesaian yang dapat diterima bersama.
Dengan mandat MINURSO diperpanjang hingga Oktober 2026, sorotan berikutnya bukan lagi semata-mata pada isi resolusi, melainkan pada apa yang mampu dilakukan para pihak setelah resolusi tersebut membuka kembali pintu perundingan.
Sahara Barat belum menemukan jawaban akhirnya. Yang berubah adalah medan diplomasi tempat jawaban itu kini dicari. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : Digital Library, Security Council Report