RADAR BANYUWANGI — Keputusan Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat pada Desember 2020 langsung ditolak Front Polisario. Bagi kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat itu, pengakuan Washington tidak mengakhiri sengketa, melainkan menambah rumit jalan menuju penyelesaian status wilayah yang hingga kini masih menjadi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Penolakan tersebut disampaikan Front Polisario setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan pengakuan atas klaim Maroko. Keputusan itu muncul bersamaan dengan kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Maroko dan Israel, yang dimediasi Amerika Serikat.
Front Polisario menyebut pengakuan tersebut bertentangan dengan Piagam PBB dan prinsip penentuan nasib sendiri. Perwakilan Polisario untuk Eropa, Oubi Bechraya, juga menegaskan bahwa keputusan Washington tidak akan mengubah tuntutan rakyat Sahrawi untuk menentukan masa depan politiknya.
Namun, hampir enam tahun setelah keputusan tersebut, persoalan Sahara Barat belum berakhir. PBB masih memiliki misi MINURSO di wilayah itu, sementara proses politik antara Maroko dan Front Polisario terus berlangsung dalam situasi yang belum menemukan penyelesaian final.
Pengakuan AS Dibarter dengan Normalisasi Israel-Maroko
Keputusan Washington pada 10 Desember 2020 menjadi salah satu bagian paling kontroversial dari kesepakatan normalisasi Israel-Maroko.
Dalam kesepakatan tersebut, Maroko setuju memulihkan dan meningkatkan hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagai bagian dari kesepakatan, pemerintahan Trump mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.
Reuters melaporkan keputusan tersebut mengubah kebijakan Amerika Serikat sebelumnya terhadap wilayah sengketa itu. Pada saat yang sama, Maroko menjadi negara Arab keempat pada 2020 yang menormalisasi hubungan dengan Israel melalui rangkaian kesepakatan yang dimediasi Washington.
Bagi pemerintah Maroko, pengakuan tersebut merupakan kemenangan diplomatik penting dalam perjuangan mempertahankan klaim atas Sahara Barat.
Sebaliknya, bagi Front Polisario, keputusan itu dipandang tidak menyelesaikan akar konflik.
Front Polisario: Perjuangan Tak Berubah
Front Polisario telah berkonflik dengan Maroko selama puluhan tahun.
Kelompok tersebut menuntut hak rakyat Sahrawi untuk menentukan status politik mereka, termasuk pilihan untuk merdeka. Maroko, di sisi lain, mempertahankan klaim kedaulatannya atas Sahara Barat dan menawarkan otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai dasar penyelesaian.
Perbedaan posisi itu membuat pengakuan Amerika Serikat tidak otomatis mengubah kerangka penyelesaian yang dibangun PBB.
Front Polisario pada 2020 menyatakan pengakuan AS tidak akan mengubah satu inci pun dari realitas konflik ataupun tuntutan penentuan nasib sendiri.
Sikap tersebut sejalan dengan posisi Polisario yang hingga kini tetap mempertahankan tuntutan agar rakyat Sahrawi memiliki suara dalam menentukan masa depan wilayah tersebut.
PBB Tetap Berada di Tengah Sengketa
Salah satu hal penting dalam memahami isu Sahara Barat adalah membedakan pengakuan bilateral Amerika Serikat dengan proses penyelesaian internasional melalui PBB.
PBB membentuk United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) pada 1991. Misi tersebut awalnya berkaitan dengan rencana penyelesaian dan referendum, serta gencatan senjata antara Maroko dan Front Polisario.
Gencatan senjata tersebut kemudian mengalami keruntuhan pada 2020. MINURSO tetap berada di lapangan untuk memantau, menyelidiki, dan melaporkan perkembangan situasi serta membantu meredakan ketegangan.
Dalam perkembangan terbaru, mandat MINURSO diperpanjang hingga 31 Oktober 2026 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 yang diadopsi pada 31 Oktober 2025. Dokumen PBB pada 2026 juga mencatat bahwa proses politik masih menghadapi tantangan besar.
Artinya, pengakuan Washington pada 2020 tidak serta-merta mengakhiri proses internasional mengenai Sahara Barat.
Mengapa Aljazair Berada di Belakang Polisario?
Sahara Barat juga tidak bisa dilepaskan dari hubungan Maroko dan Aljazair.
Aljazair menjadi pendukung utama Front Polisario dan menampung pengungsi Sahrawi. Persaingan kedua negara Afrika Utara tersebut ikut membuat sengketa Sahara Barat memiliki dimensi regional.
Dalam perkembangan politik 2026, PBB mencatat adanya pembicaraan yang melibatkan Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania. Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung dalam kerangka upaya mencari penyelesaian politik.
Dengan demikian, konflik Sahara Barat bukan sekadar perselisihan antara dua pihak. Kepentingan negara-negara tetangga dan posisi kekuatan internasional ikut memengaruhi jalannya diplomasi.
Konflik Lama yang Kembali Memanas
Secara historis, pertempuran antara Maroko dan Front Polisario berlangsung selama bertahun-tahun sebelum tercapai gencatan senjata pada 1991.
Setelah hampir tiga dekade relatif mereda, gencatan senjata runtuh pada 2020. PBB hingga kini menyebut situasi di Sahara Barat masih diwarnai ketegangan dan permusuhan intensitas rendah.
Inilah yang membuat keputusan diplomatik 2020 memiliki dampak lebih panjang daripada sekadar perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Pengakuan Washington memperkuat posisi diplomatik Maroko, tetapi tidak menghapus keberadaan Front Polisario ataupun mekanisme PBB di Sahara Barat.
Dari Donald Trump hingga Jalan 1.055 Kilometer
Perkembangan tersebut juga menjadi latar penting untuk memahami hubungan Amerika Serikat dan Maroko pada tahun-tahun berikutnya.
Pada 2025, Donald Trump kembali menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara Barat dan menyebut proposal otonomi Maroko sebagai solusi yang didukung Washington.
Hubungan politik itu kemudian mendapat simbol baru pada 2026 ketika Maroko menamai jalur ekspres Tiznit-Dakhla sepanjang 1.055 kilometer dengan nama Donald J. Trump Highway.
Nama jalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari keputusan Trump pada 2020. Bagi Maroko, penamaan itu merupakan bentuk penghargaan terhadap dukungan Washington terhadap klaim kedaulatannya atas Sahara Barat.
Namun, dari sudut pandang status internasional, Sahara Barat masih menjadi persoalan yang belum selesai.
Mengapa Sengketa Ini Belum Selesai?
Jawabannya terletak pada perbedaan mendasar mengenai masa depan wilayah tersebut.
Maroko mempertahankan kedaulatan atas Sahara Barat dan menawarkan skema otonomi.
Front Polisario menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Sahrawi, dengan kemerdekaan sebagai tujuan utama gerakannya.
Sementara itu, PBB masih mendorong solusi politik yang dapat diterima kedua pihak dan memenuhi prinsip penentuan nasib sendiri. Dalam pembahasan PBB pada 2026, proses politik disebut telah bergerak melalui pertemuan antara pihak-pihak terkait, tetapi tantangan besar masih tersisa.
Karena itu, pengakuan suatu negara terhadap klaim kedaulatan tidak dengan sendirinya menyelesaikan sengketa yang lebih luas.
Sahara Barat, Sengketa yang Masih Menyisakan Tanda Tanya
Lebih dari lima dekade setelah persoalan Sahara Barat memasuki fase konflik modern, wilayah gurun di pesisir Atlantik itu masih berada di persimpangan kepentingan politik.
Keputusan Amerika Serikat pada 2020 memang menjadi kemenangan diplomatik bagi Maroko dan menjadi bagian dari kesepakatan normalisasi Israel-Maroko. Namun Front Polisario menolaknya dan tetap mempertahankan tuntutan penentuan nasib sendiri.
Hingga 2026, PBB masih mempertahankan MINURSO dan proses politik masih berjalan. Itu menunjukkan satu hal penting: pengakuan Washington pada 2020 mengubah posisi diplomatik Amerika Serikat, tetapi belum mengakhiri sengketa Sahara Barat.
Dari keputusan Trump hingga lahirnya nama Donald J. Trump Highway, jejak hubungan Washington-Rabat terus terlihat. Namun di balik jalan baru itu, pertanyaan lama tentang masa depan Sahara Barat masih menunggu penyelesaian politik yang diterima para pihak. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : United Nations Peacekeeping, Reuters