RADAR BANYUWANGI – Eskalasi konflik Houthi di Yaman dengan koalisi yang dipimpin Arab Saudi membuat pemerintah Indonesia memperketat pemantauan keselamatan warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran Indonesia (PMI). Pemerintah telah menyampaikan imbauan agar WNI menghindari wilayah yang berpotensi terdampak konflik, sementara hingga Kamis (17/9) belum ada aduan dari PMI di Arab Saudi yang meminta pulang karena situasi tersebut.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk memantau perkembangan keamanan. Komunikasi dilakukan antara kementerian terkait, atase, serta perwakilan diplomatik Indonesia di negara-negara yang terdampak perkembangan konflik.
“Sampai hari ini, dari perwakilan kami sudah memberikan peringatan-peringatan kepada WNI kita agar menghindari wilayah-wilayah yang potensinya terdampak konflik, tetapi sampai hari ini, seperti (ibadah) umroh, berjalan seperti biasa,” kata Mukhtarudin di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Belum Ada PMI yang Minta Pulang
Di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan, pemerintah menyebut belum menerima laporan dari PMI yang meminta kepulangan akibat serangan Houthi di Arab Saudi.
“Belum ada aduan dari PMI (yang) mau pulang terkait dengan adanya serangan kemarin, belum,” ujar Mukhtarudin.
Pemerintah, kata dia, tetap melakukan pemantauan sebagai langkah antisipasi. Mukhtarudin juga telah menerima informasi terbaru dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah mengenai perkembangan serangan drone yang dilaporkan terjadi di Arab Saudi.
Karena situasi keamanan dapat berubah cepat, koordinasi dengan perwakilan RI menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan informasi mengenai kondisi WNI dapat diperbarui secara berkala.
“Kami sudah melakukan komunikasi rutin dengan perwakilan kami yang ada di luar negeri, khususnya negara-negara Timur Tengah. Ada atase kami di sana, ada Kementerian (Luar Negeri) juga, kami rajin untuk terus koordinasi untuk memantau situasi,” kata Mukhtarudin
Serangan Drone Dekati Wilayah Makkah
Perkembangan keamanan terbaru yang menjadi perhatian pemerintah adalah laporan mengenai serangan drone Houthi ke arah Arab Saudi.
Menurut laporan yang diterima Mukhtarudin dari KJRI Jeddah, sebuah drone dapat dicegat oleh pasukan pertahanan udara Arab Saudi sebelum memasuki wilayah udara Kota Makkah. Otoritas Saudi menyatakan drone tersebut diluncurkan oleh Houthi.
Juru bicara koalisi yang dipimpin Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, menyatakan drone tersebut dicegat pada Selasa malam, 15 September 2026, di bagian selatan Makkah. Pernyataan tersebut merupakan versi otoritas Saudi; Houthi sebelumnya membantah tuduhan terkait upaya menargetkan Makkah.
Pemerintah Indonesia dalam konteks ini menempatkan keselamatan WNI dan PMI sebagai perhatian utama. Imbauan yang diberikan bukan berupa penghentian seluruh aktivitas WNI di Arab Saudi, melainkan menghindari lokasi yang memiliki potensi terdampak konflik.
Eskalasi Berlangsung di Sekitar Bab Al-Mandeb
Ketegangan terbaru berakar pada meningkatnya pertempuran antara Houthi dan pasukan yang didukung Arab Saudi di Yaman. Dalam perkembangan terbaru, Houthi memperluas pengaruhnya di sepanjang pesisir Laut Merah dan bergerak di sekitar kawasan strategis Selat Bab el-Mandeb. Reuters melaporkan perkembangan tersebut meningkatkan risiko terhadap pelayaran dan jalur energi internasional.
Serangan Houthi terhadap wilayah Arab Saudi juga meningkat. Laporan Reuters menyebut serangan rudal dan drone diarahkan ke sejumlah wilayah dan infrastruktur di Saudi, sementara Arab Saudi meningkatkan serangan udara terhadap posisi Houthi di Yaman.
Situasi tersebut memiliki dampak lebih luas karena Bab el-Mandeb merupakan salah satu jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Gangguan keamanan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi arus perdagangan dan pengiriman energi global.
Pemerintah Terus Pantau Kondisi WNI
Di tengah perkembangan konflik, pemerintah Indonesia belum menyatakan adanya kondisi darurat yang mengharuskan seluruh PMI di Arab Saudi dipulangkan.
Mukhtarudin menegaskan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di Timur Tengah terus dilakukan. Pemerintah juga akan mengikuti perkembangan situasi keamanan untuk menentukan langkah antisipasi yang diperlukan.
Sementara itu, aktivitas ibadah umrah dilaporkan masih berlangsung seperti biasa. Pemerintah tetap mengingatkan WNI untuk memperhatikan informasi keamanan dan menghindari wilayah yang berpotensi terdampak konflik.
Hingga Kamis (17/9/2026), belum ada laporan dari PMI yang meminta pulang akibat serangan Houthi. Namun, pemantauan dan koordinasi pemerintah dengan perwakilan RI di kawasan Timur Tengah terus berjalan seiring perkembangan situasi keamanan. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : Reuters, Antara News