RADAR BANYUWANGI - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menghadapi upaya pemakzulan setelah anggota DPR dari Partai Republik Thomas Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan pada Selasa (15/9/2026). Massie menuduh Hegseth melampaui kewenangan konstitusional dalam perang Iran dan sejumlah operasi militer AS lainnya.
Resolusi tersebut diajukan sebagai privileged resolution. Mekanisme itu memungkinkan Massie memaksa DPR mempertimbangkan resolusi tersebut dalam waktu dua hari legislatif. Dengan demikian, anggota DPR dapat segera diminta menentukan sikap terhadap tuduhan yang diarahkan kepada salah satu pejabat utama pemerintahan Presiden Donald Trump.
Langkah Massie muncul kurang dari dua bulan sebelum pemilihan sela AS pada 3 November 2026, ketika Partai Republik berupaya mempertahankan kendali Kongres.
Tuduhan Utama: Perang Iran Tanpa Otorisasi Kongres
Massie menuduh Hegseth terus terlibat dalam permusuhan dengan Iran selama lebih dari 90 hari tanpa otorisasi Kongres.
Menurut Massie, tindakan tersebut melanggar ketentuan War Powers Resolution 1973, yang mengatur peran Kongres dan presiden dalam penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat.
"Massie menilai Hegseth menjalankan operasi militer terhadap Iran tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kongres. Ia juga menuduh sang menteri mengabaikan resolusi kewenangan perang yang disahkan DPR dan Senat pada Juni.
Persoalan kewenangan perang menjadi salah satu titik perdebatan utama antara Massie dan pemerintahan Trump.
Delapan Pasal Pemakzulan
Resolusi setebal 34 halaman yang dibacakan Massie di lantai DPR memuat delapan pasal pemakzulan. Tuduhan tersebut mencakup tindakan Hegseth dalam perang Iran hingga operasi militer di beberapa wilayah lain.
1. Serangan terhadap Iran
Massie menuduh Hegseth menyerang Iran tanpa terlebih dahulu meminta izin Kongres.
Ia menyatakan keterlibatan AS dalam permusuhan dengan Iran telah berlangsung melampaui batas 90 hari tanpa otorisasi legislatif.
2. Mengabaikan kewenangan perang Kongres
Pasal berikutnya menuduh Hegseth mengabaikan resolusi kewenangan perang yang sebelumnya disahkan Kongres.
Menurut Massie, resolusi tersebut mengharuskan penghentian konflik Iran.
3. Mengabaikan perlindungan terhadap warga sipil
Massie juga menuduh Hegseth mengabaikan sejumlah aturan yang ditujukan untuk meminimalkan korban sipil dalam operasi militer.
Resolusi tersebut secara khusus menyinggung serangan AS terhadap sebuah sekolah di Minab, Iran, yang menurut dokumen tersebut menewaskan lebih dari 168 orang.
Angka dan karakterisasi kejadian itu merupakan bagian dari tuduhan yang diajukan Massie dalam resolusi pemakzulan.
4. Kematian dalam operasi terhadap kapal
Pasal lainnya menuduh Hegseth melakukan atau mengawasi pembunuhan di luar proses hukum terhadap sedikitnya 221 orang di kapal yang diduga membawa narkoba di Laut Karibia dan Pasifik bagian timur.
Tuduhan tersebut berkaitan dengan operasi militer AS terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam perdagangan narkotika.
5. Menekan kebebasan berbicara
Massie juga menuduh Hegseth menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan tindakan pembalasan terhadap pengkritik pemerintah.
Salah satu yang disebut adalah Senator Demokrat Mark Kelly, yang sebelumnya mengkritik Hegseth.
Massie memasukkan persoalan tersebut sebagai bagian dari tuduhan mengenai tekanan terhadap kebebasan berbicara.
6. Operasi terhadap Nicolás Maduro
Dua pasal terakhir dalam resolusi berkaitan dengan operasi militer AS di luar Iran.
Massie menuduh Hegseth terlibat dalam operasi yang menyebabkan penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.
Tuduhan tersebut dimasukkan Massie sebagai bagian dari dugaan pelanggaran kewenangan konstitusional oleh Menteri Pertahanan AS.
7. Operasi militer di Yaman
Massie juga memasukkan kampanye pengeboman AS di Yaman yang dimulai tidak lama setelah Trump kembali ke Gedung Putih.
Menurut resolusi tersebut, keterlibatan Hegseth dalam operasi itu menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang dinilai Massie melampaui batas kewenangan konstitusional.
8. Rangkaian penyalahgunaan kewenangan
Pasal kedelapan melengkapi tuduhan mengenai penggunaan kewenangan militer dan jabatan Hegseth.
Secara keseluruhan, delapan pasal tersebut menggambarkan argumen Massie bahwa Hegseth tidak hanya bermasalah dalam kebijakan perang Iran, tetapi juga dalam sejumlah operasi militer dan tindakan terhadap pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Pentagon Membela Hegseth
Pentagon tidak menanggapi satu per satu tuduhan dalam resolusi Massie.
Namun, Juru Bicara Pentagon Kingsley Wilson menyatakan departemen tersebut tetap mendukung kepemimpinan Hegseth.
"Seluruh Departemen bersatu di belakang visi menteri," kata Wilson dalam pernyataan yang dikutip Reuters. Pentagon juga menyebut Hegseth sebagai pemimpin yang membawa perubahan besar bagi Departemen Pertahanan.
Pernyataan tersebut menjadi respons institusional Pentagon di tengah upaya Massie membawa tuduhan terhadap Hegseth ke proses pemakzulan.
Mengapa Resolusi Ini Harus Segera Diproses?
Posisi Massie menjadi penting karena resolusi yang diajukannya memiliki status privileged.
Artinya, berdasarkan aturan DPR yang berlaku, resolusi tersebut harus mendapat penanganan dalam dua hari legislatif. Dengan pengajuan pada Selasa, 15 September, prosesnya dapat memaksa DPR mengambil sikap dalam waktu sangat singkat.
Situasi tersebut membuat anggota DPR Partai Republik berhadapan dengan pilihan politik yang harus mereka nyatakan secara terbuka terkait tuduhan terhadap Hegseth.
Namun, pengajuan resolusi tidak berarti Hegseth telah dimakzulkan. Jika DPR menyetujui pasal-pasal pemakzulan, proses selanjutnya berada di Senat.
Jika DPR Loloskan, Proses Berlanjut ke Senat
Dalam sistem AS, pemakzulan oleh DPR tidak otomatis berarti seorang pejabat kehilangan jabatan.
Jika DPR menyetujui pasal pemakzulan, perkara tersebut dikirim ke Senat untuk proses berikutnya. Kepemimpinan Partai Republik di Senat kemudian memiliki peran dalam menentukan apakah persidangan pemakzulan terhadap Hegseth akan digelar.
Hegseth sendiri masih mendapat dukungan Presiden Donald Trump.
Upaya Massie juga berlangsung ketika ia tidak lagi mencalonkan diri untuk mempertahankan kursinya setelah kalah dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Trump sebelumnya mendukung lawan Massie dalam pemilihan tersebut.
Pemakzulan Hegseth dan Perdebatan Kewenangan Perang
Kasus ini pada akhirnya membawa kembali perdebatan lama dalam politik Amerika: sejauh mana presiden dan pejabat pertahanan dapat menggunakan kekuatan militer tanpa persetujuan Kongres?
Massie menggunakan isu tersebut sebagai dasar utama untuk menuduh Hegseth melanggar konstitusi dan hukum.
Sebaliknya, Pentagon tetap menyatakan dukungan terhadap Hegseth dan tidak menerima tuduhan tersebut sebagai dasar untuk mengubah dukungannya terhadap sang menteri.
Dengan tenggat proses yang singkat, perhatian berikutnya tertuju pada sikap DPR AS terhadap delapan pasal pemakzulan tersebut. Hasil pemungutan suara akan menentukan apakah tuduhan Massie berhenti di DPR atau berlanjut ke Senat.
5 Alternatif Judul
-
Thomas Massie Ajukan Pemakzulan Pete Hegseth, Ini 8 Tuduhannya
-
Pete Hegseth Terancam Dimakzulkan, Massie Ajukan 8 Tuduhan
-
Perang Iran Jadi Sorotan, Thomas Massie Usulkan Pemakzulan Hegseth
-
8 Tuduhan Menghantam Pete Hegseth, DPR AS Segera Ambil Suara
-
Massie Lawan Hegseth, Pemakzulan Menanti Pemungutan Suara DPR AS
Lima Kata Kunci
Meta Description
Catatan redaksional: saya sengaja memakai frasa “menuduh”, “menurut resolusi”, dan “diduga” untuk tuduhan Massie. Sampai tahap yang diberitakan pada 15 September 2026, itu masih merupakan isi resolusi pemakzulan, bukan putusan bahwa Hegseth terbukti melakukan pelanggaran. (The Guardian)
Editor : Ali SodiqinSumber : Investing.com, The Guardian, Reuters, ABC News