RADAR BANYUWANGI – Perang Iran kembali mengguncang politik Amerika Serikat. DPR AS atau House of Representatives pada Selasa (15/9) meloloskan resolusi yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan perang dengan Iran dan menarik pasukan AS dari konflik tersebut. Sebanyak tujuh anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat, menjadi dukungan lintas partai terbesar untuk langkah serupa sejauh ini.
Pemungutan suara tersebut berlangsung hanya beberapa pekan sebelum pemilu paruh waktu atau midterm elections November 2026. Bagi Demokrat, momen tersebut menjadi salah satu upaya terakhir sebelum pemilu untuk memaksa anggota Kongres tercatat secara terbuka mengenai penggunaan kewenangan militer Trump di Iran.
Ini merupakan ketiga kalinya DPR AS meminta Trump menarik pasukan dari Iran. Namun, jumlah anggota Republik yang mendukung meningkat dibandingkan dua resolusi sebelumnya.
Pada pemungutan suara terbaru, tujuh Republikan memberikan dukungan. Empat di antaranya sebelumnya juga pernah mendukung resolusi serupa, yakni Thomas Massie dari Kentucky, Tom Barrett dari Michigan, Warren Davidson dari Ohio, dan Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania.
Sementara tiga nama baru ikut menyeberang ke kubu Demokrat: Mariannette Miller-Meeks dan Zach Nunn dari Iowa serta Nancy Mace dari South Carolina.
Nunn mengatakan dirinya tidak ingin Amerika Serikat kembali terlibat dalam perang tanpa batas waktu.
“Saya tidak akan mendukung perang terbuka tanpa batas,” kata Nunn melalui unggahan di X setelah pemungutan suara.
Menurut Nunn, AS tetap dapat melindungi warga negaranya, memberikan tekanan kepada Iran, sekaligus membuka jalan diplomasi tanpa mengabaikan kewenangan konstitusional Kongres.
Perang Iran Jadi Ujian Politik
Resolusi tersebut menjadi bagian dari pertarungan lebih luas mengenai batas kewenangan presiden dalam menggunakan kekuatan militer.
Secara resmi, pimpinan Partai Republik di DPR tidak mewajibkan anggotanya memilih salah satu kubu dalam resolusi semacam ini. Namun, Trump sebelumnya secara terbuka mengecam anggota Republik yang menentang kebijakan militernya terhadap Iran.
Sikap tersebut membuat pemungutan suara mengenai perang Iran memiliki dimensi politik internal Partai Republik sekaligus menjadi catatan bagi anggota Kongres menjelang pemilu November.
Bagi Demokrat, persoalannya bukan hanya soal kebijakan perang, tetapi juga mengenai seberapa jauh Kongres dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam keputusan penggunaan kekuatan militer.
Catatan historis Kongres menunjukkan kewenangan perang di Amerika Serikat memang menjadi arena tarik-menarik antara presiden dan legislatif. Congressional Research Service mencatat tidak ada undang-undang yang secara khusus memberikan otorisasi penggunaan kekuatan militer terhadap Iran dalam kerangka konflik sebelumnya.
Jalan ke Senat Belum Pasti
Lolosnya resolusi di DPR belum otomatis mengubah kebijakan militer AS.
Resolusi tersebut masih harus menghadapi Senat. Demokrat berencana kembali mengajukan upaya serupa di kamar Kongres tersebut dalam beberapa hari mendatang.
Namun, peta dukungan di Senat belum jelas.
Upaya sebelumnya untuk membatasi kewenangan militer Trump terhadap Iran sempat mendapatkan dukungan sejumlah senator Republik. Akan tetapi, tekanan dari Gedung Putih kemudian membuat seorang senator Republik mengubah pilihannya sehingga langkah tersebut gagal berlanjut.
Kondisi itu membuat hasil pemungutan suara terbaru di DPR belum dapat dipastikan akan menghasilkan perubahan kebijakan perang.
Biaya Perang Mulai Jadi Sorotan
Perdebatan di Capitol Hill juga berlangsung ketika dampak ekonomi perang Iran mulai menjadi perhatian.
Congressional Budget Office (CBO) menyatakan belum menyelesaikan analisis khusus mengenai dampak ekonomi konflik Iran. Namun, lembaga tersebut mencatat bahwa konflik berkepanjangan—terutama jika mengganggu pengiriman minyak dan produk energi melalui Selat Hormuz—dapat memberikan tekanan ke atas harga serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global.
CBO sebelumnya memproyeksikan inflasi AS 2026 sekitar 2,7 persen berdasarkan kondisi ekonomi dan kebijakan yang menjadi dasar proyeksi lembaga tersebut. Angka itu bukan estimasi khusus dampak perang Iran.
Karena itu, pengaruh langsung konflik terhadap inflasi, harga energi, dan pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada perkembangan perang, terutama kondisi jalur perdagangan energi di kawasan.
Tekanan Politik Meningkat Jelang Midterm
Pemungutan suara DPR juga berlangsung dalam suasana politik yang semakin dekat dengan pemilu paruh waktu November.
Demokrat menggunakan serangkaian pemungutan suara mengenai perang Iran untuk meminta anggota Republik menyatakan sikap secara terbuka. Bertambahnya dukungan dari empat menjadi tujuh anggota Republik pada resolusi terbaru menunjukkan adanya perubahan jumlah dukungan lintas partai di DPR, meski belum berarti adanya perubahan kebijakan pemerintah.
Dengan resolusi tersebut, DPR kini mengirimkan pesan politik yang lebih kuat kepada Gedung Putih. Namun, keputusan akhir mengenai arah kebijakan perang tetap bergantung pada proses selanjutnya di Senat serta sikap pemerintahan Trump.
Perkembangan berikutnya akan menentukan apakah dorongan Kongres tersebut berhenti sebagai resolusi politik atau berlanjut menjadi pembatasan nyata terhadap kewenangan militer presiden di Iran. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : Congressional Budget Office, Congress.gov