RADAR BANYUWANGI — Iran memperkenalkan rudal balistik Qassem Basir sebagai senjata baru untuk menjalankan doktrin militer yang lebih agresif: menghantam ancaman musuh sebelum serangan diluncurkan. Di saat yang sama, Teheran berusaha memperketat kendali atas lalu lintas kapal di Selat Hormuz, memicu kekhawatiran baru tentang eskalasi perang dan keamanan pasokan energi dunia.
Media pemerintah Iran pada Senin (7/9) menggambarkan Qassem Basir sebagai "titik balik dalam strategi pertahanan Iran". Rudal berbahan bakar padat tersebut disebut memiliki jangkauan dan akurasi lebih besar serta membawa hulu ledak berbobot sekitar setengah ton.
Iran sebelumnya memperkenalkan Qassem Basir pada tahun lalu dengan klaim jangkauan sedikitnya 1.200 kilometer atau sekitar 745 mil.
Namun, yang membuat senjata ini mendapat sorotan bukan semata kemampuan teknisnya. Rudal tersebut kini dikaitkan dengan doktrin preemptive, yakni konsep menyerang lebih dulu untuk menghancurkan ancaman sebelum musuh sempat melancarkan serangan.
Iran Klaim Rudal Sudah Diuji
Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei mengklaim rudal Iran telah "diuji" terhadap sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS).
Klaim tersebut berulang kali dikutip kantor berita pemerintah Iran dari pernyataan Rezaei yang disiarkan televisi pemerintah sehari sebelumnya.
Meski demikian, belum jelas apakah rudal yang dimaksud Rezaei adalah Qassem Basir.
Klaim tersebut muncul setelah AS menyatakan pada Sabtu bahwa rudal balistik Iran telah diluncurkan ke arah kapal induk dan kapal perang AS.
Washington mengatakan kapal-kapal perangnya berhasil menghindari serangan rudal tersebut. AS kemudian merespons dengan menyerang tiga kapal tanker minyak Iran.
Bagi para pakar, penggunaan rudal terhadap kapal perang AS menandai peningkatan berbahaya dalam konflik. Selama sekitar enam bulan perang, serangan Iran di laut sebelumnya lebih banyak diarahkan terhadap kapal komersial.
Doktrin Baru Iran Jadi Sorotan
Perubahan bahasa militer Iran menunjukkan adanya pergeseran pendekatan.
Jika sebelumnya respons Iran lebih banyak digambarkan sebagai pembalasan setelah serangan terjadi, doktrin preemptive memberikan penekanan pada serangan lebih awal terhadap potensi ancaman.
Rezaei menyebut rudal terbaru tersebut sebagai bagian dari strategi pertahanan Iran. Media pemerintah kemudian mengemas Qassem Basir sebagai kemampuan yang dapat memperkuat posisi Teheran menghadapi tekanan militer AS dan Israel.
Program rudal balistik Iran sendiri telah lama menjadi salah satu sumber ketegangan dengan Washington dan Tel Aviv.
Kekhawatiran terhadap kemampuan rudal Iran bahkan disebut AS dan Israel sebagai salah satu alasan serangan terhadap Iran pada awal tahun ini. Serangan tersebut kemudian berkembang menjadi perang yang meluas di kawasan Timur Tengah.
Selat Hormuz Ikut Diperebutkan
Di tengah peningkatan kemampuan rudal, Iran juga berusaha memperketat aturan pelayaran di Selat Hormuz.
Rezaei mengumumkan rencana pembentukan "zona eksklusi" di dekat selat tersebut bagi kapal yang berusaha melintas.
Iran ingin kapal-kapal mengikuti rute yang ditentukan Teheran ketika melewati Selat Hormuz, yang sebelum perang dikenal sebagai jalur perairan internasional.
Gedung Putih menolak klaim tersebut. Washington menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka dan berada di bawah kendali AS.
Militer AS juga menyatakan Angkatan Lautnya telah membersihkan jalur tersebut dari ranjau. Washington memperkirakan lalu lintas kapal tanker menuju pelabuhan non-Iran akan meningkat.
Namun, aktivitas pelayaran justru menunjukkan tekanan yang semakin besar.
Militer AS menyebut hingga Senin terdapat 94 kapal komersial yang telah dialihkan dan tiga kapal dilumpuhkan. Sementara itu, perusahaan informasi perdagangan global Kpler melaporkan melalui X bahwa lalu lintas kapal yang melintasi Selat Hormuz turun tajam pada pekan sebelumnya.
Dua Negara Saling Klaim Kendali
Rezaei mengakui AS telah membantu sejumlah kecil kapal untuk melintas melalui rute di lepas pantai Oman.
Iran, menurut Rezaei, tidak menenggelamkan kapal-kapal tersebut karena membawa minyak dan Teheran mempertimbangkan dampak lingkungan jika kapal tanker tenggelam.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa jalur pelayaran tetap menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara Iran dan AS.
Bagi Iran, kemampuan mengatur pergerakan kapal menjadi salah satu instrumen tekanan terhadap lawan. Sebaliknya, AS berusaha memastikan Selat Hormuz tetap terbuka bagi perdagangan internasional.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang mengendalikan perairan tersebut. Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi pengiriman minyak, gas alam, dan produk turunannya, termasuk pupuk, ke pasar dunia.
Serangan Tanker Saudi Tambah Ketegangan
Risiko terhadap kapal komersial juga meningkat.
Sepekan sebelumnya, sebuah kapal tanker milik Arab Saudi diserang. Dua awak kapal tewas, sementara tujuh lainnya masih belum diketahui keberadaannya.
Jika ketujuh awak tersebut kemudian dipastikan meninggal, serangan itu akan menjadi yang paling mematikan terhadap kapal komersial sejak perang dimulai pada 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangan.
Peristiwa tersebut memperbesar kekhawatiran negara-negara Teluk terhadap keamanan jalur perdagangan energi.
Negara Teluk Mulai Kehilangan Kesabaran
Ketidakpastian di Selat Hormuz memicu kekecewaan negara-negara Teluk.
Penasihat diplomatik Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Anwar Gargash menegaskan tidak boleh ada satu negara pun yang mengendalikan selat tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum para pemimpin dunia di Abu Dhabi, seperti dilansir AP pada Selasa (8/9/2026).
"Ekspor energi kami tidak akan dijadikan sandera, begitu pula perdagangan dan aktivitas ekonomi kami," kata Gargash.
UEA merupakan sekutu dekat AS dan selama perang berulang kali menjadi sasaran serangan rudal serta drone Iran. Bulan lalu, UEA menangguhkan seluruh perdagangan dengan Iran setelah menyatakan wilayahnya kembali menjadi sasaran serangan.
Gargash bahkan memperingatkan bahwa upaya membangun kembali kepercayaan antara Iran dan negara-negara Teluk dapat membutuhkan waktu puluhan tahun.
Sekretaris Jenderal Liga Arab Nabil Fahmy juga menyampaikan kecaman dalam pertemuan tingkat menteri di Kairo.
"Kami tidak akan menerima koridor maritim kami dijadikan alat tawar-menawar dalam perhitungan pihak lain," tegas Fahmy.
Dengan Qassem Basir yang kini dikaitkan dengan doktrin serangan preemptive dan Selat Hormuz yang semakin diperebutkan, konflik Iran-AS memasuki fase yang lebih berisiko. Ancaman tidak lagi hanya berada di medan perang, tetapi juga membayangi jalur energi yang memasok kebutuhan dunia. (*)
Editor : Ali Sodiqin