RADAR BANYUWANGI — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendorong sineas lebih bebas berkreasi dan tidak terus-menerus dibebani sensor, tetapi seruan itu belum otomatis mengubah aturan perfilman negara tersebut. Di tengah dorongan membuka ruang kreativitas, Malaysia masih mempertahankan kewenangan negara untuk memotong hingga melarang film yang dinilai bertentangan dengan kepentingan publik, agama, budaya, dan moralitas.
Anwar menyampaikan dorongan tersebut saat meresmikan gedung baru National Film Development Corporation Malaysia (Finas) di luar Kuala Lumpur, Senin (24/8/2026).
Menurut Anwar, kreativitas sulit berkembang jika pembuat film harus berulang kali meminta kepastian apakah sebuah adegan akan lolos sensor.
“Di mana kreativitas jika terlalu banyak batasan dan pembatasan?” ujar Anwar.
Ia bahkan menggambarkan situasi yang membuat sineas harus bertanya berkali-kali sebelum sebuah adegan dianggap aman untuk ditayangkan.
Namun, Anwar sekaligus memberi batas. Ia menegaskan Malaysia tidak harus mengikuti model perfilman Barat. Menurut dia, industri film nasional tetap perlu berpijak pada budaya, nilai, dan moralitas masyarakat Malaysia.
Di sinilah persoalan kebebasan kreatif Malaysia kembali berada di persimpangan.
Anwar Ingin Lebih Terbuka, Aturan Sensor Belum Berubah
Pernyataan Anwar muncul kurang dari enam pekan setelah Pengadilan Banding Malaysia mempertahankan larangan terhadap film independen Mentega Terbang.
Film karya sutradara Khairi Anwar Jailani tersebut dilarang Kementerian Dalam Negeri Malaysia pada 2023. Ceritanya mengikuti seorang remaja Muslim yang mengeksplorasi agama-agama lain.
Sutradara Khairi Anwar Jailani dan produser Tan Meng Kheng kemudian didakwa sengaja melukai perasaan keagamaan. Keduanya menyatakan tidak bersalah.
Dalam kasus tersebut, Pengadilan Banding pada Juli 2026 mempertahankan kewenangan pemerintah untuk melarang film yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik.
Kasus Mentega Terbang menjadi gambaran nyata bahwa seruan kebebasan kreatif masih berhadapan dengan perangkat hukum yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah.
Berdasarkan Film Censorship Act 2002, film yang akan ditayangkan kepada publik harus diserahkan kepada Film Censorship Board. Lembaga tersebut dapat menyetujui film, meminta perubahan, atau menolak izin penayangan.
Menteri Dalam Negeri juga memiliki kewenangan melarang film apabila dinilai bertentangan dengan kepentingan publik.
Tiger Stripes dan Dilema Film Malaysia
Persoalan sensor juga pernah mencuat melalui film Tiger Stripes karya Amanda Nell Eu.
Film tersebut meraih Critics' Week Grand Prize di Festival Film Cannes 2023. Namun, ketika masuk ke bioskop Malaysia, film itu ditayangkan setelah melalui sejumlah pemotongan.
Eu kemudian tidak mengakui versi yang beredar di bioskop Malaysia. Menurutnya, perubahan tersebut menghilangkan esensi film.
Dua kasus tersebut memperlihatkan jarak antara ambisi industri film Malaysia untuk berkembang dan praktik sensor yang masih berlaku.
Benjamin YH Loh, dosen Monash University Malaysia, menilai pernyataan Anwar belum menunjukkan perubahan kebijakan yang jelas terhadap regulasi konten kreatif.
Menurut Loh, pemerintahan Anwar masih berusaha menjaga nilai-nilai konservatif dan tradisional. Seruan agar industri lebih terbuka, tetapi tetap sensitif terhadap nilai-nilai konservatif Timur, dinilai belum menunjukkan perubahan mendasar.
Sensor Memengaruhi Cara Sineas Bercerita
Filmmaker sekaligus dosen Sunway University Andy Darrel Gomes mengatakan sensor tidak hanya menentukan apakah sebuah film boleh ditayangkan.
Lebih jauh, sensor dapat memengaruhi cara sutradara menerjemahkan gagasan ke dalam bahasa visual.
Menurut Gomes, setiap film pada dasarnya membawa pandangan dunia pembuatnya. Namun, bagaimana pandangan tersebut disampaikan di layar sangat dipengaruhi oleh aturan sensor.
Dampaknya terasa lebih kuat bagi film yang memang ditujukan untuk bioskop atau televisi.
Sementara itu, film yang diarahkan untuk festival atau distribusi daring menghadapi jalur regulasi yang berbeda. Film yang ditransmisikan melalui internet atau intranet dikecualikan dari aturan sensor berdasarkan Film Censorship Act.
Situasi tersebut membuat ruang digital menjadi salah satu alternatif bagi pembuat film untuk menjangkau penonton tanpa melewati mekanisme sensor bioskop yang sama.
Ironi: Film Lokal Malaysia Justru Sedang Naik Daun
Ada ironi di balik perdebatan sensor tersebut.
Saat pemerintah didorong membuka ruang kreativitas, film Malaysia justru sedang menunjukkan performa kuat di pasar domestik.
Finas mencatat film lokal meraih 7,55 juta penonton sepanjang Januari hingga Juli 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan film-film Hollywood yang mencatat 6,94 juta penonton pada periode yang sama.
Lima film Malaysia bahkan berhasil mencatat pendapatan lebih dari RM10 juta atau sekitar USD2,47 juta.
Film Tarung: Unforgiven menjadi pemimpin dengan pendapatan RM23,59 juta.
Finas menilai peningkatan tersebut didorong membaiknya kualitas naskah, akting, serta keseluruhan proses produksi film lokal.
Angka tersebut menunjukkan bahwa industri film Malaysia memiliki pasar dan daya saing yang semakin kuat. Karena itu, isu kebebasan kreatif menjadi semakin strategis, bukan sekadar perdebatan antara sineas dan regulator.
Kebijakan Film Nasional 2026–2035 Jadi Ujian
Pemerintah Malaysia kini sedang menyiapkan National Film Policy 2026–2035.
Kebijakan tersebut telah memasuki tahap akhir setelah melalui proses konsultasi selama dua tahun. Fokusnya antara lain pembiayaan alternatif, akses pasar, serta pemanfaatan teknologi baru.
CEO Finas Azmir Saifuddin Mutalib mengatakan kebijakan tersebut diharapkan dapat diluncurkan tahun ini.
Kebijakan baru itu menjadi momentum penting untuk melihat apakah seruan Anwar mengenai kebebasan kreatif benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan regulasi.
Sebab, janji untuk memberikan ruang lebih luas kepada sineas bukan kali pertama disampaikan.
Freedom Film Network menyambut kembali komitmen Anwar terhadap kebebasan artistik. Namun, kelompok tersebut mengingatkan bahwa janji serupa sebelumnya belum menghasilkan perubahan berarti bagi pembuat film.
Organisasi itu mendorong agar Film Censorship Board tidak lagi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri serta meminta sistem sensor wajib sebelum penayangan diganti dengan mekanisme klasifikasi usia.
Malaysia Berada di Persimpangan
Perdebatan ini pada akhirnya bukan sekadar soal boleh atau tidaknya satu adegan masuk layar.
Malaysia sedang menentukan model industri filmnya untuk satu dekade ke depan: mempertahankan sistem sensor yang memberikan kewenangan besar kepada negara, atau bergerak menuju sistem klasifikasi yang memberi ruang lebih luas kepada penonton untuk menentukan tontonan sesuai usia.
Singapura, misalnya, telah menyatakan bergeser dari sistem sensor menuju klasifikasi dengan enam kategori rating, mulai G hingga R21.
Sementara Malaysia masih mencari titik temu antara kebebasan berekspresi dan sensitivitas agama, budaya, serta moralitas.
Pernyataan Anwar memberi sinyal bahwa pemerintah memahami kebutuhan industri akan ruang kreatif yang lebih luas. Namun, selama kewenangan pelarangan dan pemotongan film masih kuat dan kebijakan baru belum diterapkan, kebebasan kreatif yang dijanjikan belum bisa disebut sebagai perubahan nyata.
Kini perhatian tertuju pada National Film Policy 2026–2035. Di sanalah komitmen Anwar akan diuji: apakah kebebasan kreatif benar-benar menjadi kebijakan, atau berhenti sebagai seruan politik. (*)
Editor : Ali Sodiqin