RADAR BANYUWANGI — Ketegangan Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali mendidih. Teheran mengancam memberikan respons “menghancurkan” jika Washington memperluas tekanan ekonomi, sementara AS menyiapkan paket sanksi finansial yang disebut sebagai salah satu tekanan terberat untuk melemahkan pemerintahan Iran. Eskalasi ini berisiko merembet ke pasokan minyak dunia dan pelayaran di Selat Hormuz.
Ancaman Iran disampaikan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdollahi. Dia memastikan militer Iran telah menyiapkan respons terhadap setiap ancaman baru dari musuh.
Kesiapan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai darat, laut, udara, pertahanan udara, hingga ruang siber.
“Dengan kesiapan melintasi darat, laut, udara, pertahanan udara, dan dunia maya, angkatan bersenjata Iran akan menanggapi ancaman baru musuh dengan tanggapan yang menghancurkan, menghukum, dan menghancurkan,” demikian pernyataan tersebut dikutip media Iran, Jumat (21/8).
Pernyataan itu muncul setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan Washington akan mengumumkan rincian paket sanksi baru terhadap Iran. Kebijakan tersebut dijadwalkan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers pada Senin pekan depan.
AS Siapkan Tekanan Ekonomi Maksimal
Washington menggambarkan strategi baru itu sebagai bentuk tekanan ekonomi maksimal terhadap Teheran.
Bessent menyebut sanksi tersebut dirancang sebagai tekanan berlapis yang diharapkan dapat memaksa Iran mengakhiri konflik sekaligus mengurangi kekuatan pemerintahannya.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya juga memperingatkan negara maupun pihak yang terafiliasi dengan Iran. Mereka disebut berpotensi menghadapi konsekuensi ekonomi jika tetap mendukung Teheran.
Bagi Washington, tekanan ekonomi diharapkan menjadi alternatif untuk mencegah pecahnya kembali konflik militer berskala besar.
“Jika kita melakukan tekanan ekonomi maksimum, maka itu berarti kemungkinan besar tidak akan terjadi restart kinetik skala besar,” kata Bessent.
Istilah “kinetik” dalam pernyataan tersebut merujuk pada penggunaan kekuatan militer.
Iran Sebut Sanksi sebagai Terorisme Ekonomi
Teheran justru melihat kebijakan Washington dari sudut berbeda.
Kementerian Luar Negeri Iran mengecam sanksi ekonomi dan perdagangan AS sebagai bentuk terorisme ekonomi. Iran menegaskan tekanan tersebut tidak akan membuat pemerintah maupun masyarakatnya mengubah sikap dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Ghalibaf juga menilai AS kemungkinan telah menyadari bahwa konfrontasi militer secara langsung tidak mampu menghasilkan kemenangan.
Ghalibaf, yang menjadi salah satu tokoh Iran dalam perundingan tidak langsung dengan AS, mengatakan Teheran perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi dampak sanksi.
“Kita harus membuat rencana untuk menangani sanksi yang tidak adil sehingga kita dapat mengatasinya,” ujar Ghalibaf saat berkunjung ke Irak.
Dia juga menuduh AS dan Israel menggunakan perang ekonomi serta cognitive warfare untuk menekan Iran.
Blokade Laut Iran Kembali Jadi Perhatian
Tekanan ekonomi Washington juga berkaitan dengan jalur perdagangan dan ekspor minyak Iran.
AS sebelumnya menerapkan blokade laut terhadap Iran pada April. Kebijakan tersebut sempat dihentikan selama sebulan pada pertengahan Juni, sebelum kembali diberlakukan pada 13 Juli.
Blokade itu mulai memberikan tekanan terhadap arus ekspor minyak Iran.
Situasi tersebut membuat Selat Hormuz kembali menjadi titik perhatian. Jalur pelayaran strategis itu merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.
Iran sebelumnya telah menunjukkan kemampuan untuk mengganggu lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz. Jalur tersebut secara historis membawa sekitar seperlima minyak yang diperdagangkan secara global.
Karena itu, setiap eskalasi Iran-AS tidak hanya menyangkut dua negara. Gangguan di Hormuz berpotensi memukul pasokan energi dan mengerek harga minyak dunia.
Harga Minyak Mulai Merespons
Pasar energi global ikut merespons meningkatnya ketegangan.
Harga minyak pada Jumat relatif stabil, tetapi masih berada di jalur kenaikan mingguan kedua secara berturut-turut. Sehari sebelumnya, harga minyak sempat mencapai level tertinggi dalam lebih dari tiga pekan setelah ancaman sanksi AS kembali mencuat.
Washington berupaya meyakinkan bahwa tekanan ekonomi justru dapat mengurangi risiko perang besar.
Namun, pasar tetap menghadapi ketidakpastian. Konflik Iran yang telah berlangsung hampir enam bulan sebelumnya telah menewaskan ribuan orang, melibatkan negara-negara Teluk, dan mengguncang pasar energi global.
AS dan Iran bahkan dua kali mengumumkan kesepakatan gencatan senjata, masing-masing pada April dan Juni. Kesepakatan itu diharapkan dapat memulihkan kelancaran pelayaran melalui Hormuz sekaligus membuka jalan menuju penyelesaian konflik.
Namun, kedua kesepakatan tersebut kemudian runtuh dalam waktu relatif singkat.
China Berada di Tengah Tekanan AS-Iran
Dampak kebijakan baru Washington juga berpotensi menyeret China.
Berdasarkan data perusahaan analitik Kpler untuk 2025, China membeli lebih dari 80 persen minyak Iran yang dikirim melalui jalur laut.
Kondisi tersebut menempatkan Beijing pada posisi penting dalam strategi sanksi Washington. Jika AS menargetkan perusahaan atau pihak China yang masih bertransaksi dengan Iran, tekanan terhadap Teheran berpotensi berubah menjadi persoalan baru antara Washington dan Beijing.
Dilema itu semakin kompleks karena China merupakan mitra dagang utama AS sekaligus pemasok berbagai komoditas strategis, termasuk mineral tanah jarang.
Ketika ditanya apakah Washington akan menargetkan perusahaan China yang masih melakukan bisnis dengan Iran, Bessent tidak memberikan jawaban secara terbuka.
Dia hanya mengingatkan bahwa China juga memiliki ketergantungan besar terhadap energi dari kawasan Teluk.
Beijing sendiri menolak pendekatan berbasis tekanan dan meminta konflik diselesaikan melalui jalur politik serta diplomasi.
Kesimpulannya, ancaman Iran dan paket sanksi baru AS kini membuka babak baru konflik yang tidak hanya berisiko memperuncing konfrontasi kedua negara, tetapi juga mengancam stabilitas perdagangan minyak global. Selat Hormuz, pasar energi, dan hubungan AS-China menjadi tiga titik yang paling berpotensi terkena dampak jika eskalasi kembali meningkat. (*)
Editor : Ali Sodiqin