RADAR BANYUWANGI – Klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Washington telah memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz langsung dibalas keras oleh Iran. Teheran menegaskan jalur strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia itu masih berada di bawah kendali dan pengelolaan Republik Islam.
Bahkan, otoritas militer Iran menyatakan kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz tidak dapat melakukannya tanpa persetujuan dari Teheran.
Pernyataan saling bantah itu kembali memanaskan konflik Iran dan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Perselisihan mengenai siapa yang memiliki kendali atas Selat Hormuz muncul di tengah situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil.
Komandan organisasi paramiliter Basij, Hojjatoleslam Hossein Taeb, menegaskan bahwa Iran masih memegang kendali atas jalur pelayaran tersebut.
“Hari ini Anda melihat bahwa Selat Hormuz berada di bawah manajemen dan kendali Republik Islam, dan negara kita terus berada di jalurnya dalam keamanan penuh,” kata Taeb dalam pernyataan yang dikutip kantor berita semi-resmi Iran, Fars, Kamis (13/8).
Taeb juga menyebut Amerika Serikat kini melihat langsung kekuatan Iran di tengah konflik yang terus berkembang.
Pernyataan itu muncul sehari setelah Trump menyampaikan klaim melalui platform Truth Social bahwa Amerika Serikat telah memiliki “total control” atau kendali penuh atas Selat Hormuz.
Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Khatam al-Anbiya Central Headquarters, komando militer gabungan Iran.
Dalam pernyataannya, komando tersebut menegaskan bahwa tidak ada kapal yang dapat melintasi Selat Hormuz tanpa persetujuan Teheran.
“Klaim tak berdasar yang dibuat oleh Amerika Serikat mengenai perjalanan normal kapal melalui Selat Hormuz tidak lebih dari kebohongan,” demikian pernyataan pihak komando Iran.
Selat Hormuz Kembali Jadi Titik Tekanan
Bagi Iran dan Amerika Serikat, Selat Hormuz kini bukan sekadar jalur lalu lintas kapal. Wilayah tersebut telah berubah menjadi salah satu titik tekanan strategis dalam konfrontasi kedua negara.
Posisi Selat Hormuz sangat penting karena jalur sempit tersebut selama ini menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dan gas alam cair atau LNG dunia.
Sebelum konflik membesar, sekitar seperlima perdagangan minyak dan LNG dunia disebut melintasi kawasan tersebut.
Karena itu, setiap gangguan terhadap pelayaran di Selat Hormuz berpotensi memberikan dampak besar terhadap pasokan energi dan pasar global.
Iran sendiri menegaskan bahwa pembukaan kembali jalur pelayaran tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh Washington.
Pejabat politik senior militer Iran, Rasoul Sanaei-Rad, menyatakan Teheran tidak akan membuka kembali Selat Hormuz sebelum Amerika Serikat memenuhi komitmen dalam kesepakatan sementara yang sebelumnya dibuat untuk mengakhiri perang.
Menurutnya, persoalan kebebasan navigasi tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan klaim satu pihak.
Ia juga memperingatkan bahwa Iran akan memberikan respons lebih kuat jika konflik kembali pecah.
“Dalam kemungkinan perang di masa depan, kita akan berdiri lebih teguh dan lebih ofensif,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Selat Hormuz telah menjadi bagian dari strategi tekanan Iran terhadap Amerika Serikat dan sekutunya.
Kesepakatan Sementara yang Berujung Perselisihan
Ketegangan terbaru berawal dari kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat pada Juni.
Kesepakatan itu sebelumnya dimaksudkan untuk memperpanjang gencatan senjata yang mulai berlaku pada April serta mendorong pemulihan kebebasan navigasi di kawasan Teluk.
Namun, kesepakatan tersebut tidak bertahan lama.
Beberapa pekan kemudian, Iran kembali melakukan serangan terbatas terhadap kapal-kapal yang menurut Teheran telah melanggar ketentuan kesepakatan.
Amerika Serikat kemudian merespons dengan melancarkan serangan ke sejumlah wilayah selatan Iran.
Washington menyatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan Teluk.
Situasi itu membuat persoalan Selat Hormuz kembali berada di garis depan konflik.
Sebelumnya, sejak perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari, Teheran disebut telah melakukan blokade terhadap jalur tersebut.
Di sisi lain, Amerika Serikat memberlakukan blokade laut terhadap pelayaran dan pelabuhan Iran sembari menyatakan akan melindungi kebebasan navigasi kapal yang bergerak menuju atau berasal dari pelabuhan non-Iran.
Kini, klaim Trump mengenai “total control” kembali mendapat bantahan keras dari Teheran.
Bagi Iran, kendali atas Selat Hormuz tetap menjadi bagian dari kepentingan strategis nasional. Sementara bagi Amerika Serikat, kebebasan navigasi di jalur tersebut menjadi salah satu kepentingan utama di kawasan Teluk.
Perselisihan ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara belum benar-benar mereda.
Michael Stephens, Senior Associate Fellow di Royal United Services Institute (RUSI), menilai Iran kini memiliki ruang lebih besar untuk memperpanjang konflik. Menurutnya, tekanan ekonomi yang sebelumnya dapat menjadi faktor pembatas kini tidak lagi dipandang Teheran sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan pemerintahannya.
Dengan Selat Hormuz kembali menjadi arena perebutan pengaruh, sengketa antara Iran dan Amerika Serikat berpotensi terus memengaruhi stabilitas kawasan serta perdagangan energi dunia.
Pertanyaan besarnya kini bukan hanya siapa yang mengklaim memiliki kendali, melainkan apakah jalur vital tersebut benar-benar dapat kembali beroperasi normal tanpa memicu babak baru konfrontasi antara Teheran dan Washington. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : jawapos.com