RADAR BANYUWANGI – Iran diduga sengaja memperpanjang proses negosiasi dengan Amerika Serikat hingga melewati pemilu sela AS pada November 2026. Strategi itu berpotensi membuat konflik dengan Teheran tetap menjadi beban politik bagi Presiden Donald Trump sekaligus memberi Iran ruang untuk memperkuat posisi tawarnya.
Sinyal tersebut terlihat dari perubahan jadwal pembicaraan mengenai program nuklir Iran. Teheran kini membuka kemungkinan negosiasi nuklir baru dimulai dua hingga empat bulan setelah kesepakatan mengenai jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz tercapai.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi. Padahal, rencana sebelumnya menetapkan pembicaraan nuklir dimulai dalam waktu 30 hari setelah nota kesepahaman atau MoU dengan Washington ditandatangani pada Juni lalu.
Perubahan jadwal tersebut membuat pembahasan program nuklir Iran berpotensi bergeser hingga mendekati atau bahkan melewati pemilu sela AS pada November.
Bagi Teheran, jeda waktu itu bukan sekadar persoalan teknis diplomasi. Perkembangan konflik dengan Washington juga berkaitan erat dengan kalkulasi politik Trump di dalam negeri.
Negosiasi Nuklir Terganjal Banyak Persoalan
Gharibabadi mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan sebelum pembicaraan nuklir dapat dilanjutkan.
Iran antara lain menuntut pencabutan sanksi, penghentian blokade AS terhadap pelabuhan Iran, pencairan aset Iran yang dibekukan, serta komitmen baru kedua negara untuk tidak saling bermusuhan.
Artinya, kesepakatan mengenai Selat Hormuz belum otomatis membuka jalan menuju perundingan nuklir.
Jika proses tersebut berjalan sesuai jadwal baru, pembicaraan mengenai isu paling sensitif antara Washington dan Teheran justru berpotensi berlangsung setelah pemilu sela AS.
Kondisi itu dapat memberikan Iran tambahan posisi tawar. Sebab, semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula tekanan politik dan ekonomi yang harus dihadapi pemerintahan Trump.
Iran Ingin Trump Tetap Terbebani Konflik
Teheran dinilai memiliki kepentingan untuk mempertahankan tekanan terhadap Trump menjelang pemilu sela.
Konflik berkepanjangan dapat meningkatkan biaya ekonomi, memengaruhi harga energi, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan luar negeri pemerintahan Trump.
Jason Brodsky dari United Against a Nuclear Iran memperkirakan ketegangan AS-Iran berpotensi terus berulang, terutama terkait Selat Hormuz.
Menurutnya, situasi tersebut dapat menciptakan siklus konflik yang berkelanjutan antara Washington dan Teheran.
Iran, kata Brodsky, tidak memiliki banyak alasan untuk memberikan Trump periode tenang menjelang pemilu sela.
"Tidak akan ada ketenangan sejati sebelum pemilihan paruh waktu," ujar Brodsky, dikutip dari Guardian.
Ia menilai Teheran tidak tertarik memberikan ruang politik bagi pemerintahan Trump dan kemungkinan akan terus memainkan isu tersebut sebagai bagian dari strategi menghadapi Washington.
Pandangan serupa juga muncul dari media Iran. Mehr News, media yang dikenal dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, secara terbuka membahas konsekuensi politik konflik bagi Trump.
Media tersebut menilai Trump menghadapi dilema. Jika perang diteruskan, tekanan politik dan ekonomi terhadap pemerintahannya bisa semakin besar. Namun, jika ketegangan dikurangi, langkah tersebut berpotensi dianggap sebagai kemunduran oleh sebagian pendukungnya.
Dengan kata lain, konflik Iran menjadi persoalan yang sulit dilepaskan Trump dari kalkulasi politik domestik AS.
Teheran Mulai Menghitung Pemilu Sela AS
Iran juga dilaporkan mencermati perkembangan politik domestik Amerika Serikat.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian Teheran antara lain tingkat kepuasan publik terhadap Trump, dampak konflik terhadap harga minyak, serta perubahan peta politik Partai Demokrat menjelang pemilu sela.
Pernyataan Marc Zell, ketua Republicans Overseas Israel, bahkan menjadi bahan pembahasan di Iran.
Zell menilai kebijakan pemerintahan Trump turut dipengaruhi pertimbangan menghadapi pemilu sela. Menurutnya, publik Amerika semakin lelah dengan perang dan pemerintah harus berhitung agar konflik tidak berujung pada perubahan penguasaan Kongres.
Di Iran sendiri, muncul perdebatan mengenai strategi terbaik menghadapi situasi tersebut.
Sebagian pihak menilai Teheran sebaiknya mempertahankan konflik hingga pemilu AS sehingga posisi Trump melemah. Namun, kubu lain memperingatkan bahwa menunggu terlalu lama justru bisa menjadi bumerang bagi Iran.
Mantan diplomat Iran Mostafa Zahrani menilai kekalahan Trump dalam pemilu dapat membatasi kemampuannya untuk kembali berperang sekaligus memaksanya lebih serius bernegosiasi.
Namun, profesor hubungan internasional Universitas Teheran Nasser Hadian mengambil posisi berbeda.
Hadian memperingatkan Iran agar tidak terlalu berharap Trump akan melemah setelah pemilu.
"Jika dia kalah, dia akan memiliki lebih sedikit insentif untuk mencapai kesepakatan dengan Iran," kata Hadian.
Menurutnya, kekalahan Trump justru dapat menciptakan situasi yang lebih berbahaya bagi Teheran karena Israel dan negara lain bisa merasa memiliki ruang lebih besar untuk mengambil tindakan terhadap Iran.
Karena itu, Hadian menilai strategi menunggu hasil pemilu sela AS tidak sesederhana yang dibayangkan.
"Mereka yang mengatakan kita harus menunggu pemilihan paruh waktu tidak memiliki pemahaman tentang politik di Amerika," ujarnya.
Selat Hormuz Jadi Kartu Tawar Strategis
Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, Selat Hormuz menjadi salah satu kartu tawar terpenting Iran.
Jalur pelayaran yang berada di antara Iran dan Oman itu memiliki arti strategis bagi perdagangan energi global. Setiap gangguan terhadap lalu lintas kapal di kawasan tersebut berpotensi berdampak terhadap pasokan dan harga minyak dunia.
Karena itu, pembicaraan mengenai jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz memiliki konsekuensi jauh lebih besar daripada sekadar persoalan teknis.
Kelompok konservatif Iran bahkan menolak jika Selat Hormuz dijadikan alat tawar-menawar dalam hubungan dengan Washington.
Surat kabar Kayhan menyebut MoU dengan AS tidak memiliki nilai berarti karena Washington dinilai memiliki rekam jejak mengingkari komitmen.
Sikap tersebut berseberangan dengan pendekatan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang berulang kali menyatakan tidak menginginkan perang tanpa akhir.
Pezeshkian masih melihat MoU dengan Amerika Serikat sebagai salah satu fondasi kebijakan luar negeri Iran.
Mantan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif juga mendorong hubungan luar negeri yang lebih seimbang. Menurutnya, ketegangan yang tidak terkendali dengan Washington justru dapat menyulitkan Iran membangun kerja sama dengan negara lain, termasuk Rusia dan Tiongkok.
Perang Iran-AS Masuk Perhitungan Politik Trump
Pada akhirnya, dugaan strategi Iran memperpanjang negosiasi hingga melewati pemilu sela AS memiliki dua sisi.
Di satu sisi, Teheran berpeluang meningkatkan tekanan terhadap Trump ketika biaya perang mulai terasa dalam politik domestik Amerika. Penundaan negosiasi juga memberi Iran waktu untuk mempertahankan posisi tawar terkait sanksi, aset yang dibekukan, pelabuhan, hingga Selat Hormuz.
Namun di sisi lain, strategi tersebut membawa risiko bagi Iran sendiri. Konflik yang terlalu lama dapat memperburuk tekanan ekonomi dan mempersempit ruang diplomasi Teheran.
Dengan pemilu sela AS semakin dekat, konflik Iran-AS pun tidak lagi sekadar persoalan program nuklir, sanksi, atau ancaman militer.
Bagi Teheran, kalender politik Washington kini menjadi bagian dari perhitungan strategi. Sementara bagi Trump, setiap eskalasi di Timur Tengah berpotensi berubah menjadi persoalan politik domestik yang sulit dihindari menjelang pertarungan memperebutkan Kongres.
Dengan negosiasi nuklir berpotensi molor hingga setelah November, Iran tampaknya sedang memainkan satu kartu penting: waktu. (*)
Editor : Ali Sodiqin