RADAR BANYUWANGI – Serangan militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran ternyata tidak serta-merta membuat Teheran menyerah di meja perundingan. Sebaliknya, strategi tekanan maksimum yang diharapkan Washington dapat memaksa Iran menerima kesepakatan justru dinilai berisiko memperpanjang konflik, memperdalam ketidakpercayaan, dan mempersempit peluang diplomasi.
Penilaian tersebut disampaikan Presiden sekaligus CEO Center for the National Interest Paul Saunders. Dia menilai pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlalu optimistis dalam memperkirakan kemampuan tekanan militer untuk melemahkan pemerintahan Iran dalam waktu singkat.
"Saya pikir pemerintahan kemungkinan terlalu melebih-lebihkan betapa mudahnya menggunakan kekuatan militer untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang sukses," kata Saunders dalam wawancara di Washington DC.
Menurut Saunders, persoalan terbesar bukan hanya seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan serangan, melainkan apakah tekanan militer tersebut mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan negosiasi berjalan.
Justru sebaliknya. Keputusan AS dan Israel menargetkan jajaran kepemimpinan Iran dinilai telah mengubah kalkulasi politik di Teheran.
Serangan terhadap struktur kepemimpinan, menurut Saunders, berpotensi membuat pemerintah Iran melihat ancaman terhadap eksistensinya semakin nyata. Kondisi tersebut dapat membuat Teheran semakin sulit diajak berkompromi.
"Dari sudut pandang saya, akan lebih baik jika serangan terhadap kepemimpinan Iran tidak dilakukan," ujarnya.
Diplomasi AS-Iran Terancam Makin Buntu
Kekhawatiran tersebut muncul ketika hubungan Washington dan Teheran masih berada dalam kebuntuan. Salah satu persoalan paling sensitif adalah masa depan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.
Hingga kini, informasi mengenai kemungkinan pembukaan kembali jalur tersebut masih beragam. Ketidakpastian itu membuat Selat Hormuz tetap menjadi salah satu kartu tawar penting dalam konflik AS-Israel-Iran.
Saunders menilai serangan terhadap kepemimpinan Iran justru dapat memperbesar jurang ketidakpercayaan kedua negara.
Padahal, setiap upaya mencapai kesepakatan membutuhkan pemerintah yang cukup stabil untuk menjalankan hasil perundingan.
"Untuk mencapai sebuah kesepakatan, kita membutuhkan pemerintah yang bisa diajak bernegosiasi. Ketika pemerintah itu benar-benar rusak dan tidak stabil, apakah rezim baru nantinya cukup kuat untuk membuat konsesi kepada Amerika Serikat?" katanya.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan Memorandum of Understanding (MoU) AS-Iran yang ditandatangani pada Juni. Dokumen berisi 14 poin itu dirancang sebagai kerangka sementara untuk menghentikan permusuhan, memulihkan lalu lintas perdagangan di Selat Hormuz, mengakhiri blokade angkatan laut AS, sekaligus membuka jalan menuju perjanjian final dalam waktu 60 hari.
Namun, pada Juli, Iran menghentikan pelaksanaan komitmennya dalam MoU tersebut. Teheran beralasan Washington tidak lagi memenuhi kewajibannya.
Di sisi lain, Trump sebelumnya menyebut Iran kini berada di bawah "rezim ketiga". Presiden AS itu berpendapat sejumlah lapisan kepemimpinan Iran telah tewas akibat serangan AS dan Israel sehingga pemerintahan yang kini berkuasa dianggap berbeda dan lebih terbuka dibandingkan sebelumnya.
Serangan Asing Malah Berpotensi Satukan Iran
Dampak perang tidak berhenti pada meja diplomasi. Serangan dari luar juga berpotensi mengubah dinamika politik di dalam negeri Iran.
Saunders mengatakan, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Iran tidak otomatis berarti mereka akan mendukung intervensi asing. Justru ancaman dari negara lain dapat memunculkan efek sebaliknya: memperkuat solidaritas nasional.
"Terlepas dari seberapa marah atau frustrasinya masyarakat terhadap pemerintah mereka sendiri, satu-satunya hal yang lebih tidak mereka inginkan dibanding campur tangan pemerintahnya adalah campur tangan pemerintah negara lain," ujarnya.
Situasi tersebut membuat kalkulasi Washington menjadi lebih rumit. Pemerintah Iran kini menghadapi persoalan mempertahankan kelangsungan negara, sementara masyarakat berhadapan langsung dengan konsekuensi serangan asing.
Dalam kondisi seperti itu, tekanan militer belum tentu menghasilkan perubahan politik sesuai yang diharapkan Washington.
Saunders juga melihat adanya pertimbangan serupa di Amerika Serikat. Pemerintah dan publik AS mulai menimbang kembali biaya serta risiko apabila konflik berlangsung lebih lama.
"Konflik ini penting bagi Washington, tetapi bukan persoalan eksistensial bagi Amerika Serikat," katanya.
Artinya, semakin panjang konflik berlangsung, semakin besar pula pertanyaan mengenai apakah biaya perang masih sebanding dengan tujuan strategis yang hendak dicapai.
Selat Hormuz Jadi Penentu
Di tengah kebuntuan diplomasi, Selat Hormuz tetap menjadi salah satu faktor paling menentukan.
Gangguan terhadap jalur pelayaran tersebut telah menyebabkan lalu lintas kapal komersial menurun tajam. Iran memang ikut menanggung kerugian ekonomi akibat terganggunya perdagangan, tetapi posisi strategis selat tersebut tetap memberikan Teheran daya tawar besar dalam konflik.
Bagi pasar global, persoalannya jauh lebih luas. Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi distribusi energi sehingga gangguan berkepanjangan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pasokan minyak dunia.
Saunders menilai pelaku pasar sejauh ini masih memperkirakan jalur tersebut pada akhirnya akan kembali dibuka. Karena itu, dampaknya terhadap harga minyak dunia dinilai belum sepenuhnya mencerminkan risiko terburuk.
Namun, situasinya dapat berubah jika gangguan berlangsung lebih lama.
Apabila pasokan energi semakin terbatas dan kilang-kilang minyak harus menyesuaikan operasionalnya, efeknya dapat merembet ke perekonomian global.
Pada titik inilah strategi tekanan militer Washington menghadapi dilema. Serangan memang dapat meningkatkan tekanan terhadap Teheran, tetapi jika pada saat yang sama mempersempit ruang diplomasi, menguatkan solidaritas internal Iran, dan mengganggu jalur energi dunia, maka biaya strategisnya bisa jauh lebih besar daripada perkiraan awal.
Persoalan akhirnya bukan hanya apakah Iran mampu bertahan dari serangan, tetapi apakah perang tersebut benar-benar mampu menghasilkan tujuan politik yang diinginkan Washington.
Sebab, kemenangan militer belum tentu identik dengan keberhasilan diplomasi. (*)
Editor : Ali Sodiqin