RADAR BANYUWANGI – Hampir lima bulan sejak melancarkan operasi militer terhadap Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan menghadapi kebuntuan. Target utama yang sejak awal diumumkan, yakni menghentikan program nuklir Iran dan mendorong perubahan rezim di Teheran, disebut belum membuahkan hasil. Di saat bersamaan, tekanan politik di dalam negeri, gejolak ekonomi global, hingga merosotnya dukungan publik membuat ruang manuver Gedung Putih semakin terbatas.
Konflik yang dimulai pada 28 Februari itu kini berubah menjadi ujian politik terbesar bagi Trump. Di tengah perang yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, pemerintah Amerika Serikat disebut masih mencari strategi yang mampu mengakhiri konflik tanpa menimbulkan kerugian politik bagi presiden.
Sejak awal operasi militer, Trump menetapkan dua sasaran besar, yakni melumpuhkan program nuklir Iran serta mendorong lahirnya pemerintahan baru di Teheran yang lebih bersahabat dengan Washington. Bahkan, ia beberapa kali menyebut ingin menerapkan pendekatan yang disebut sebagai "model Venezuela", yakni mendorong transisi pemerintahan melalui tekanan politik dan ekonomi.
Namun, setelah hampir lima bulan operasi berlangsung, sasaran tersebut dinilai belum tercapai. Iran masih mempertahankan struktur pemerintahannya, sementara isu program nuklir tetap menjadi sumber ketegangan utama di kawasan Timur Tengah.
Di tengah kebuntuan itu, Trump juga dikabarkan membatalkan rencana serangan militer lanjutan setelah menerima penilaian bahwa operasi tambahan belum tentu mampu memaksa Iran kembali ke meja perundingan. Langkah tersebut memperlihatkan dilema yang dihadapi Gedung Putih antara meningkatkan tekanan militer atau mencari jalan diplomatik.
Dampak Perang Menjalar ke Ekonomi Dunia
Berkepanjangannya konflik turut memicu dampak ekonomi global. Jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali menghadapi gangguan, memicu tekanan terhadap harga minyak dunia dan rantai pasok energi internasional.
Ancaman keamanan juga meluas ke Laut Merah dan Teluk Aden, dua jalur strategis perdagangan dunia. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pelaku pasar terhadap stabilitas pasokan energi global.
Trump sebelumnya sempat melontarkan ancaman untuk merebut Pulau Kharg, pusat ekspor minyak Iran, serta mengambil alih cadangan uranium yang telah diperkaya. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat disebut belum memiliki dukungan politik yang cukup untuk mengirim pasukan darat ke wilayah Iran.
Kebijakan Trump Dinilai Semakin Berubah-ubah
Sejumlah pengamat menilai tekanan perang membuat keputusan politik Trump semakin sulit diprediksi.
Salah satu contohnya terlihat ketika Menteri Energi Amerika Serikat menandatangani kesepakatan kerja sama energi nuklir sipil dengan Arab Saudi. Kurang dari sehari kemudian, Trump menyatakan kesepakatan tersebut batal kecuali Riyadh bersedia bergabung dalam Abraham Accords dan mengakui Israel.
Mantan diplomat senior Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Aaron David Miller, menilai perubahan sikap tersebut justru melemahkan posisi diplomasi Washington.
"Trump kembali menjauhkan Arab Saudi, menyenangkan Benjamin Netanyahu, dan memberi Iran bahan propaganda bahwa membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat adalah tindakan bodoh yang pada akhirnya akan dikhianati," ujar Aaron David Miller.
Tak lama setelah itu, Trump juga membatalkan dukungan terhadap proyek Jembatan Internasional Gordie Howe senilai USD 4,5 miliar yang menghubungkan Amerika Serikat dan Kanada. Ia kemudian memberlakukan tarif 50 persen terhadap sejumlah produk Kanada, kebijakan yang memicu kritik karena dianggap bertentangan dengan semangat perjanjian perdagangan USMCA.
Dukungan Publik Terus Melemah
Tekanan terhadap Trump juga datang dari dalam negeri. Survei Washington Post-Ipsos menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap penanganan perang Iran hanya mencapai 29 persen.
Angka tersebut memperlihatkan semakin banyak warga Amerika Serikat yang menginginkan konflik segera diakhiri. Bahkan, sejumlah tokoh Partai Republik mulai secara terbuka meminta pemerintah mencari jalan keluar dari perang.
"Kita harus segera mengakhirinya," ujar Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson.
Meski sempat mengklaim berhasil membuka jalan diplomasi melalui kesepakatan gencatan senjata pada pertengahan Juni, perkembangan di lapangan menunjukkan situasi belum benar-benar terkendali. Aktivitas militer yang dilakukan Garda Revolusi Iran (IRGC), termasuk di kawasan Selat Hormuz, membuat kesepakatan tersebut tidak bertahan lama.
Tiga Opsi Trump
Di tengah tekanan yang terus meningkat, Trump disebut kini hanya memiliki tiga pilihan utama. Pertama, meningkatkan operasi militer terhadap Iran. Kedua, memperketat tekanan ekonomi melalui sanksi yang lebih luas. Ketiga, menyatakan misi telah tercapai dan mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat.
Ketiga opsi tersebut dilaporkan telah dibahas bersama Wakil Presiden JD Vance, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine, Jared Kushner, dan utusan khusus Steve Witkoff.
Namun hingga kini belum ada keputusan yang dianggap mampu memberikan keuntungan politik maupun strategis secara bersamaan. Bahkan setelah sempat memberi sinyal akan melancarkan serangan besar, Trump pada akhirnya dilaporkan mengurungkan rencana tersebut.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa perang Iran kini bukan hanya menjadi persoalan militer, melainkan juga pertaruhan politik terbesar bagi Donald Trump di tengah sorotan publik Amerika Serikat dan dunia. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : jawapos.com