Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi Tegaskan Modernisasi Militer Tokyo untuk Stabilitas Kawasan, Soroti Ekspansi Senjata dan Kurangnya Transparansi China
RADARBANYUWANGI.ID – Ketegangan antara Jepang dan China kembali memanas. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi secara terbuka membantah tuduhan Beijing yang menyebut Tokyo tengah bergerak menuju "militerisme baru" atau neo-militarisme.
Dalam pernyataan paling keras yang disampaikan pejabat Jepang dalam beberapa waktu terakhir, Koizumi justru menuding China sebagai sumber kekhawatiran utama komunitas internasional karena terus memperbesar kekuatan militernya tanpa transparansi yang memadai.
Pernyataan itu disampaikan Koizumi pada hari terakhir forum keamanan bergengsi Shangri-La Dialogue di Singapura, Minggu (1/6), di tengah meningkatnya rivalitas strategis antara dua kekuatan utama Asia tersebut.
"China memiliki arsenal besar senjata nuklir dan pembom strategis. Jepang tidak memiliki senjata-senjata tersebut. Namun justru Jepang yang dituduh melakukan militerisme baru. Bukankah itu aneh?" kata Koizumi.
Pernyataan tersebut menjadi respons langsung terhadap kritik terbaru pemerintah China yang menuduh Jepang kembali menghidupkan agenda militerisme seperti era Perang Dunia II.
China Sebut Jepang sebagai "Badak Abu-Abu" yang Mengancam
Ketegangan terbaru bermula ketika juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China Jiang Bin pekan lalu memperingatkan bahwa "badak abu-abu Jepang yang termiliterisasi kembali sedang berlari semakin cepat".
Istilah "badak abu-abu" kerap digunakan untuk menggambarkan ancaman besar yang sebenarnya sudah terlihat jelas namun sering diabaikan.
Jiang bahkan menyerukan komunitas internasional untuk bersama-sama membendung apa yang disebutnya sebagai "neo-militarisme Jepang".
Tuduhan itu muncul setelah Jepang terus meningkatkan belanja pertahanannya selama 12 tahun berturut-turut hingga mencapai rekor tertinggi.
Pada Desember lalu, kabinet Jepang menyetujui anggaran pertahanan lebih dari 9 triliun yen atau sekitar USD 57 miliar. Nilai tersebut membawa Jepang semakin dekat dengan target pengeluaran militer sebesar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Jepang Klaim Modernisasi Militer Demi Perdamaian
Menanggapi kritik Beijing, Koizumi menegaskan bahwa modernisasi pertahanan merupakan langkah yang wajar di tengah perubahan ancaman keamanan regional.
Menurut dia, seluruh negara memiliki hak untuk memperkuat sistem pertahanannya guna menghadapi tantangan baru sekaligus menjaga stabilitas kawasan.
Koizumi juga berupaya menenangkan negara-negara Asia yang pernah menjadi korban invasi Jepang pada Perang Dunia II.
Ia menjanjikan seluruh proses penguatan militer Jepang akan dilakukan secara transparan dan terbuka kepada dunia internasional.
"Apa tujuan pengembangan kemampuan pertahanan ini? Berdasarkan pemikiran apa? Jepang akan terus melangkah sambil memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat internasional," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tuduhan neo-militarisme terhadap Jepang sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada.
China Disorot karena Ekspansi Militer Tanpa Transparansi
Usai pidato tersebut, seorang perwakilan militer China mempertanyakan apakah Jepang akan kembali menyampaikan permintaan maaf kepada China, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara atas berbagai kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II.
Koizumi tidak menjawab pertanyaan tersebut secara langsung.
Sebaliknya, ia kembali mengarahkan kritik kepada Beijing.
Menurutnya, China terus meningkatkan anggaran pertahanan dalam skala besar dan memperluas kemampuan militernya secara cepat di berbagai sektor tanpa keterbukaan yang memadai.
"Pendekatan eksternal China dan aktivitas militernya merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi Jepang maupun komunitas internasional," tegasnya.
Meski demikian, Koizumi menegaskan Tokyo tetap membuka jalur komunikasi dengan Beijing.
"Pintu Jepang selalu terbuka untuk dialog dengan China," katanya.
Luka Perang Dunia II Masih Membayangi
Hubungan Jepang dan China selama puluhan tahun masih dibayangi sejarah kelam Perang Dunia II.
Isu permintaan maaf Jepang atas berbagai tindakan militer pada masa perang menjadi salah satu sumber friksi yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Pemerintah China selama ini kerap menilai sejumlah permintaan maaf Jepang belum cukup mencerminkan tanggung jawab historis.
Menariknya, ayah Shinjiro Koizumi, yakni mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi, pernah beberapa kali menyampaikan permintaan maaf resmi selama masa kepemimpinannya.
Namun hingga kini, persoalan sejarah tersebut tetap menjadi isu sensitif dalam hubungan bilateral kedua negara.
Perdana Menteri Takaichi Dorong Jepang Lebih Kuat Secara Militer
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi sejak Oktober 2025, Jepang mengambil langkah besar dalam memperkuat pertahanannya.
Pemerintah berencana menginvestasikan dana besar untuk pengembangan rudal permukaan-ke-kapal generasi baru, drone darat, hingga kendaraan nirawak bawah laut.
Tokyo juga mulai melonggarkan aturan ekspor persenjataan yang memungkinkan perusahaan Jepang menjual senjata mematikan ke negara lain.
Kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat industri pertahanan domestik sekaligus meningkatkan daya saing Jepang di pasar global.
Selain itu, pemerintah Jepang tengah menyiapkan revisi sejumlah dokumen keamanan strategis yang dijadwalkan selesai sebelum akhir tahun ini.
Pasal 9 Konstitusi Jadi Medan Pertarungan Politik
Langkah yang paling kontroversial adalah dorongan Perdana Menteri Takaichi untuk merevisi Pasal 9 Konstitusi Jepang.
Pasal tersebut merupakan simbol utama identitas pasifis Jepang pasca-Perang Dunia II karena secara eksplisit menolak perang sebagai instrumen negara.
Pendukung revisi menilai Jepang harus menyesuaikan diri dengan situasi keamanan yang semakin kompleks, terutama di tengah meningkatnya pengaruh militer China dan ketidakpastian kawasan Indo-Pasifik.
Sebaliknya, kelompok penentang khawatir perubahan itu akan mengikis komitmen damai Jepang yang telah dijaga selama lebih dari tujuh dekade.
Ancaman Taiwan Picu Ketegangan Baru
Hubungan Tokyo-Beijing semakin memanas pada November lalu setelah China mengecam pernyataan Takaichi terkait Taiwan.
Saat itu, Takaichi mengisyaratkan Jepang dapat menggunakan Pasukan Bela Diri untuk merespons apabila China melakukan serangan terhadap Taiwan.
Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan Beijing yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan China.
Sejak saat itu, ketegangan diplomatik dan keamanan antara kedua negara terus meningkat.
Gelombang Protes Anti-Perang Menguat di Jepang
Di dalam negeri, kebijakan pertahanan Takaichi memicu perdebatan sengit.
Sebagian masyarakat mendukung peningkatan kekuatan militer sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman regional.
Namun tidak sedikit yang khawatir kebijakan tersebut justru meningkatkan risiko konflik di Asia Timur.
Dalam beberapa bulan terakhir, aksi demonstrasi anti-perang digelar di berbagai kota besar Jepang.
Sejumlah pengamat menyebut gelombang protes tersebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir.
Perdebatan mengenai arah masa depan Jepang kini semakin tajam: apakah tetap mempertahankan identitas pasifis pascaperang atau bertransformasi menjadi kekuatan militer yang lebih aktif di tengah meningkatnya persaingan geopolitik Asia. (*)
Editor : Ali Sodiqin