RADARBANYUWANGI.ID – Ambisi besar Presiden Donald Trump untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz lewat operasi militer bertajuk Project Freedom justru berubah menjadi pukulan diplomatik paling memalukan bagi Amerika Serikat di Timur Tengah.
Bukan serangan rudal Iran yang menghentikan operasi tersebut. Bukan pula kekuatan armada laut Teheran.
Yang membuat operasi itu runtuh hanya dalam waktu sekitar 36 jam justru penolakan beruntun dari sekutu dekat Washington sendiri di kawasan Teluk.
Arab Saudi, Kuwait, Qatar, hingga Oman dilaporkan menolak memberikan akses pangkalan militer dan wilayah udara mereka untuk mendukung operasi AS di Selat Hormuz.
Penolakan kolektif itu langsung memukul strategi Pentagon dan memperlihatkan retaknya pengaruh AS di Timur Tengah.
Project Freedom Berakhir Cepat
Project Freedom awalnya diumumkan Trump sebagai operasi “kemanusiaan” untuk mengawal kapal dagang internasional yang terjebak akibat konflik di Selat Hormuz.
Washington menyebut operasi tersebut penting demi menjaga kebebasan navigasi dan stabilitas perdagangan global.
Namun di lapangan, operasi itu justru menghadapi hambatan besar sejak hari pertama.
Tanpa akses wilayah udara dan pangkalan militer negara-negara Teluk, jet tempur serta armada AS kehilangan jalur strategis untuk menjalankan pengawalan kapal di kawasan Teluk Persia.
Akibatnya, operasi yang diumumkan dengan penuh percaya diri itu hanya bertahan sekitar 36 jam sebelum akhirnya dihentikan sementara.
Arab Saudi Jadi Pukulan Terbesar bagi Trump
Dari seluruh penolakan negara Teluk, keputusan Arab Saudi dianggap paling menyakitkan bagi Washington.
Saudi dilaporkan melarang personel militer AS menggunakan Prince Sultan Air Base, salah satu pangkalan militer terbesar AS di Timur Tengah.
Tidak hanya itu, Riyadh juga disebut menutup akses wilayah udaranya bagi pesawat tempur AS yang akan menjalankan operasi di Selat Hormuz.
Langkah tersebut praktis melumpuhkan salah satu jalur logistik dan pertahanan paling vital bagi militer AS di kawasan Teluk.
Padahal selama puluhan tahun, Saudi dikenal sebagai sekutu utama Washington di Timur Tengah.
Kuwait, Qatar, dan Oman Ikut Tutup Pintu
Setelah Saudi, giliran Kuwait yang dilaporkan menolak penggunaan pangkalan militer mereka untuk mendukung operasi AS.
Kuwait selama ini dikenal sebagai pusat logistik utama Washington di kawasan Teluk.
Namun kali ini, Kuwait memilih mengambil jarak dari operasi sepihak yang diumumkan Trump.
Situasi semakin rumit ketika Qatar dan Oman juga disebut enggan memberikan akses penuh terhadap operasi tersebut.
Sejumlah diplomat bahkan mengungkapkan bahwa AS baru melakukan koordinasi setelah operasi diumumkan ke publik.
Kesalahan diplomatik itu disebut memicu kemarahan negara-negara Teluk.
Diplomasi Trump Dinilai Jadi Biang Masalah
Sumber diplomatik menyebut gaya komunikasi Trump yang impulsif menjadi salah satu penyebab utama penolakan negara-negara Arab.
Trump disebut mengumumkan Project Freedom melalui media sosial tanpa konsultasi intensif dengan sekutu-sekutu regionalnya.
Negara-negara Teluk merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis yang berpotensi menyeret kawasan ke konflik besar.
Akibatnya, mereka memilih menjaga kepentingan nasional masing-masing dibanding mengikuti langkah Washington.
Bagi negara-negara Teluk, keterlibatan langsung dalam operasi militer AS dinilai berisiko memancing serangan balasan Iran terhadap fasilitas minyak dan infrastruktur strategis mereka.
Iran Dinilai Menang Tanpa Menembak
Di tengah kekacauan diplomatik AS, Iran justru dianggap memperoleh keuntungan besar.
Teheran berhasil mempertahankan tekanan di Selat Hormuz tanpa perlu menyerang pangkalan-pangkalan AS di kawasan Teluk.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan menyindir keras kegagalan operasi AS.
Ia menyebut Project Freedom sebagai “proyek jalan buntu” dan menegaskan tidak ada solusi militer untuk krisis kawasan.
Iran juga memperingatkan AS agar tidak kembali terjebak dalam eskalasi konflik yang lebih besar di Timur Tengah.
Selat Hormuz Tetap Jadi Titik Panas Dunia
Hingga kini, Selat Hormuz masih menjadi salah satu titik paling rawan di dunia.
Sebagian besar distribusi minyak global melewati jalur strategis tersebut sehingga setiap konflik langsung memengaruhi ekonomi internasional dan harga energi dunia.
Ketegangan meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan besar terhadap Iran pada akhir Februari 2026.
Iran kemudian membalas dengan serangan rudal dan drone terhadap target-target strategis di kawasan.
Meski gencatan senjata sempat dimediasi Pakistan, situasi di Timur Tengah tetap rapuh dan belum menunjukkan tanda-tanda stabil sepenuhnya.
Hegemoni AS di Timur Tengah Mulai Retak?
Kegagalan Project Freedom dinilai menjadi sinyal penting berubahnya peta geopolitik Timur Tengah.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, negara-negara Teluk secara terbuka menolak operasi militer AS meski Washington selama ini menjadi mitra keamanan utama mereka.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh AS di kawasan mulai menghadapi tantangan serius.
Sementara itu, Iran dinilai berhasil memainkan tekanan diplomatik dan geopolitik secara efektif tanpa harus terlibat perang terbuka berskala besar.
Kini dunia menunggu langkah berikutnya dari Trump dan Washington.
Namun satu hal mulai terlihat jelas: Timur Tengah bukan lagi panggung tunggal dominasi Amerika Serikat. (*)
Editor : Ali Sodiqin