RADARBANYUWANGI.ID - Serikat Petani Ulster atau Ulster Farmers' Union (UFU) mendesak pemerintah daerah Stormont dan pemerintah pusat Inggris untuk segera mengucurkan bantuan finansial menyusul lonjakan tajam harga bahan bakar yang berdampak luas pada sektor pertanian.
Kenaikan harga energi global disebut dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang memperburuk biaya operasional di berbagai sektor, termasuk pertanian. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terhadap ketahanan ekonomi dan harga pangan di tingkat konsumen.
Presiden UFU, William Irvine, menegaskan bahwa para petani kini menghadapi tekanan berlapis akibat kenaikan harga bahan bakar, energi, dan pupuk. Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai titik kritis.
“Kami menghadapi situasi ‘crunch’ dengan biaya bahan bakar, energi, dan pupuk yang semuanya meningkat,” ujar Irvine, dikutip BBC.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak krisis ini pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Semua yang terjadi saat ini pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Mereka yang akan membayar harga tertinggi,” tambahnya.
UFU menyoroti bahwa sejumlah negara Eropa, termasuk Republik Irlandia, telah lebih dahulu mengambil langkah konkret untuk melindungi sektor pertanian melalui paket dukungan khusus. Pemerintah Republik Irlandia bahkan mengumumkan bantuan setelah aksi demonstrasi yang memblokir jalan utama dan distribusi bahan bakar.
Di tingkat politik, muncul perbedaan pandangan mengenai siapa yang harus memimpin penanganan krisis. Wakil pemimpin Partai Alliance, Eoin Tennyson, menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Westminster.
“Ini bukan soal memilih salah satu. Kita membutuhkan kedua tingkat pemerintahan bekerja sama secara kuat,” katanya.
Sementara itu, pemimpin oposisi dari SDLP, Claire Hanna, menilai pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk bertindak lebih jauh.
“Pemerintah daerah tidak bisa sekadar berharap pemerintah pusat menyelesaikan krisis ini,” ujarnya.
Ia mengusulkan pengurangan tarif transportasi publik serta perluasan subsidi bahan bakar untuk wilayah pedesaan sebagai langkah mitigasi.
Pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan dana sebesar 17 juta poundsterling untuk membantu biaya pemanas rumah tangga di Irlandia Utara, namun hingga kini belum tersalurkan. Pemimpin Partai DUP, Gavin Robinson, menyatakan bahwa proposal distribusi dana tersebut akan segera diajukan, bahkan dengan kemungkinan penambahan anggaran.
Di sisi lain, Menteri Pertama Irlandia Utara, Michelle O'Neill, menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki peran lebih besar dalam mengatasi krisis ini.
“Pemerintah Inggris memiliki kemampuan untuk membantu rumah tangga dan bisnis, tetapi memilih memprioritaskan agenda militerisasi dibandingkan dengan rakyat,” katanya.
Meski demikian, ia menyatakan dukungan terhadap upaya distribusi dana yang ada agar dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Wakil pemimpin Partai Persatuan Ulster atau Ulster Unionist Party, Diana Armstrong, mengingatkan bahwa situasi ini menyangkut keberlangsungan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat.
“Ekonomi kita dan kehidupan masyarakat sedang dipertaruhkan,” tegasnya.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : BBC