RADARBANYUWANGI.ID – Kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kini menempatkan Presiden Donald Trump dalam posisi yang semakin sulit.
Setelah mengumumkan blokade terhadap Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia, langkah Washington justru dinilai sejumlah analis berpotensi menjadi “senjata makan tuan” yang memperburuk konflik dan mengguncang ekonomi global.
Blokade yang diumumkan setelah negosiasi di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan itu awalnya dimaksudkan untuk menekan Teheran agar kembali ke meja perundingan.
Namun, keputusan tersebut justru memicu kritik tajam dari para pengamat kebijakan luar negeri dan keamanan internasional.
Peneliti senior dari Middle East Institute, Brian Katulis, menilai langkah Trump lebih terlihat sebagai upaya membeli waktu ketimbang strategi yang matang.
“Dia mungkin hanya mengulur waktu untuk mengerahkan lebih banyak aset militer atau karena dia tidak tahu harus berbuat apa lagi,” ujarnya, seperti dikutip AFP, Senin (13/4/2026).
Katulis bahkan menyebut pendekatan Trump tidak memiliki fondasi strategi yang jelas.
“Saya tidak akan menyebutnya strategi; itu adalah pendekatan yang berpusat pada militer tanpa strategi,” tegasnya.
Pernyataan ini memperkuat kekhawatiran bahwa Washington kini terjebak dalam kebijakan yang semakin sulit dikendalikan.
Alih-alih meredakan ketegangan, blokade justru dinilai bisa mendorong Iran mengambil langkah balasan yang lebih agresif.
Profesor perdamaian dan pembangunan dari Universitas Maryland sekaligus peneliti Brookings Institution, Shibley Telhami, juga menilai ancaman blokade tersebut kontraproduktif.
Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya membingungkan secara diplomatik, tetapi juga merusak kredibilitas Amerika Serikat di mata dunia.
“Iran sudah tidak percaya pada Trump,” katanya.
“Sulit untuk meremehkan dampak hal ini terhadap kredibilitas global Amerika yang tersisa.”
Dari sisi keamanan, risiko juga semakin besar.
Peneliti dari Institute for National Security Studies (INSS) Israel, Danny Citrinowicz, menilai blokade laut terhadap Iran akan menjadi operasi militer jangka panjang yang sangat mahal.
Ia memperingatkan bahwa operasi semacam itu justru meningkatkan risiko langsung terhadap pasukan AS di kawasan.
“Hanya ada sedikit alasan untuk percaya bahwa blokade akan memaksa Iran menyerah. Justru, ketahanan Iran yang telah terbukti sejauh ini menunjukkan sebaliknya,” tulisnya.
Menurutnya, skala geografis Iran dan kemampuan militernya membuat operasi blokade membutuhkan sumber daya besar dan waktu panjang.
Ini berarti Washington berpotensi terseret dalam konflik berkepanjangan tanpa jaminan hasil yang jelas.
Di dalam negeri AS, tekanan politik juga meningkat.
Jajak pendapat CBS News menunjukkan tingkat kekhawatiran, stres, dan kemarahan warga Amerika terhadap perang AS-Iran jauh lebih tinggi dibanding rasa aman dan percaya diri.
Lebih dari 80 persen responden berharap AS mampu membuka kembali akses Selat Hormuz demi menurunkan harga energi global.
Namun, hanya kurang dari 10 persen yang percaya tujuan tersebut telah tercapai.
Kritik juga datang dari kalangan politik.
Senator Demokrat Mark Warner mempertanyakan logika kebijakan blokade tersebut.
“Saya tidak mengerti bagaimana memblokade selat tersebut akan mendorong Iran untuk membukanya. Saya tidak mengerti hubungannya,” tegasnya.
Senator Demokrat lainnya, Tim Kaine, mengingatkan bahwa situasi saat ini tidak bisa dilepaskan dari keputusan Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir 2015.
Menurutnya, langkah itu justru menjadi salah satu akar rumitnya negosiasi saat ini.
Sementara itu, pasar global merespons cepat.
Harga minyak dunia melonjak menembus USD 100 per barel, dipicu kekhawatiran terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak global.
Analis menilai, jika konflik terus bereskalasi, dampaknya tidak hanya akan dirasakan Timur Tengah, tetapi juga seluruh dunia, termasuk Indonesia melalui tekanan harga BBM dan inflasi.
Kini, Trump berada di persimpangan sulit: mundur dari blokade dan terlihat lemah, atau melanjutkannya dengan risiko perang yang lebih besar. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : CBS News, The Guardian, Reuters