RADARBANYUWANGI.ID – Harapan tercapainya terobosan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran kembali kandas. Perundingan maraton selama lebih dari 21 jam di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan, setelah kedua pihak tetap bersikukuh pada syarat masing-masing.
Isu program nuklir Iran dan kendali atas Selat Hormuz menjadi titik benturan paling tajam dalam negosiasi tersebut.
Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance menegaskan bahwa kesepakatan gagal tercapai karena Iran menolak syarat utama Washington terkait pelucutan total program nuklir.
Dari kubu Washington, sejumlah tuntutan diajukan sebagai prasyarat menuju kesepakatan damai dan stabilitas kawasan.
Syarat pertama adalah pelucutan total program nuklir Iran, termasuk penghentian aktivitas pengayaan uranium yang selama ini menjadi sumber ketegangan geopolitik.
Selain itu, AS juga meminta Iran menyerahkan seluruh cadangan uranium yang dimiliki sebagai bentuk jaminan bahwa negara tersebut tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengembangkan senjata nuklir.
Tak berhenti di situ, Washington juga mendesak agar Iran memberikan akses tanpa batas kepada International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk melakukan inspeksi di seluruh fasilitas nuklir.
Tuntutan lain yang tak kalah sensitif adalah pelucutan rudal balistik jarak jauh yang dinilai mampu menjangkau target di luar wilayah Iran.
Langkah ini dipandang AS sebagai upaya mengurangi ancaman militer regional dan internasional.
Namun dari pihak Tehran, syarat-syarat tersebut dianggap terlalu jauh dan menyentuh langsung kedaulatan nasional.
Delegasi Iran yang dipimpin Mohammad Bagher Ghalibaf justru menilai Amerika Serikat memperluas agenda negosiasi dengan memasukkan isu-isu di luar kesepakatan awal.
Iran menuding Washington tidak hanya fokus pada isu nuklir, tetapi juga membawa persoalan strategis lain, terutama mengenai jalur pelayaran energi dunia di Selat Hormuz.
Sebagai balasan, Iran mengajukan sejumlah syarat yang sama kerasnya.
Pertama, Tehran meminta penghentian serangan secara permanen di kawasan, termasuk jaminan tidak adanya aksi militer lanjutan dari AS maupun sekutunya.
Kedua, Iran menuntut pencairan aset negara yang selama ini dibekukan di luar negeri akibat sanksi ekonomi internasional.
Selain itu, Iran juga mengajukan tuntutan ganti rugi bagi korban perang, baik untuk kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa akibat konflik yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
Poin paling krusial adalah tuntutan terkait pengaturan lalu lintas Selat Hormuz yang diusulkan berada di bawah kendali Iran bersama Oman.
Isu Selat Hormuz menjadi sangat sensitif karena jalur ini merupakan salah satu rute perdagangan minyak paling strategis di dunia.
Setiap gangguan di kawasan tersebut langsung berdampak pada harga minyak global dan kestabilan pasar energi internasional.
Karena itu, masuknya isu Hormuz dalam meja perundingan dinilai menjadi salah satu penyebab utama negosiasi menemui jalan buntu.
Setelah perundingan gagal, tensi geopolitik justru meningkat.
Laporan terbaru menyebut Amerika Serikat bersiap melakukan blokade maritim terhadap pelabuhan Iran, langkah yang diperkirakan akan semakin memperkeruh situasi dan mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah. (
Kebuntuan ini memperlihatkan bahwa jarak posisi kedua negara masih sangat lebar.
Di satu sisi, AS menitikberatkan isu keamanan global melalui pelucutan nuklir dan rudal.
Di sisi lain, Iran menempatkan kedaulatan, kompensasi perang, dan kendali jalur strategis sebagai prioritas utama.
Dengan kondisi tersebut, peluang tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat masih dinilai kecil. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : The Guardian, Reuters