RADARBANYUWANGI.ID - Ketegangan baru kembali muncul di kawasan Timur Tengah setelah Donald Trump secara terbuka melarang Iran menarik pungutan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan bahwa Teheran berencana memberlakukan biaya tambahan pascagencatan senjata.
Kebijakan itu mencuat setelah Iran dikabarkan akan membuka kembali Selat Hormuz usai kesepakatan gencatan senjata pada Rabu (8/4/2026). Namun, rencana penerapan pungutan terhadap kapal yang melintas memicu reaksi keras dari Washington.
Melalui akun media sosial Truth, Trump menegaskan penolakannya.
“Ada laporan bahwa Iran menarik pungutan untuk kapal yang melewati Selat Hormuz. Sebaiknya mereka tak melakukan itu. Jika melakukannya, mereka lebih baik berhenti sekarang,” tulisnya, Kamis (9/4/2026), seperti dikutip dari Axios.
Dalam pernyataan lanjutan, Trump juga menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat kesepakatan damai yang baru tercapai.
“Itu bukan kesepakatan yang kita miliki,” ujarnya, seraya menyebut langkah Iran sebagai tindakan yang tidak terhormat.
Laporan Financial Times sebelumnya mengungkap bahwa Iran berencana mengenakan pungutan sebesar 1 dolar AS per barel minyak yang diangkut kapal yang melintas. Pembayaran pungutan tersebut disebut-sebut akan dilakukan menggunakan mata uang kripto.
Di sisi lain, Mojtaba Khamenei mengisyaratkan perubahan kebijakan pengelolaan Selat Hormuz. Dalam pesan publik terbarunya pada Kamis, ia menyatakan Iran akan membawa manajemen selat tersebut “ke tingkatan yang baru”.
Langkah tersebut memicu kekhawatiran global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi distribusi energi dunia. Sejumlah pengamat menilai, jika pungutan benar diberlakukan, hal ini berpotensi mendorong kenaikan harga minyak global serta melanggar prinsip kebebasan navigasi internasional.
Editor : Lugas Rumpakaadi