RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah Malaysia secara resmi mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera mengambil langkah konkret dan tegas guna menjamin keselamatan seluruh personel penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah Lebanon Selatan (UNIFIL).
Pernyataan keras ini menyusul eskalasi serangan yang berulang kali menargetkan misi perdamaian tersebut, termasuk insiden tragis di El Addaiseh yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI dan melukai sejumlah personel lainnya asal Indonesia.
Melalui kementerian luar negerinya, Wisma Putra, Malaysia menekankan bahwa perlindungan terhadap pasukan PBB bersifat mendesak dan tidak dapat ditawar.
“Malaysia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan tegas, termasuk memastikan perlindungan segera bagi pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan,” demikian bunyi pernyataan resmi Wisma Putra pada Minggu (5/4/2026).
Pemerintah Malaysia menilai serangan terhadap aset dan personel PBB bukan sekadar insiden militer, melainkan bentuk pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional serta Resolusi DK PBB 1701.
Malaysia menegaskan bahwa komunitas internasional tidak boleh membiarkan aksi kekerasan terhadap pasukan penjaga perdamaian berlalu tanpa adanya konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Malaysia menyerukan kepada seluruh pihak yang bertikai di kawasan tersebut untuk menghormati integritas serta kekebalan misi PBB.
Keamanan personel harus menjadi prioritas utama agar misi stabilisasi di Lebanon dapat terus berjalan sesuai mandat internasional.
Senada dengan Malaysia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur keselamatan pasukan UNIFIL.
Menlu Sugiono menekankan posisi unik para prajurit tersebut yang berada di medan konflik bukan sebagai kombatan, melainkan sebagai penengah.
“Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian. Mereka adalah penjaga perdamaian, bukan pembuat perdamaian,” tegas Menlu Sugiono.
Langkah diplomatik kedua negara ini menunjukkan solidaritas kuat di kawasan Asia Tenggara dalam menuntut perlindungan bagi warga negaranya yang bertugas di bawah bendera biru PBB.
Hingga kini, desakan agar PBB melakukan investigasi transparan dan memperketat protokol keamanan di Lebanon terus mengalir dari berbagai pihak internasional.
Editor : Lugas Rumpakaadi