RADARBANYUWANGI.ID – Mantan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menyerukan langkah diplomasi untuk mengakhiri konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang terus memanas.
Dalam opininya yang dimuat di jurnal Foreign Affairs, Zarif menilai Teheran perlu segera mengambil langkah strategis dengan menawarkan pembatasan program nuklir serta membuka kembali jalur vital perdagangan global, Selat Hormuz.
Langkah tersebut diusulkan sebagai imbalan atas pencabutan sanksi ekonomi yang selama ini membebani Iran.
Dorong Kesepakatan dan Akhiri Perang
Zarif yang menjabat sebagai Menlu Iran pada 2013–2021 menilai bahwa Iran sebenarnya memiliki posisi yang cukup kuat dalam konflik saat ini. Namun, ia menegaskan bahwa keunggulan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mengakhiri perang, bukan memperpanjangnya.
“Iran harus menggunakan keunggulannya bukan untuk terus berperang, tetapi untuk menyatakan kemenangan dan membuat kesepakatan yang mengakhiri konflik ini,” tulis Zarif.
Ia juga menyebut, kesepakatan yang sebelumnya sulit diterima Washington kini berpotensi mendapatkan respons berbeda di tengah dinamika konflik yang terus berkembang.
Tawarkan Pakta Non-Agresi
Selain pembatasan nuklir, Zarif juga mengusulkan adanya pakta non-agresi antara Iran dan Amerika Serikat. Ia menilai, langkah ini bisa menjadi pintu masuk untuk membuka kembali hubungan ekonomi kedua negara yang telah terputus sejak Revolusi Islam Iran 1979.
Sebagaimana diketahui, hubungan diplomatik antara Teheran dan Washington terputus sejak revolusi tersebut, dan hingga kini belum sepenuhnya pulih.
Respons terhadap Sikap Trump
Di tengah usulan tersebut, Presiden AS Donald Trump disebut telah menyinggung kemungkinan adanya pembicaraan dengan Iran, meski tanpa rincian jelas.
Namun di sisi lain, Trump juga melontarkan ancaman keras dengan menyatakan akan “mengirim Iran kembali ke zaman batu” jika gagal mencapai kesepakatan.
Pernyataan tersebut semakin mempertegas ketegangan tinggi antara kedua negara.
Tiga Alasan Iran Harus Hentikan Perang
Dalam tulisannya, Zarif memaparkan tiga alasan utama mengapa Iran perlu segera mengakhiri konflik:
1. Mengutamakan Penghapusan Sanksi
Menurut Zarif, pencabutan sanksi harus menjadi prioritas utama demi memulihkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
2. Kekuatan Militer Sudah Terbukti
Ia menilai militer Iran telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya, sehingga tidak perlu terus membuktikan kekuatan melalui perang berkepanjangan.
3. Kepentingan Nasional Lebih Utama
Zarif menegaskan bahwa keputusan strategis harus didasarkan pada kepentingan nasional jangka panjang, bukan sekadar kepuasan psikologis dari konflik.
Peringatan Dampak Perang
Zarif juga memperingatkan bahwa melanjutkan perang hanya akan memperparah dampak kemanusiaan. Korban sipil dan kerusakan infrastruktur dipastikan akan terus meningkat jika konflik tidak segera dihentikan.
“Melanjutkan pertempuran mungkin memuaskan secara psikologis, tetapi hanya akan menyebabkan kehancuran lebih lanjut,” tulisnya.
Suara Moderat di Tengah Eskalasi
Seruan Zarif menjadi sorotan karena merupakan salah satu pernyataan terbuka dari tokoh Iran yang mendorong penyelesaian damai di tengah konflik yang masih berlangsung.
Meski tidak lagi menjabat dalam pemerintahan, Zarif dikenal sebagai salah satu arsitek kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 dan figur moderat di kalangan elite politik Iran.
Di sisi lain, sejumlah pejabat militer dan politik Iran masih mendorong agar pertempuran dilanjutkan hingga Amerika Serikat dianggap benar-benar kalah.
Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di internal Iran terkait arah kebijakan ke depan.
Harapan Deeskalasi
Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, usulan Zarif dinilai sebagai peluang untuk membuka kembali jalur diplomasi.
Jika terealisasi, kesepakatan tersebut tidak hanya berpotensi mengakhiri konflik Iran-AS, tetapi juga meredakan gejolak di kawasan Timur Tengah yang berdampak luas terhadap stabilitas global, termasuk sektor energi dan perdagangan internasional. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : Foreign Affairs