RADARBANYUWANGI.ID – Gelombang demonstrasi besar kembali mengguncang Amerika Serikat. Jutaan warga diperkirakan turun ke jalan pada Sabtu waktu setempat dalam aksi nasional bertajuk “No Kings” atau “Tidak Ada Raja”, sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump.
Aksi ini disebut sebagai demonstrasi nasional ketiga yang digelar secara serentak dan terkoordinasi dalam skala sangat besar. Unjuk rasa berlangsung di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, bahkan meluas hingga 16 negara lainnya, menjadikannya salah satu mobilisasi massa paling besar dalam sejarah politik modern Negeri Paman Sam.
Koalisi penyelenggara yang terdiri atas organisasi anti-otoritarianisme seperti Indivisible, 50501, serikat pekerja, serta berbagai komunitas akar rumput melaporkan lebih dari 3.000 titik aksi demonstrasi tersebar di berbagai kota besar maupun wilayah suburban di seluruh AS.
Besarnya skala aksi ini mempertegas meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap arah pemerintahan Trump, terutama di tengah serangkaian persoalan nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Menurut laporan media setempat, aksi “No Kings” sebelumnya yang digelar pada Oktober 2025 diikuti sekitar 7 juta orang di seluruh Amerika Serikat. Angka tersebut menjadi indikator kuat bahwa gerakan ini terus tumbuh dan memperoleh dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.
Tidak hanya kelompok oposisi politik, gelombang kritik kali ini juga disebut datang dari sebagian pendukung garis keras Trump yang mulai menunjukkan rasa frustrasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Berbagai isu menjadi sorotan utama dalam demonstrasi kali ini. Para pengunjuk rasa menyoroti konflik dengan Iran yang menyebabkan tewasnya 13 personel militer Amerika Serikat, lonjakan harga kebutuhan pokok dan minyak, kebijakan tarif impor yang berdampak pada barang sehari-hari, hingga antrean panjang pemeriksaan keamanan di bandara akibat kebuntuan pembahasan anggaran federal.
Situasi ekonomi yang semakin menekan daya beli masyarakat menjadi salah satu pemicu utama membludaknya peserta aksi.
Di Minnesota, ribuan warga memadati area depan Gedung Capitol negara bagian untuk mengikuti aksi utama demonstrasi “No Kings”. Media Washington Post menyebut mobilisasi massa di lokasi tersebut sebagai salah satu yang terbesar.
Pendiri organisasi Indivisible, Ezra Levin, bahkan menyebut demonstrasi itu sebagai “protes terbesar dalam sejarah Minnesota.”
Sementara itu, di Washington DC, aksi solidaritas juga berlangsung di depan Lincoln Memorial. Belasan ibu asal Palestina melakukan unjuk rasa dengan membentangkan bendera Palestina berukuran raksasa.
Aksi tersebut menjadi simbol protes terhadap penggunaan anggaran pajak Amerika yang dinilai turut mendukung konflik di Timur Tengah.
“Sebagian besar rakyat Amerika tak tahu bahwa uang pajak kita digunakan untuk menyubsidi aksi kekerasan,” ujar seorang demonstran, Hazami Barmada (43), sebagaimana dikutip The Guardian.
Ia menilai kebijakan luar negeri pemerintah justru memperparah beban ekonomi rakyat.
“Hal ini terjadi ketika banyak rakyat Amerika tak dapat membayar tempat tinggal, susu, sekolah, ataupun layanan kesehatan. Harga-harga naik ketika kita berperang dalam perangnya Israel,” lanjutnya.
Pernyataan itu menggambarkan keresahan publik yang tidak hanya berfokus pada isu politik domestik, tetapi juga kebijakan internasional yang dinilai berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi warga.
Di sisi lain, demonstrasi tandingan juga muncul di sejumlah titik. CNN melaporkan adanya kelompok pendukung Trump yang turun ke jalan, salah satunya di West Palm Beach, Florida.
Sekitar 50 orang pendukung Trump yang mengenakan topi bertuliskan “Proud Boys” berhadapan langsung dengan massa aksi “No Kings”. Situasi tersebut memunculkan ketegangan, meski aparat keamanan dilaporkan sigap menjaga agar bentrokan tidak meluas.
Koalisi “No Kings” sendiri menegaskan bahwa seluruh aksi dilakukan dengan prinsip tanpa kekerasan.
Mereka melarang seluruh peserta membawa senjata dalam bentuk apa pun. Para koordinator lapangan dan pemimpin aksi juga disebut telah mendapatkan pelatihan deeskalasi konflik guna mencegah insiden di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas tragedi yang terjadi pada aksi pertama “No Kings” pada Juni 2025.
Kala itu, seorang pengunjuk rasa tewas dan satu lainnya terluka setelah seorang relawan dari kelompok 50501 melepaskan tembakan usai melihat seseorang membawa senjata api dalam demonstrasi di Salt Lake City, Utah.
Peristiwa tersebut menjadi catatan kelam yang terus membayangi setiap gelombang aksi berikutnya.
Meski demikian, besarnya partisipasi massa kali ini menunjukkan bahwa gerakan “No Kings” telah berkembang menjadi simbol perlawanan sipil terhadap apa yang mereka anggap sebagai gaya pemerintahan yang semakin otoriter.
Demonstrasi berskala nasional ini diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring meningkatnya tensi politik di Amerika Serikat menjelang agenda-agenda penting nasional berikutnya. (*)
Editor : Ali Sodiqin