RADARBANYUWANGI.ID - Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Kuba berpotensi menjadi fokus kebijakan luar negeri berikutnya setelah konflik dengan Iran.
Trump bahkan memperkirakan pemerintahan komunis di Havana dapat runtuh dalam waktu dekat akibat tekanan ekonomi dan blokade energi dari Amerika Serikat.
Dalam wawancara telepon dengan CNN, Trump menyebut pemerintah Kuba sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Washington.
“Mereka sangat ingin mencapai kesepakatan,” ujar Trump, seperti dikutip dari laporan media internasional. Ia juga menyatakan bahwa situasi di Kuba telah berkembang selama puluhan tahun dan kini berada di titik kritis.
Trump menambahkan bahwa pemerintahannya saat ini masih fokus pada konflik dengan Iran, namun isu Kuba akan menjadi agenda berikutnya.
“Kami benar-benar fokus pada ini sekarang. Kami punya banyak waktu, tetapi Kuba sudah siap — setelah 50 tahun,” kata Trump.
Marco Rubio Dipercaya Tangani Urusan Kuba
Trump mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, akan menjadi tokoh utama yang menangani kebijakan Washington terhadap Kuba.
Rubio yang memiliki latar belakang keluarga imigran Kuba dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang situasi politik di negara Karibia tersebut.
Trump bahkan menyebut Rubio telah bekerja keras dalam menangani berbagai isu terkait Kuba.
Pemerintah AS disebut tengah meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Havana, dengan tujuan mendorong perubahan politik di negara tersebut.
Sejumlah pejabat pemerintahan Trump juga tidak menutupi keinginan mereka untuk melihat perubahan rezim di Havana, yang telah lama menjadi rival ideologis Washington di kawasan Karibia.
Blokade Energi Perparah Krisis Ekonomi Kuba
Tekanan terhadap Kuba semakin meningkat setelah pemerintah AS memberlakukan blokade energi yang membatasi pasokan minyak ke negara tersebut.
Akibat kebijakan tersebut, Kuba dilaporkan tidak menerima pengiriman minyak sejak 9 Januari, yang membuat cadangan energi nasional menipis.
Situasi ini berdampak langsung pada berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi udara dan industri energi.
Beberapa maskapai bahkan terpaksa mengurangi atau menangguhkan penerbangan ke Kuba karena keterbatasan bahan bakar.
Di sisi lain, pemerintah Kuba menuduh Washington sengaja mencoba “mencekik” perekonomian negara tersebut melalui tekanan ekonomi dan energi.
Krisis energi juga memicu gangguan listrik di berbagai wilayah. Bahkan baru-baru ini dua pertiga wilayah Kuba sempat mengalami pemadaman listrik akibat gangguan di pembangkit listrik utama negara itu.
Krisis Berkepanjangan di Kuba
Kuba sendiri telah lama berada di bawah embargo ekonomi Amerika Serikat sejak tahun 1962, pada masa ketegangan geopolitik Perang Dingin.
Selama beberapa dekade terakhir, negara yang dipimpin pemerintahan komunis tersebut menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
Krisis yang terjadi mencakup pemadaman listrik berkepanjangan, kelangkaan bahan bakar, serta keterbatasan pasokan makanan dan obat-obatan.
Ketergantungan Kuba pada pasokan energi dari sekutu seperti Venezuela juga membuat situasi semakin sulit ketika dukungan tersebut berkurang.
Tekanan ekonomi tersebut kini diperparah oleh kebijakan energi Washington yang membatasi negara-negara lain menyalurkan minyak ke Kuba.
Diplomasi Melalui Gereja Katolik
Di tengah ketegangan politik, jalur diplomasi tidak sepenuhnya tertutup.
Beberapa waktu terakhir, pejabat Departemen Luar Negeri AS dilaporkan melakukan pertemuan dengan perwakilan Gereja Katolik di Havana untuk membahas bantuan kemanusiaan dan kemungkinan perbaikan situasi di negara tersebut.
Pertemuan tersebut melibatkan pejabat AS serta sejumlah tokoh gereja Kuba.
Dalam sejarahnya, Gereja Katolik pernah berperan penting dalam membuka jalur dialog antara Washington dan Havana.
Pada 2015, Paus Fransiskus membantu memediasi pemulihan hubungan diplomatik antara AS dan Kuba pada masa pemerintahan Barack Obama.
Selain itu, Vatikan juga pernah memfasilitasi kesepakatan antara Kuba dan pemerintahan Joe Biden terkait pembebasan tahanan politik sebagai bagian dari kesepakatan diplomatik.
Namun, situasi berubah ketika Trump kembali menjabat pada Januari 2025 dan memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara sponsor terorisme.
Ketegangan Baru di Kawasan Karibia
Pernyataan Trump tentang Kuba muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama setelah konflik militer yang melibatkan AS dan Israel dengan Iran.
Banyak analis menilai kebijakan Washington terhadap Kuba dapat memicu dinamika baru di kawasan Karibia.
Sebagian pihak khawatir tekanan ekonomi yang semakin kuat dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Kuba.
Namun di sisi lain, pemerintahan Trump tampaknya yakin bahwa tekanan ekonomi dan energi akan memaksa Havana untuk melakukan negosiasi dengan Washington.
“Cuba is gonna fall pretty soon,” kata Trump dalam wawancara tersebut, merujuk pada keyakinannya bahwa sistem politik Kuba akan segera berubah.
Dengan kondisi ekonomi yang rapuh serta meningkatnya tekanan internasional, masa depan hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba kini kembali menjadi perhatian dunia. (*)
Editor : Ali Sodiqin