RADARBANYUWANGI.ID - Wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland kembali memicu ketegangan geopolitik global.
Meski diklaim demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat, gagasan tersebut mendapat penolakan tegas dari pemerintah Greenland, Denmark, serta mayoritas penduduk pulau Arktik itu sendiri.
Sikap Tegas Pemerintah dan Rakyat Greenland
Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen menegaskan bahwa masa depan Greenland tidak dapat ditentukan oleh negara lain.
Ia menolak segala bentuk tekanan, sindiran, maupun gagasan aneksasi, seraya menekankan bahwa dialog hanya dapat dilakukan melalui jalur resmi dan dengan menghormati hukum internasional.
Sentimen serupa disuarakan masyarakat Greenland.
Dalam berbagai kesempatan, warga menyatakan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya.
Survei menunjukkan mayoritas penduduk memang mendukung kemerdekaan penuh dari Denmark, namun pada saat yang sama secara tegas menolak kemungkinan menjadi bagian dari Amerika Serikat.
Penolakan ini telah berlangsung sejak Trump pertama kali mengusulkan pembelian Greenland pada 2019.
Alasan Trump dan Kepentingan Keamanan AS
Donald Trump berulang kali menyebut Greenland sebagai wilayah yang sangat strategis bagi keamanan nasional Amerika Serikat.
Menurutnya, meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan Arktik menjadikan Greenland penting dalam konteks pertahanan global, khususnya terkait sistem peringatan dini dan jalur terpendek rudal antarbenua melalui Kutub Utara.
Amerika Serikat sendiri telah lama memiliki kepentingan militer di Greenland.
Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Udara Thule, menjadi elemen penting pertahanan AS sejak Perang Dunia II.
Perjanjian pertahanan tahun 1951 antara AS dan Denmark juga memberi Washington peran signifikan dalam menjaga keamanan wilayah tersebut.
Dimensi Sumber Daya Alam dan Arktik
Selain aspek militer, Greenland memiliki potensi sumber daya alam bernilai tinggi, seperti mineral tanah jarang, uranium, dan besi.
Pemanasan global yang mencairkan lapisan es Arktik membuka peluang eksploitasi yang lebih besar, sekaligus jalur pelayaran baru.
Meski Trump menegaskan kepentingannya bukan pada mineral, banyak pihak menilai faktor ekonomi tetap menjadi latar belakang penting.
Reaksi Denmark, NATO, dan Eropa
Denmark dengan tegas menolak klaim Amerika Serikat atas Greenland.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan bahwa tidak ada negara yang berhak mencaplok wilayah negara lain, terlebih sesama anggota NATO.
Pernyataan Trump yang tidak menyingkirkan opsi militer bahkan memicu kekhawatiran serius akan masa depan aliansi transatlantik.
Sejumlah pemimpin Eropa, termasuk dari Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Polandia, dan Spanyol, secara terbuka menyatakan dukungan kepada Denmark dan Greenland.
Mereka menegaskan prinsip kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak dapat diganggu gugatnya batas negara sebagai fondasi keamanan internasional.
Implikasi Geopolitik Global
Isu Greenland tidak hanya menyangkut hubungan bilateral AS–Denmark, tetapi juga stabilitas NATO dan keamanan kawasan Arktik.
Ancaman penggunaan kekuatan militer terhadap wilayah anggota NATO dinilai dapat merusak kepercayaan dan solidaritas aliansi yang telah terbangun sejak Perang Dunia II.
Bagi Greenland sendiri, pesan yang disampaikan jelas, masa depan pulau tersebut hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya.
Penolakan terhadap aneksasi Amerika Serikat menjadi simbol perjuangan kedaulatan di tengah persaingan kekuatan besar dunia.
Editor : Lugas Rumpakaadi