RADARBANYUWANGI.ID - Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan mematikan di Samudra Pasifik bagian timur terhadap sebuah kapal yang dituding terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika internasional.
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menyatakan bahwa serangan kinetik tersebut menewaskan empat orang yang berada di kapal sasaran.
Serangan terbaru ini menambah panjang daftar korban jiwa dalam operasi militer AS yang dikenal dengan nama Operation Southern Spear.
Sejak dimulai pada September lalu, operasi ini telah menewaskan sedikitnya 99 orang dalam serangan terhadap puluhan kapal yang diduga terkait aktivitas penyelundupan narkoba di perairan internasional.
Operasi Militer dan Tuduhan Perdagangan Narkoba
Menurut Komando Selatan AS (US Southern Command/SOUTHCOM), kapal tersebut melintas di jalur yang dikenal sebagai rute perdagangan narkoba dan disebut dioperasikan oleh kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris.
Meski demikian, pihak AS tidak mempublikasikan bukti rinci yang dapat diverifikasi secara independen terkait tuduhan tersebut.
Pemerintah AS menegaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk menekan aliran narkotika menuju wilayah Amerika Serikat.
Namun, sejumlah pakar hukum internasional menilai serangan tersebut berpotensi melanggar hukum internasional karena dilakukan di perairan internasional tanpa proses hukum yang jelas.
Blokade Minyak dan Eskalasi Ketegangan dengan Venezuela
Pengumuman serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Caracas.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya memerintahkan blokade total terhadap kapal tanker minyak yang masuk dan keluar dari Venezuela, khususnya yang berada di bawah sanksi AS.
Trump menuduh pemerintah Venezuela menggunakan pendapatan minyak untuk mendanai perdagangan narkoba dan aktivitas kriminal lainnya.
Venezuela, yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, menanggapi langkah tersebut dengan sikap menantang.
Perusahaan minyak negara PDVSA menyatakan bahwa aktivitas ekspor minyak dan produk turunannya tetap berjalan normal dengan pengamanan penuh dari negara.
Presiden Venezuela Nicolás Maduro menuduh AS memiliki agenda tersembunyi berupa perubahan rezim dan penguasaan sumber daya alam Venezuela.
Ia menyebut kebijakan AS sebagai bentuk kolonialisme modern yang mengancam perdamaian kawasan.
Reaksi Internasional dan Politik Dalam Negeri AS
Ketegangan ini turut menuai perhatian internasional.
China, sebagai pasar utama minyak Venezuela, menyatakan penolakan terhadap tindakan sepihak dan mendukung kedaulatan Venezuela.
Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum serta Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyerukan peran aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah konflik bersenjata.
Di dalam negeri AS, Kongres terbelah menyikapi kebijakan Trump.
DPR yang dikuasai Partai Republik menolak resolusi yang mengharuskan presiden memperoleh persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Venezuela atau kelompok yang ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Namun, anggota legislatif dari Partai Demokrat terus mendesak transparansi, termasuk permintaan agar rekaman lengkap serangan militer dibuka untuk pengawasan parlemen.
Ancaman Stabilitas Kawasan
Dengan pengerahan ribuan pasukan, kapal induk, dan kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Karibia dan Amerika Latin, kekhawatiran akan konflik terbuka semakin meningkat.
Sejumlah negara Amerika Latin dan PBB menilai eskalasi ini berpotensi mengganggu stabilitas regional dan menyerukan penyelesaian melalui dialog diplomatik.
Situasi yang berkembang menunjukkan bahwa isu perdagangan narkoba, kepentingan energi, dan geopolitik saling bertaut erat, menjadikan krisis AS–Venezuela sebagai salah satu tantangan keamanan internasional paling serius saat ini.
Editor : Lugas Rumpakaadi