RADARBANYUWANGI.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan percepatan reklasifikasi ganja dari Schedule I ke Schedule III dalam Undang-Undang Zat Terkendali.
Langkah ini dinilai sebagai perubahan kebijakan narkotika federal paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir, meski tidak sampai pada tahap legalisasi penuh.
Dalam pernyataannya di Ruang Oval, Trump menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mempermudah penelitian medis terkait ganja.
Menurutnya, reklasifikasi ini akan membuka ruang kajian ilmiah yang lebih luas mengenai manfaat, risiko, serta potensi penggunaan ganja sebagai terapi medis di masa depan.
Dari Schedule I ke Schedule III
Selama lebih dari 50 tahun, ganja dikategorikan sebagai Schedule I, sejajar dengan heroin dan LSD, yang dianggap tidak memiliki manfaat medis dan berpotensi tinggi disalahgunakan.
Melalui reklasifikasi ke Schedule III, ganja akan dipandang memiliki kegunaan medis terbatas dengan tingkat ketergantungan rendah hingga sedang, setara dengan obat-obatan seperti kodein atau steroid anabolik.
Perubahan status ini diharapkan dapat memangkas hambatan birokrasi bagi peneliti dan institusi medis yang ingin melakukan studi klinis.
Pemerintah federal selama ini kerap dikritik karena ketatnya aturan riset ganja yang menghambat pengembangan ilmu pengetahuan.
Tidak Melegalkan Ganja Rekreasional
Trump menegaskan bahwa perintah eksekutif tersebut tidak melegalkan ganja untuk penggunaan rekreasional dan tidak mengubah kebijakan kriminal terkait kepemilikan atau distribusi.
Dengan kata lain, ganja tetap ilegal secara federal untuk konsumsi nonmedis, meskipun sejumlah negara bagian telah lebih dulu melegalkannya.
Kebijakan ini juga tidak mencakup penghapusan catatan kriminal atau reformasi keadilan sosial, isu yang sebelumnya sering dikaitkan dengan agenda reformasi ganja di Amerika Serikat.
Baca Juga: OpenAI dan Disney Sepakati Lisensi Konten AI, Ini Dampaknya bagi Industri Kreatif
Dampak bagi Industri dan Pajak
Bagi industri ganja legal, reklasifikasi ini dipandang sebagai angin segar.
Selama ganja berada di Schedule I, pelaku usaha tidak dapat mengurangkan biaya operasional dari pajak federal, sehingga beban pajak efektif bisa mencapai sekitar 70 persen.
Dengan status Schedule III, tarif pajak tersebut berpotensi turun signifikan, memberikan ruang napas bagi bisnis yang selama ini tertekan.
Meski demikian, para pelaku industri mengingatkan bahwa tantangan masih besar.
Akses perbankan, layanan keuangan, serta perdagangan antarnegara bagian masih dibatasi oleh regulasi federal yang belum berubah.
Dorongan untuk Riset Medis dan CBD
Perintah eksekutif ini juga memuat arahan agar pemerintah bekerja sama dengan Kongres dalam memperbarui definisi produk turunan rami, termasuk CBD.
Langkah ini disambut positif oleh pasien, petani rami, dan pelaku usaha CBD yang sempat khawatir setelah adanya pembatasan kadar THC dalam undang-undang pendanaan terbaru.
Selain itu, pemerintah mengumumkan inisiatif percontohan yang memungkinkan pendanaan CBD bagi sebagian penerima Medicare, khususnya lansia, apabila direkomendasikan dokter.
Program ini berpotensi mulai berjalan pada tahun depan.
Pro dan Kontra di Ranah Politik
Meski mendapat dukungan luas dari industri dan sebagian masyarakat, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Para penentang menilai reklasifikasi dapat mengirimkan pesan keliru bahwa ganja aman, terutama bagi generasi muda.
Mereka juga meragukan kesiapan sistem kesehatan dalam mengatur resep ganja yang belum sepenuhnya disetujui regulator obat.
Di sisi lain, pendukung kebijakan ini melihatnya sebagai langkah pragmatis dan berbasis data.
Mereka menilai pemerintah federal perlu menyesuaikan diri dengan realitas bahwa banyak negara bagian telah lebih maju dalam kebijakan ganja medis.
Langkah Awal, Bukan Akhir
Para ahli kebijakan menilai perintah eksekutif Trump sebagai langkah simbolis namun penting.
Reklasifikasi membuka pintu riset dan reformasi lanjutan, tetapi belum menyelesaikan seluruh persoalan regulasi ganja di Amerika Serikat.
Ke depan, peran Kongres dan lembaga federal lain akan menentukan sejauh mana perubahan ini benar-benar berdampak bagi pasien, peneliti, dan industri.
Editor : Lugas Rumpakaadi