RADARBANYUWANGI.ID - Dentuman artileri, roket, dan serangan udara kembali terdengar di sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja.
Wilayah yang membentang ratusan kilometer itu sekali lagi berubah menjadi zona konflik, memaksa ratusan ribu warga sipil meninggalkan rumah mereka untuk kedua kalinya dalam lima bulan terakhir.
Situasi ini menandai rapuhnya gencatan senjata yang disepakati pada Juli lalu dan memperlihatkan betapa dalamnya jurang ketidakpercayaan antara dua negara bertetangga tersebut.
Konflik terbaru dipicu oleh insiden yang tampak sepele.
Pada Minggu lalu, tim teknik Thailand yang sedang membangun jalan akses di wilayah perbatasan sengketa dilaporkan mendapat tembakan dari pasukan Kamboja.
Dua tentara Thailand terluka, meski tidak dalam kondisi serius.
Namun, insiden ini segera berkembang menjadi pertempuran berskala besar yang melibatkan artileri berat, roket, hingga jet tempur.
Gencatan Senjata yang Sejak Awal Rapuh
Gencatan senjata pada Juli lalu dimediasi oleh Amerika Serikat dengan dukungan Malaysia, China, dan ASEAN.
Presiden AS saat itu, Donald Trump, mengklaim berhasil menciptakan kesepakatan damai bersejarah dengan menekan kedua negara melalui ancaman tarif perdagangan.
Namun, kesepakatan tersebut sejak awal dinilai rapuh.
Thailand merasa tidak nyaman dengan internasionalisasi konflik perbatasan dan hanya menyetujui gencatan senjata karena tekanan ekonomi.
Sebaliknya, Kamboja justru menyambut baik campur tangan pihak luar, karena merasa berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika bernegosiasi langsung dengan Thailand.
Baca Juga: Divonis 5 Tahun, Terdakwa Kasus Rudapaksa Siswi MI di Kalibaru Ajukan Banding ke PN Banyuwangi
Eskalasi Militer dan Tuduhan Pelanggaran
Pasca gencatan senjata, bentrokan berskala kecil terus terjadi.
Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau darat baru di wilayah perbatasan, yang menyebabkan sedikitnya tujuh tentara Thailand kehilangan anggota tubuh.
Tuduhan ini dibantah oleh Kamboja, yang menyatakan ranjau tersebut merupakan sisa perang saudara puluhan tahun lalu.
Ketegangan semakin meningkat ketika Thailand menolak membebaskan 18 tentaranya yang ditangkap Kamboja pada Juli.
Di sisi lain, Kamboja menuding Thailand melanggar hukum internasional dengan melancarkan serangan udara dan mengerahkan senjata berat ke wilayah sengketa.
Dalam bentrokan terbaru, sedikitnya 20 orang dilaporkan tewas dan hampir 200 lainnya terluka.
Lebih dari 400.000 warga sipil di Thailand dan sekitar 100.000 warga di Kamboja terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara.
Dinamika Politik Dalam Negeri Memperkeruh Situasi
Di Thailand, situasi politik yang tidak stabil turut memperkeruh konflik.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memimpin koalisi minoritas dan menghadapi tekanan menjelang kemungkinan pemilu.
Dalam kondisi ini, militer diberikan kewenangan luas untuk menangani konflik perbatasan.
Militer Thailand menyatakan tujuannya adalah melemahkan kemampuan pasukan Kamboja agar tidak lagi mengancam komunitas perbatasan.
Mereka juga berupaya menguasai sejumlah posisi strategis di perbukitan yang dinilai penting untuk keunggulan militer jangka panjang.
Sementara itu, di Kamboja, mantan Perdana Menteri Hun Sen masih dianggap sebagai aktor kunci di balik kebijakan pemerintahan putranya, Hun Manet.
Meski secara terbuka menyerukan penahanan diri, sejumlah langkah politiknya, termasuk kebocoran percakapan rahasia dengan mantan pemimpin Thailand, telah memicu kemarahan publik Thailand dan memperburuk sentimen bilateral.
Dampak Kemanusiaan dan Kekhawatiran Internasional
Konflik ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius.
Ribuan keluarga hidup dalam ketidakpastian di pusat-pusat evakuasi, khawatir tidak hanya kapan mereka bisa pulang, tetapi juga kemungkinan harus mengungsi kembali di masa depan.
Kekhawatiran internasional pun meningkat. Paus Leo XIV menyampaikan kesedihannya atas jatuhnya korban sipil dan terusirnya warga dari rumah mereka.
UNESCO juga menyatakan keprihatinan atas pertempuran di sekitar Kuil Preah Vihear, situs warisan dunia yang berada di wilayah sengketa.
Jalan Menuju Perdamaian Masih Terjal
Meski Presiden Trump kembali menyatakan keyakinannya dapat menghentikan konflik dengan cepat, Thailand menegaskan bahwa saat ini belum waktunya untuk diplomasi.
Pemerintah Thailand menuntut adanya bukti nyata itikad baik dari Kamboja, terutama penghentian penggunaan ranjau darat secara permanen dan terverifikasi.
Sejarah panjang sengketa wilayah, yang berakar dari peta era kolonial dan putusan Mahkamah Internasional pada 1962, membuat konflik ini jauh lebih kompleks daripada sekadar insiden perbatasan.
Tanpa penyelesaian yang menyentuh akar masalah dan membangun kembali kepercayaan, gencatan senjata apa pun berpotensi kembali runtuh, seperti yang kini tengah terjadi.
Editor : Lugas Rumpakaadi