RADARBANYUWANGI.ID - Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang kembali mencuat setelah pernyataan kontroversial Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengenai kemungkinan respons militer Jepang terhadap skenario serangan China ke Taiwan.
Pernyataan yang disampaikan pada 7 November itu mengundang kecaman keras dari Beijing dan memicu salah satu krisis bilateral terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Komentar Takaichi yang Memicu Krisis
Dalam sesi tanya jawab di parlemen, Takaichi menilai bahwa tindakan militer China terhadap Taiwan, termasuk blokade atau pengerahan kapal perang, berpotensi menciptakan situasi membahayakan bagi Jepang.
Dengan demikian, menurutnya, Jepang dapat mempertimbangkan tindakan pertahanan kolektif.
Pernyataan tersebut dinilai Beijing sebagai bentuk intervensi militer terhadap isu yang dianggap sebagai urusan internal.
Konsul Jenderal China di Osaka bahkan sempat merilis komentar bernada ancaman di media sosial, yang kemudian dihapus setelah menuai kritik di Jepang.
Respons Keras Beijing: Melewati Garis Merah
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyebut pernyataan Takaichi sebagai sesuatu yang “mengagetkan” dan menuduh Jepang melampaui garis merah terkait Taiwan.
Pernyataan ini menjadi salah satu indikasi bahwa Beijing menanggapi isu tersebut sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan dan integritas teritorialnya.
China juga membawa masalah tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui surat resmi dari Duta Besar Fu Cong kepada Sekretaris Jenderal PBB.
Dalam surat itu, Jepang dituding melanggar hukum internasional dan berupaya melakukan agresi jika mencoba mengintervensi konflik di Selat Taiwan.
Jepang Menolak Mundur
Meski mendapat tekanan internasional, Jepang tetap mempertahankan posisinya.
Kementerian Luar Negeri Jepang menegaskan bahwa komitmen Tokyo terhadap perdamaian tidak berubah dan bahwa komentar Takaichi sesuai dengan kebijakan keamanan nasional Jepang.
Dalam pernyataannya di KTT G20 di Afrika Selatan, Takaichi menegaskan bahwa dialog tetap terbuka namun Jepang harus “menyampaikan apa yang perlu disampaikan”.
Ia tidak menunjukkan rencana untuk menarik kembali ucapannya.
Merembet ke Perdagangan dan Relasi Sosial
Krisis diplomatik ini segera berdampak pada hubungan ekonomi dan budaya kedua negara.
Beberapa langkah yang diambil China antara lain:
- Mengeluarkan imbauan larangan perjalanan ke Jepang
- Menawarkan pengembalian dana dan perubahan jadwal penerbangan ke Jepang
- Menghentikan pemutaran film Jepang dan membatalkan konser musisi Jepang
- Melarang kembali impor makanan laut Jepang
- Mengeluarkan peringatan bagi pelajar China di Jepang
Langkah-langkah ini menambah ketidakpastian dunia usaha, terutama karena China merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi Jepang dengan nilai lebih dari US$ 125 miliar pada 2024.
Tegangan di Laut China Timur
Selain masalah Taiwan, konflik teritorial lama atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu ikut memperkeruh suasana.
Pasukan penjaga pantai China meningkatkan patroli, sementara Jepang mengecam pelanggaran wilayahnya.
Aktivitas maritim kedua negara kembali menjadi sorotan dan dikhawatirkan dapat memicu insiden yang tidak diinginkan.
Akar Historis yang Memperpanjang Luka
Hubungan China-Jepang memang memiliki sejarah panjang dan kompleks.
Dari pendudukan Jepang pada awal abad ke-20 hingga rivalitas geopolitik modern, isu-isu historis kerap memperburuk ketegangan setiap kali konflik baru muncul.
Beijing pun menyinggung kembali “kejahatan sejarah Jepang” sebagai bagian dari retorika diplomatiknya.
Opini Publik Jepang Mendukung Sikap Takaichi
Meski diserang dari luar negeri, dukungan domestik terhadap Takaichi justru meningkat.
Sebuah survei Kyodo menunjukkan tingkat persetujuan pemerintahannya naik menjadi hampir 70 persen.
Sekitar 49 persen masyarakat Jepang mendukung hak negara untuk bertindak dalam skenario krisis Taiwan.
Prospek Hubungan China-Jepang ke Depan
Tidak ada indikasi bahwa kedua negara akan segera mencapai kompromi.
Jepang tidak menunjukkan niat untuk menarik pernyataan Takaichi, sementara China terus memperkeras posisi diplomatiknya di forum internasional.
Ketegangan ini berpotensi menjadi salah satu titik krisis paling serius di Asia Timur sejak perselisihan Senkaku/Diaoyu pada 2012.
Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global, terutama antara China dan negara-negara demokrasi di Indo-Pasifik, hubungan bilateral Beijing-Tokyo kemungkinan akan tetap berada dalam ketegangan tinggi dalam waktu dekat.
Editor : Lugas Rumpakaadi