RADARBANYUWANGI.ID - Demonstrasi besar-besaran mengguncang Nepal setelah pemerintah setempat memblokir akses ke sejumlah platform media sosial populer.
Kericuhan yang terjadi pada Senin (8/9/2025) berujung tragis dengan 19 orang meninggal dunia dan sekitar 400 lainnya luka-luka, termasuk lebih dari 100 anggota kepolisian.
Blokir akses yang diberlakukan sejak Jumat (5/9) mencakup 26 platform, seperti Facebook, YouTube, X, hingga Telegram.
Kebijakan ini memicu kemarahan publik yang menilai pemerintah membatasi kebebasan berekspresi.
Para demonstran yang mencoba menerobos kawat berduri di dekat gedung parlemen disambut dengan gas air mata, meriam air, pentungan, bahkan peluru karet dari aparat.
Juru bicara kepolisian Lembah Kathmandu, Shekhar Khanal, melaporkan 17 korban jiwa berasal dari wilayah ibu kota, sementara dua orang tewas di Distrik Sunsari.
Amnesty International mengungkap adanya dugaan penggunaan peluru tajam terhadap massa aksi, sementara pemerintah distrik memberlakukan jam malam di sejumlah titik rawan bentrokan.
PBB melalui kantor hak asasi manusianya menyatakan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa.
Ravina Shamdasani, juru bicara PBB, mendesak penyelidikan cepat dan transparan terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan Nepal.
Di sisi lain, pemerintah Nepal menegaskan tetap menghormati kebebasan berekspresi, namun berupaya menciptakan lingkungan digital yang aman.
Sebelumnya, Nepal sudah sempat memblokir aplikasi TikTok pada 2024 dan Telegram pada Juli 2025, dengan alasan maraknya penipuan daring serta praktik pencucian uang.
Peristiwa ini memperlihatkan ketegangan serius antara kebijakan keamanan digital pemerintah dan hak kebebasan warga.
Situasi di Nepal kini menjadi sorotan internasional, terutama terkait transparansi dalam penegakan hak asasi manusia.
Editor : Lugas Rumpakaadi