Suryono, salah seorang ketua RT di Dusun Cempokosari, Desa Aliyan menuturkan, pada tahun 2023 dia sama sekali belum menerima insentif.
Padahal, semestinya dia menerima insentif sebesar Rp 100 ribu per bulan yang diberikan dua kali dalam setahun.
”Kalau 8 bulan mestinya kami menerima Rp 800 ribu, nyatanya sampai sekarang belum menerima insentif tersebut,” ungkapnya.
Beruntung, sebelum Lebaran 2024, Suryono bersama seluruh ketua RT dan RW se-Desa Aliyan telah menerima insentif tahap satu.
”Harapan kami untuk insentif yang pada tahun 2023 bisa cair juga. Ditunggu-tunggu cukup lama masih belum cair juga,” ujarnya.
Supriyadi, salah satu tokoh masyarakat Desa Aliyan mengaku prihatin dengan tertundanya pencairan insentif RT/RW dan kader posyandu di tahun 2023 tersebut.
Mirisnya lagi, uang bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk warga di Desa Aliyan pada tahun 2023 juga belum disalurkan.
”BLT DD adalah hak masyarakat miskin, kenapa tidak disalurkan,” keluhnya.
Supriyadi mendesak Pemerintah Desa Aliyan agar bisa memberikan hak masyarakat tersebut. ”Ini harus menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi serta Inspektorat. Ini persoalan serius, bukan main-main,” tegasnya.
Kepala Desa Aliyan Agus Nurbani Yusuf mengaku bahwa sejak awal menjabat sebagai kepala Desa Aliyan pada 15 Desember 2023 menggantikan Anton Sujarwo, dia langsung menggelar rapat koordinasi dengan seluruh staf dan perangkat desa.
”Saat rapat dengan seluruh staf dan perangkat desa, baru terungkap kalau ada staf, perangkat desa, dan RT/RW yang belum menerima insentif,” ungkapnya.
Bahkan, imbuh Agus, ada dugaan korupsi yang ditemukan dari DD dan ADD tahun 2023 dengan total Rp 680.906.400.
Anggaran tersebut di antaranya untuk tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD, insentif RT/RW sebanyak 62 orang, insentif kader posyandu, dan masih banyak pos anggaran yang belum terealisasi.
”Semuanya lengkap dan sudah ada catatan rincian temuan tersebut. Termasuk masing-masing ketua RT/RW dan anggota BPD juga sudah membuat surat pernyataan bermeterai jika belum menerima insentif,” beber Agus
Terkait desakan dari masyarakat, sebelumnya Agus pernah menjalin komunikasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Kepala Desa Aliyan periode 2019–2023, Anton Sujarwo.
Pihaknya juga telah meminta petunjuk kepada DPMD dan Inspektorat Banyuwangi atas temuan persoalan tersebut.
”Kami sudah pernah berkirim surat untuk penyelesaian persoalan ini karena kami juga terus didesak masyarakat,” tegas Agus.
Pihaknya berharap temuan dugaan korupsi atau penyelewengan Dana Desa (DD) dan ADD tahun 2023 sebesar Rp 680.906.400 tersebut bisa segera mendapat solusi. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan haknya.
”Jika tidak segera terealisasi, maka pembangunan Desa Aliyan bisa terancam mandek. Kami juga khawatir, jika laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran di tahun lalu belum selesai, maka anggaran DD terancam tidak bisa dicairkan dan kegiatan yang sudah kami rencanakan yang bersumber dari DD tidak bisa terlaksana,” pungkas Agus. (ddy/aif/c1)
Editor : Niklaas Andries