RADAR BANYUWANGI - Transisi penanganan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Banyuwangi mengalami sedikit kendala.
Terpetik informasi, sekitar 300 calon jemaah haji (CJH) yang masuk porsi haji berangkat tahun 2027 tidak jelas identitasnya.
Kemenhaj Banyuwangi sudah berusaha mencari alamat dan nomor handphone saat mendaftar, tapi tidak berhasil.
Dari informasi yang diperoleh Radar Banyuwangi, carut-marutnya pendataan ini disebabkan oleh tidak adanya campur tangan dari KUA.
Dulu ketika urusan haji masih ditangani Kemenag, pihak KUA di masing-masing kecamatan ikut membantu pendataan.
”Sekarang ditangani langsung oleh Kemenhaj dengan jumlah personel yang sangat sedikit. Bisa jadi penyebab hilangnya data haji dikarenakan pendataan belum selesai,’’ ujar sumber Radar Banyuwangi yang tidak mau disebut namanya.
Terkait hilangnya data ratusan CJH, Kantor Kemenhaj Banyuwangi terus melakukan verifikasi dan validasi data calon jemaah haji (CJH) yang dijadwalkan berangkat pada 2027 mendatang.
Proses tersebut masih berjalan untuk memastikan data jemaah yang masuk benar-benar akurat, termasuk memastikan apakah CJH nantinya akan berangkat atau memilih menunda keberangkatan.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenhaj Banyuwangi Imam Mustaqin mengatakan, proses pendataan CJH dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak.
Di antaranya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Dinas Kesehatan (Dinkes), puskesmas, hingga Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawah naungan Kemenag.
“Kita terus mencari data jemaah lewat PPIU, Dinkes, puskesmas, serta KUA untuk data CJH yang berangkat pada 2027,” ujarnya.
Menurutnya, proses verifikasi saat ini memang tidak bisa dilakukan secepat tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu kendalanya adalah Kemenhaj Banyuwangi tergolong lembaga baru sehingga masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
Selain itu, Kemenhaj Banyuwangi belum memiliki jaringan langsung di setiap kecamatan untuk menjangkau para CJH.
Pihaknya telah menerima laporan dari wilayah Kecamatan Kalibaru dan Glenmore.
Calon jemaah haji kemudian diundang untuk mengikuti proses verifikasi.
Namun, masih terdapat beberapa CJH yang belum bisa hadir.
“Kalau dibilang data identitas CJH tidak jelas, itu tidak valid, karena kita masih dalam proses terus. Hanya saja tidak bisa secepat seperti tahun sebelumnya karena kita tidak punya jaringan langsung di bawah naungan Kemenhaj Banyuwangi,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Kemenhaj Banyuwangi terus melakukan sosialisasi sekaligus validasi data CJH di setiap kecamatan.
Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan dan mencocokkan data jemaah.
Keterbatasan SDM serta belum adanya jaringan di setiap kecamatan membuat Kemenhaj Banyuwangi harus memperkuat koordinasi dengan instansi serta pihak terkait.
Selain Dinkes dan PPIU, koordinasi juga dilakukan dengan jajaran Kemenag lewat KUA di setiap kecamatan.
“Kita memiliki keterbatasan SDM, sedangkan Kemenhaj tidak punya wilayah di setiap kecamatan untuk menjangkau itu. Kita bekerja sama dengan Dinkes, PPIU, ataupun teman-teman yang berada di Kemenag dan KUA. Semuanya secara resmi kita pakai serta laporan terus masuk untuk data CJH,” katanya.
Dia menegaskan, proses verifikasi akan terus dilakukan hingga seluruh data CJH terkumpul dan dapat dipastikan kondisinya.
Verifikasi tersebut sekaligus menjadi dasar untuk mengetahui jemaah yang siap berangkat pada 2027 maupun yang memilih menunda keberangkatan.
“Kita akan terus melakukan verifikasi sampai semua data CJH terkumpul, serta dapat dipastikan akan berangkat atau ditunda,” pungkasnya.
Editor : Lugas Rumpakaadi