RADARBANYUWANGI.ID – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dipastikan semakin ketat.
Pemerintah Arab Saudi kini hanya mengakui visa haji resmi sebagai satu-satunya dokumen sah untuk menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Kondisi tersebut membuat Kementerian Haji dan Umrah RI mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penawaran haji ilegal yang kerap menjanjikan keberangkatan cepat tanpa antre.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, menegaskan bahwa regulasi terbaru dari Arab Saudi tidak memberikan celah bagi jemaah yang menggunakan dokumen di luar ketentuan resmi.
“Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi sebagai dokumen sah untuk beribadah haji,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Edukasi Diperkuat, WNI Diminta Tidak Tergiur Jalur Cepat
Peringatan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Dirjen PHU dengan Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B Ambary, di KJRI Jeddah.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat untuk memperkuat edukasi publik agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terjebak dalam praktik haji ilegal yang berisiko tinggi.
Yusron menegaskan, masyarakat tidak boleh mudah tergiur dengan tawaran jalur instan, seperti penggunaan visa ziarah atau visa kunjungan.
“Visa ziarah, visa kunjungan, atau dokumen lain di luar ketentuan tidak dapat digunakan untuk berhaji. Hanya visa haji resmi yang diakui otoritas Saudi,” tegasnya.
Banyak Kasus Penindakan Jemaah Ilegal
Pemerintah Arab Saudi diketahui semakin tegas dalam menindak pelanggaran.
Aparat keamanan setempat telah berulang kali menangkap jemaah asal Indonesia yang mencoba berhaji menggunakan visa non-haji.
Bahkan, data dari KJRI Jeddah menunjukkan adanya berbagai modus pelanggaran, mulai dari penggunaan atribut haji palsu, kartu identitas tidak sah, hingga visa yang tidak sesuai dengan data paspor.
Penindakan ini menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan haji kini jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Risiko Berat: Denda, Deportasi hingga Blacklist 10 Tahun
Konsekuensi bagi jemaah haji ilegal tidak main-main. Selain gagal menunaikan ibadah, mereka juga berpotensi menghadapi sanksi berat dari otoritas Arab Saudi.
Sanksi tersebut meliputi:
-
Denda dalam jumlah besar
-
Deportasi ke negara asal
-
Larangan masuk Arab Saudi hingga 10 tahun
“Risikonya sangat besar. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak jangka panjang,” ujar Yusron.
Salah Kaprah Haji Dakhili dan Paket Furoda
Dalam kesempatan itu, turut dibahas pula kesalahpahaman terkait haji dakhili atau haji domestik.
Program ini sebenarnya hanya diperuntukkan bagi warga lokal Arab Saudi maupun ekspatriat yang memiliki izin tinggal resmi minimal satu tahun.
Artinya, jalur tersebut tidak bisa digunakan oleh jemaah asal Indonesia untuk menghindari antrean haji reguler.
Selain itu, masyarakat juga diminta lebih kritis terhadap tawaran paket haji non-kuota seperti “furoda” yang kerap dipromosikan sebagai jalur cepat.
“Jangan terpaku pada nama paketnya. Yang terpenting adalah kepastian visa haji, legalitas penyelenggara, dan kesesuaian prosedur dengan aturan resmi,” tegas Yusron.
Imbauan: Pastikan Legalitas Sebelum Berangkat
Dengan semakin ketatnya kebijakan haji 2026, pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas perjalanan ibadah yang akan diikuti.
Calon jemaah diminta:
-
Memastikan visa yang digunakan adalah visa haji resmi
-
Mengecek izin penyelenggara travel haji
-
Tidak tergiur harga murah atau janji berangkat cepat
Langkah ini penting untuk menghindari kerugian besar sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran ibadah.
Di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berhaji, kewaspadaan menjadi kunci utama.
Sebab, tanpa dokumen resmi, impian beribadah ke Tanah Suci justru bisa berujung masalah hukum yang serius. (*)
Editor : Ali Sodiqin