Berdasarkan aturan itu, hanya tiga komoditas hortikultura yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, yaitu cabai, bawang merah, dan bawang putih. Sedang jeruk sebagai komoditas unggulan Banyuwangi, tidak mendapat pupuk bersubsidi. “Kebijakan itu memberatkan,” cetus salah satu petani jeruk Dedy Setiyawan, 26, warga Dusun/Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo.
Menurut Dedy, kebijakan pemerintah itu dianggap memberatkan. Jeruk yang ditanam, masih dalam masa pertumbuhan dan butuh beragam jenis pupuk seperti urea dan phonska. “Harus beli pupuk nonsubsidi, itu harganya mahal,” cetusnya.
Karena keterbatasan biaya, petani muda lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang itu terpaksa mengurangi dosis pupuknya. “Beli pupuk nonsubsidi secukupnya, dosisnya terpaksa dikurangi biar cukup,” jelasnya.
Dedy berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membantu petani jeruk. Setidaknya ada subsidi, karena biaya membudidayakan jeruk tidak murah. “Petani butuh waktu lama sebelum bisa menikmati hasilnya,” katanya.
Petani lainnya Supriyadi, 42, asal Dusun Kalirejo, Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring menyampaikan, ada atau tidak pupuk bersubsidi dianggap tidak berpengaruh untuk tanaman yang dibudidayakannya. “Tidak terlalu berpengaruh, mulai dulu sudah biasa beli pupuk nonsubsidi,” ujarnya.
Supriyadi menyebut jeruk yang ditanam di lahan seluas seperempat hectare, justru lebih bagus hasilnya dengan pupuk nonsubsidi. “Hasilnya malah lebih bagus kalau dibandingkan dengan yang subsidi,” jelasnya.
Jeruk yang dibudidayakan Supriyadi sudah dewasa, umurnya lebih dari tiga tahun dan beberapa kali panen. “Kalau sudah dewasa memang tidak perlu terlalu banyak dosis pupuk, jadi habisnya beli pupuk tidak banyak,” pungkasnya.(cw3/abi) Editor : Agus Baihaqi