RADARBANYUWANGI.ID - Sutradara sekaligus jurnalis investigasi senior, Dandhy Dwi Laksono, akhirnya buka suara terkait polemik sumber pendanaan film dokumenter Pesta Babi. Penjelasan itu disampaikan setelah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak mempertanyakan asal biaya produksi film yang menyorot dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tersebut.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (20/5/2026), Dandhy mengunggah video respons yang dikolasekan dengan pernyataan Jenderal Maruli. Dalam video itu, pendiri rumah produksi Watchdoc tersebut menegaskan bahwa isu sumber pendanaan sebenarnya pernah ia jelaskan sebelumnya dalam sebuah siniar bersama Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Adrian.
Sambil berseloroh, Dandhy mengatakan dirinya tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk membeberkan rincian anggaran kepada negara lantaran produksi film tersebut tidak menggunakan dana APBN.
Baca Juga: KAI Daop 7 Madiun dan Milenial Turun ke Kediri, Sosialisasikan Aturan Perlintasan Kereta Api
“Pokoknya ada. Ya kan? Saya berhak untuk ngomong, pokoknya ada. Karena saya nggak mempertanggungjawabkan pajak,” ujar Dandhy, dikutip Radar Solo.
Ia juga menyentil balik perhatian publik yang dinilainya lebih besar terhadap gerakan sipil ketimbang transparansi pendanaan di lingkaran kekuasaan politik maupun aparat.
“Lebih bener saya ngomong pokoknya ada, tapi orang justru lebih curious dengan inisiatif-inisiatif sipil seperti ini, daripada dari mana sih duit Capres untuk Pemilu? Dari mana sih duit Parpol bisa bagi-bagi sembako, bisa bikin konser gede? Dari mana duit jenderal polisi dan tentara ketika dia mau promosi jabatan?” katanya.
Baca Juga: Soal Tragedi Green SM di Bekasi, VinFast Pastikan Kooperatif Dukung Penyelidikan KNKT
Meski demikian, Dandhy mengakui bahwa dalam kaidah jurnalistik profesional, keterbukaan mengenai sumber independensi dan pendanaan merupakan aspek penting agar publik dapat menilai objektivitas sebuah karya dokumenter.
Karena itu, ia menegaskan seluruh pihak yang mendukung produksi film Pesta Babi telah dicantumkan secara terbuka melalui logo-logo kolaborator pada poster resmi film tersebut.
“Di film Pesta Babi, setelah judul Pesta Babi, dan semua nama orangnya jelas, teman-teman bisa melihat logo-logo yang ada di poster film. Itulah para kolaborator. Jadi itulah lembaga-lembaga yang patungan untuk membiayai film ini,” jelasnya.
Dandhy juga membantah anggapan bahwa kru film tersebut merupakan kelompok “orang berduit” hanya karena mampu melakukan perjalanan bolak-balik ke Papua Selatan selama proses produksi.
Menurut dia, seluruh tim produksi bekerja secara sukarela tanpa menerima honor komersial. Mulai dari sutradara, produser, hingga videografer disebut terlibat secara pro bono demi menyelesaikan proyek dokumenter tersebut.
“Kami semua yang bekerja di situ, saya sebagai sutradara, Bang Cypri sutradara, para produser, para director of photography, videografer, itu nggak ada yang dibayar,” tegasnya.
Ia kemudian menjelaskan mekanisme produksi yang diterapkan Watchdoc sebagai rumah produksi independen berskala kecil. Alih-alih menyuntikkan dana besar, Watchdoc disebut berkontribusi lewat penyediaan fasilitas kamera dan personel juru kamera di lapangan.
Baca Juga: Jakpro dan Waskita Percepat Penyelesaian LRT Jakarta Fase 1B, Target Operasi Penuh Agustus 2026
Sementara biaya operasional, termasuk logistik dan tiket perjalanan udara menuju Papua Selatan, ditanggung secara gotong royong oleh sejumlah lembaga kolaborator masyarakat sipil yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Jadi kami semua benar-benar mengerjakan ini dengan gotong royong, dengan patungan, dan kami percaya bahwa usaha ini justru akan lebih membuat filmnya passionate,” pungkas Dandhy.
Sebelumnya, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak sempat melontarkan pernyataan yang mempertanyakan sumber pembiayaan film dokumenter tersebut.
Baca Juga: NU dan Trotoar yang Kehilangan Fungsi
“Duitnya dari mana? Coba pikir aja. Ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” ujar Maruli.
Namun, Maruli tidak mengungkap secara spesifik pihak yang ia curigai berada di balik pendanaan film itu dan menyerahkan penilaian tersebut kepada publik serta media.
Editor : Lugas Rumpakaadi