RADARBANYUWANGI.ID – Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mendadak menjadi salah satu karya yang paling ramai diperbincangkan publik. Bukan sekadar film dokumenter biasa, karya ini memantik perdebatan luas karena mengangkat isu sensitif: pembangunan, konflik agraria, militerisasi, hingga kehidupan masyarakat adat di Papua dalam bingkai yang disebut sebagai "kolonialisme modern".
Film ini digarap oleh Cypri Paju Dale bersama Dandhy Laksono. Keduanya dikenal kerap mengangkat isu sosial, lingkungan, dan hak masyarakat melalui pendekatan dokumenter investigatif.
Berbeda dari dokumenter umum, Pesta Babi disebut dibangun di atas riset sejarah dan antropologi, lalu dipadukan dengan investigasi jurnalistik serta analisis kebijakan publik.
Pendekatan itu membuat film ini tidak hanya menyajikan cerita personal warga Papua, tetapi juga mencoba membaca persoalan secara lebih luas.
Kolonialisme Jadi Kunci Membaca Seluruh Konflik
Dalam penjelasannya melalui kanal Ekspedisi Indonesia Baru, Cypri menegaskan istilah kolonialisme pada judul bukan sekadar simbol.
Menurutnya, konsep itu dipakai sebagai kerangka berpikir untuk menjelaskan keterhubungan berbagai persoalan yang muncul di Papua.
“Kolonialisme sebagai sebuah rangka berpikir atau rangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu dan menjelaskan bahwa semuanya saling terkait,” ujarnya.
Ia menilai persoalan yang terjadi selama ini tidak berdiri sendiri.
Mulai konflik lahan, eksploitasi sumber daya, isu separatisme, hingga keberadaan militer disebut menjadi bagian dari sistem yang telah berlangsung lama.
Karena itu, penyelesaiannya dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial.
Sinopsis Pesta Babi: Berawal dari Kapal Raksasa di Kampung Papua
Film Pesta Babi dibuka dari kisah seorang perempuan Papua bernama Yasinta Moiwend.
Pagi yang awalnya berjalan tenang mendadak berubah ketika kapal raksasa berlabuh di kampungnya.
Kapal tersebut membawa ratusan alat berat dan dikawal aparat militer.
Kedatangan itu menjadi awal dari proyek besar yang kelak mengubah kehidupan masyarakat sekitar.
Yasinta, perempuan dari suku Marind Anim di Merauke, baru mengetahui wilayah tempat tinggalnya menjadi titik awal proyek konversi hutan berskala masif.
Proyek tersebut masuk dalam kategori Program Strategis Nasional untuk sektor pangan dan energi.
Luas areanya mencapai sekitar 2,5 juta hektare—angka yang disebut sebagai salah satu proyek pembukaan lahan terbesar dalam sejarah modern.
Proyek itu diklaim membawa misi ketahanan pangan dan transisi energi.
Namun di sisi lain, masyarakat adat mulai mempertanyakan dampak yang akan muncul terhadap tanah leluhur mereka.
Kisah Tanah Adat yang Dipatok: "Tanah Milik TNI AD"
Cerita lain datang dari Vincen Kwipalo dari suku Yei.
Ia terkejut saat menemukan wilayah adat keluarganya dipasangi tanda bertuliskan: "Tanah Milik TNI AD".
Belakangan diketahui lahan tersebut masuk dalam pembangunan markas militer.
Kisah serupa juga dialami Franky Woro dan masyarakat Awyu di Boven Digoel.
Mereka kemudian memasang simbol perlawanan berupa palang adat dan salib besar berwarna merah.
Gerakan itu kemudian dikenal sebagai Gerakan Salib Merah.
Setidaknya sekitar 1.800 salib merah disebut telah dipasang masyarakat untuk menandai wilayah adat sekaligus menolak ekspansi proyek.
Menariknya, meskipun menggunakan simbol agama, gerakan tersebut tidak selalu mendapat dukungan penuh dari elit gereja.
Rekam Konflik Papua dan Operasi Militer Puluhan Tahun
Film ini juga menampilkan potret lebih luas mengenai dinamika Papua.
Tidak hanya berbicara soal pembangunan, dokumenter tersebut merekam hubungan panjang antara operasi militer, isu separatisme, dan eksploitasi sumber daya alam.
Dalam penjelasannya, Cypri menulis bahwa film ini mengikuti perjalanan masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di Papua Selatan dalam menghadapi proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu.
Proyek tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari kebutuhan energi masa depan.
Namun di lapangan, masyarakat adat mempertanyakan harga yang harus dibayar: hilangnya hutan, tanah, serta ruang hidup.
Jadi Perdebatan Nasional
Sejak mulai diputar dan diperbincangkan di ruang publik, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memicu respons beragam.
Sebagian menilai film ini menjadi ruang penting untuk mendengar suara masyarakat adat yang selama ini jarang mendapat sorotan.
Namun tidak sedikit pula yang menganggap narasi dalam film menyentuh isu sensitif dan berpotensi memicu perdebatan politik.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, Pesta Babi kini berkembang menjadi lebih dari sekadar film dokumenter.
Ia menjadi ruang diskusi tentang pembangunan, hak masyarakat adat, dan bagaimana masa depan Papua dipandang dari berbagai perspektif. (*)
Editor : Ali Sodiqin