RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah akhirnya buka suara terkait gelombang pembubaran nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme Zaman Kita yang memicu kontroversi di berbagai daerah. Di tengah sorotan publik soal kebebasan berekspresi, pemerintah menegaskan tidak pernah mengeluarkan arahan untuk melarang ataupun membubarkan pemutaran film tersebut.
Namun di sisi lain, pemerintah juga menegaskan penolakan terhadap narasi yang menyamakan proyek strategis nasional (PSN) di Papua dengan praktik kolonialisme modern.
Pernyataan tegas itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah serangkaian pembubaran pemutaran film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale terjadi di sejumlah daerah.
"Pada intinya, pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi," ujar Yusril, Kamis (14/5/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berkembangnya spekulasi bahwa pembubaran di sejumlah daerah merupakan instruksi terpusat pemerintah maupun aparat keamanan.
Pembubaran Terjadi Berulang di Sejumlah Kampus
Kontroversi Pesta Babi bermula setelah beberapa agenda nobar dibatalkan bahkan dibubarkan sejak film itu dirilis April lalu.
Kasus pertama dilaporkan terjadi di Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 27 April 2026.
Setelah itu pembubaran berlanjut di:
-
Universitas Mataram (7 Mei 2026)
-
UIN Mataram (8 Mei 2026)
-
Ternate, Maluku Utara (8 Mei 2026)
Khusus peristiwa di Ternate, pembubaran menjadi sorotan nasional setelah video penghentian acara oleh aparat TNI viral di media sosial.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate.
Peristiwa itu memicu perdebatan soal batas kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik.
Yusril: Tidak Ada Pola Instruksi Terpusat
Menurut Yusril, jika ditelaah lebih jauh, pembubaran yang terjadi justru tidak menunjukkan adanya pola instruksi dari pemerintah pusat.
Sebab di sejumlah wilayah lain, pemutaran film berjalan tanpa hambatan.
"Di Bandung dan Sukabumi kegiatan nobar berjalan normal. Di Mataram, persoalannya lebih administratif," katanya.
Yusril menilai fakta tersebut menunjukkan pembubaran tidak dilakukan secara sistematis oleh negara.
"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," ujarnya.
Kritik Dianggap Wajar, Tapi Narasi Kolonialisme Dipersoalkan
Film dokumenter berdurasi 1 jam 35 menit itu mengambil latar Papua Selatan, khususnya Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Cerita berfokus pada kehidupan masyarakat adat seperti Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut mengalami tekanan akibat ekspansi proyek perkebunan, food estate, hingga industri skala besar.
Film tersebut mengangkat isu hilangnya hutan adat, perubahan ruang hidup masyarakat, hingga kritik terhadap proyek strategis nasional.
Bagi Yusril, substansi kritik dalam film bukan persoalan.
Ia bahkan menganggap kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian wajar dalam demokrasi.
"Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja walaupun memang terdapat narasi yang provokatif," katanya.
Namun ia keberatan terhadap penyematan istilah kolonialisme modern pada proyek pembangunan di Papua.
Menurutnya, penyamaan itu tidak tepat secara historis maupun politik.
Pemerintah Bantah PSN Disebut Kolonialisme
Yusril menegaskan Papua merupakan bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, proyek pembangunan yang berjalan saat ini berbeda dengan praktik kolonial masa lampau.
Menurut dia, proyek di Papua Selatan merupakan program pembangunan yang telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2022 dan kini diteruskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut diklaim menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan dan energi nasional.
"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dalam pelaksanaannya," tegas Yusril.
Judul Pesta Babi Dinilai Provokatif
Selain isi film, Yusril juga menyoroti penggunaan judul Pesta Babi: Kolonialisme Zaman Kita.
Menurutnya, istilah tersebut dapat memunculkan banyak tafsir di tengah masyarakat.
Meski memahami strategi penggunaan judul kontroversial untuk menarik perhatian publik, Yusril meminta masyarakat tidak bereaksi berlebihan.
Sebaliknya, ia mengajak masyarakat melihat film secara objektif.
"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat," ujarnya.
DPR dan Komnas HAM Turut Bereaksi
Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani mengaku memahami kegaduhan yang muncul akibat film tersebut.
Ia menilai judul film cukup sensitif dan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen.
Sementara Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan keprihatinan atas intimidasi maupun pembubaran pemutaran film di berbagai daerah.
Menurut Anis, perbedaan pandangan terhadap sebuah karya seharusnya disikapi melalui dialog dan kritik terbuka, bukan penghentian paksa.
"Perbedaan pandangan terhadap karya seni harus disikapi melalui dialog, diskusi publik, dan mekanisme hukum yang demokratis, bukan pembubaran sepihak," tegasnya.
Kini polemik Pesta Babi tampaknya tidak lagi sekadar berbicara soal Papua atau film dokumenter.
Perdebatan telah bergeser menjadi isu lebih besar: bagaimana negara, masyarakat, dan ruang publik memaknai kritik di era demokrasi digital. (*)
Editor : Ali Sodiqin