RADARBANYUWANGI.ID – Film dokumenter berjudul Pesta Babi mendadak menjadi perbincangan panas di media sosial. Bukan hanya karena mengangkat isu Papua Selatan dan masyarakat adat, tetapi juga lantaran sejumlah agenda nonton bareng (nobar) film tersebut dibubarkan di beberapa daerah.
Kontroversi yang muncul justru membuat rasa penasaran publik semakin besar. Dalam beberapa pekan terakhir, Pesta Babi disebut menjadi salah satu dokumenter Indonesia yang paling ramai memicu perdebatan publik.
Sebagian pihak menilai film ini sebagai karya penting yang membuka mata soal lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Papua. Namun di sisi lain, ada pula yang menganggap isi dokumenter terlalu sensitif, politis, bahkan berpotensi provokatif.
Film ini tidak sekadar bicara soal hutan yang hilang. Dokumenter tersebut membawa penonton masuk ke persoalan pembangunan, konflik ruang hidup, hingga identitas budaya masyarakat adat Papua yang disebut mulai terancam.
Dokumenter Investigatif Garapan Dandhy Laksono
Pesta Babi merupakan film dokumenter investigatif karya Dandhy Laksono bersama Cypri Paju Dale.
Nama Dandhy Laksono sebelumnya dikenal luas lewat film dokumenter Sexy Killers yang viral pada 2019 karena mengangkat isu tambang batu bara dan politik energi di Indonesia.
Dalam Pesta Babi, Dandhy dan tim mengangkat kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan yang disebut menghadapi tekanan akibat proyek strategis nasional (PSN), terutama pembukaan lahan pangan dan industri bioenergi berskala besar.
Lewat pendekatan dokumenter observasional, kamera merekam langsung perubahan yang terjadi di wilayah Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi.
Penonton diperlihatkan kondisi hutan yang mulai terbuka, aktivitas alat berat, hingga keresahan masyarakat adat yang merasa ruang hidup mereka semakin menyempit.
Film ini tidak banyak menggunakan dramatisasi. Sebaliknya, dokumenter lebih banyak menampilkan suara dan pengalaman langsung masyarakat lokal.
Makna Emosional di Balik Judul Pesta Babi
Judul Pesta Babi ternyata bukan sekadar sensasi. Nama tersebut diambil dari tradisi adat masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon.
Dalam budaya Papua, babi memiliki makna sosial yang sangat penting. Hewan tersebut bukan hanya ternak biasa, melainkan simbol kehormatan, status sosial, hingga bagian dari ritual adat.
Tradisi pesta babi biasanya digelar dalam berbagai momen penting seperti perayaan adat, perdamaian, hingga penghormatan kepada leluhur.
Karena tradisi itu sangat bergantung pada kelestarian hutan dan alam Papua, istilah Pesta Babi dipakai sebagai metafora utama dalam dokumenter.
Pesan yang ingin disampaikan cukup kuat: ketika hutan hilang, budaya masyarakat adat juga perlahan ikut terancam.
Makna simbolik tersebut membuat judul film terasa emosional sekaligus menggambarkan inti persoalan yang diangkat.
Soroti Hilangnya Hutan Adat dan Ruang Hidup Warga
Sepanjang dokumenter, film memperlihatkan perubahan besar yang terjadi di Papua Selatan akibat ekspansi industri dan pembukaan lahan skala besar.
Beberapa isu utama yang disorot antara lain:
-
Hilangnya hutan adat
-
Ancaman terhadap sumber pangan tradisional
-
Perubahan pola hidup masyarakat adat
-
Konflik lahan dan ruang hidup
-
Kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda Papua
Film juga menampilkan kesaksian warga yang mengaku mulai kesulitan berburu, mencari sagu, hingga mempertahankan tanah adat mereka.
Nuansa emosional dokumenter semakin terasa karena cerita disampaikan langsung oleh masyarakat lokal tanpa banyak narasi berlebihan.
Nobar Dibubarkan di Sejumlah Daerah
Nama Pesta Babi semakin viral setelah sejumlah agenda nobar dihentikan di berbagai daerah.
Kasus yang paling ramai terjadi di Universitas Mataram. Agenda nobar pada 7 Mei 2026 disebut dihentikan pihak kampus bersama petugas keamanan.
Pihak kampus menilai isi film berpotensi menimbulkan ketersinggungan dan dianggap kurang layak diputar.
Selain di Mataram, pembubaran nobar juga dilaporkan terjadi di Ternate. Agenda yang digelar Aliansi Jurnalis Independen Ternate bersama SIEJ Maluku Utara dihentikan aparat.
Alasan yang disampaikan terkait potensi sensitivitas isu SARA dan reaksi publik di media sosial.
Peristiwa tersebut langsung memicu perdebatan luas mengenai batas kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik terhadap karya dokumenter.
Dinilai Sensitif karena Menyinggung Papua dan Proyek Nasional
Film Pesta Babi secara terbuka mempertanyakan dampak proyek strategis nasional terhadap masyarakat adat Papua.
Dokumenter menyoroti apakah pembangunan skala besar benar-benar melibatkan warga lokal atau justru mengorbankan ruang hidup mereka.
Di beberapa bagian, muncul narasi soal eksploitasi sumber daya alam hingga kolonialisme modern di Papua.
Narasi itulah yang dianggap sensitif karena menyentuh isu politik, sejarah Papua, hingga keberadaan aparat di sekitar proyek pembangunan.
Bagian tersebut memunculkan anggapan bahwa film terlalu politis.
Namun di sisi lain, sejumlah aktivis lingkungan, jurnalis, hingga pegiat HAM justru mendukung keberadaan film tersebut.
Mereka menilai dokumenter itu menjadi catatan penting mengenai kondisi masyarakat adat Papua yang selama ini jarang mendapat perhatian luas.
Natalius Pigai bahkan menegaskan pelarangan film tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa keputusan hukum.
Sementara anggota DPR RI TB Hasanuddin mengkritik pembubaran nobar karena dianggap berpotensi melanggar ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Nobar Dibuka Luas, Diskusi Publik Makin Meluas
Menariknya, tim film justru membuka peluang nobar secara luas kepada masyarakat.
Melalui media sosial, penyelenggara menyebut siapa saja bisa mengadakan pemutaran bersama dengan minimal 10 peserta.
Namun ada sejumlah syarat, seperti larangan menyebarkan file film dan kewajiban mengunggah dokumentasi kegiatan.
Strategi tersebut membuat diskusi mengenai film semakin meluas di berbagai daerah.
Tagar #PapuaBukanTanahKosong pun ramai digunakan di media sosial sebagai bagian dari promosi dan kampanye diskusi publik terkait film tersebut.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, Pesta Babi kini tidak lagi dipandang sekadar film dokumenter biasa.
Film ini telah berubah menjadi ruang perdebatan nasional tentang pembangunan, lingkungan, masyarakat adat, hingga kebebasan berekspresi di Indonesia.
Ironisnya, semakin banyak pemutaran dibubarkan, rasa penasaran publik terhadap isi film justru semakin meningkat. (*)
Editor : Ali Sodiqin