RADARBANYUWANGI.ID – Gelombang diskusi publik soal film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita terus meluas di berbagai daerah. Kali ini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi kritis yang membedah dugaan praktik perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kegiatan yang berlangsung di Margasiswa PMKRI Pematangsiantar, Selasa malam (5/5/2026), berubah menjadi forum refleksi sosial-politik yang sarat kritik terhadap arah pembangunan nasional. Film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu memantik perdebatan panjang mengenai konflik agraria, ekspansi industri, hingga dugaan kolonialisme modern di Papua Selatan.
Film berdurasi sekitar 90 menit tersebut mengangkat kisah masyarakat adat Marind, Yei, dan Awyu yang menghadapi ekspansi proyek pangan dan energi skala besar. Dalam dokumenter itu diperlihatkan bagaimana hutan adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga terancam berubah menjadi kawasan perkebunan tebu dan sawit raksasa.
Dikutip dari Metro Daily Jawa Pos, Ketua Presidium PMKRI Pematangsiantar, Fransisco Mezgion Hutauruk, menilai film tersebut menjadi tamparan keras bagi publik Indonesia. Menurutnya, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak masyarakat adat.
“Film Pesta Babi adalah refleksi pahit bagi kita semua. Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh hanya menjadi penonton akademik. Kita harus memiliki sensitivitas dan keberpihakan yang jelas kepada mereka yang termarjinalkan,” ujarnya dalam diskusi.
Ia menegaskan, konflik yang terjadi di Papua bukan sekadar persoalan lokal, tetapi menyangkut kemanusiaan universal. Fransisco mengingatkan bahwa pola penggusuran ruang hidup masyarakat adat dapat terjadi di daerah lain jika publik tidak kritis terhadap arah kebijakan pembangunan.
“Jika hari ini hutan Papua dirampas, bukan tidak mungkin besok tanah di sekitar kita yang akan menjadi korban atas nama kepentingan elit,” katanya.
Film Dokumenter Bongkar Konflik di Papua
Film Pesta Babi sendiri menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir karena mengangkat dugaan keterlibatan korporasi besar, aparat keamanan, hingga elit kekuasaan dalam proyek pembukaan lahan di Papua Selatan.
Dokumenter investigatif tersebut merekam berbagai kesaksian warga yang terdampak langsung proyek ekspansi industri pangan dan energi. Salah satu adegan yang paling menyita perhatian adalah kisah warga bernama Yasinta Moiwend yang menyaksikan ribuan alat berat masuk ke wilayah kampung mereka.
Selain itu, film juga menampilkan aksi simbolik masyarakat adat Awyu yang memasang sekitar 1.800 salib merah sebagai bentuk perlawanan terhadap ekspansi lahan dan aktivitas korporasi.
Dalam forum diskusi, pemantik acara Fransiskus Malau menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong yang bisa dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat.
“Tanah Papua bukan tanah kosong. Di sana ada Suku Marind, Yei, dan Awyu yang identitasnya melekat pada hutan. Ketika hutan dikonversi menjadi kebun tebu dan sawit seluas 2,5 juta hektare tanpa persetujuan mereka, itu bukan pembangunan, melainkan penghancuran peradaban,” tegasnya.
Pernyataan itu langsung mendapat respons dari peserta diskusi yang sebagian besar merupakan mahasiswa dan aktivis organisasi kemasyarakatan.
PMKRI Soroti Relasi Negara dan Korporasi
Diskusi juga menyoroti dugaan relasi kuasa antara negara dan korporasi dalam proyek-proyek berskala nasional. PMKRI menilai masyarakat adat sering kali berada dalam posisi paling lemah ketika berhadapan dengan kepentingan investasi.
Fransisco mengatakan gerakan mahasiswa harus berani mengkritisi keterlibatan pihak-pihak yang dianggap mendukung eksploitasi lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat.
“Mahasiswa harus peka. Isu Papua adalah isu kemanusiaan universal. Kita dituntut untuk berani menyuarakan kebenaran di tengah relasi kuasa yang tidak seimbang antara negara-korporasi melawan masyarakat adat,” ujarnya.
Menurut dia, ruang-ruang diskusi seperti nobar film dokumenter menjadi penting untuk membangun kesadaran kritis generasi muda terhadap isu hak asasi manusia dan konflik agraria.
Nobar Jadi Ruang Konsolidasi Gerakan Mahasiswa
Kegiatan nobar dan diskusi tersebut dipandu oleh Paulinus Mersiwince Gulo selaku moderator. Acara berlangsung hingga malam dengan sesi diskusi terbuka yang membahas dampak pembangunan terhadap masyarakat adat di berbagai daerah Indonesia.
PMKRI Pematangsiantar menegaskan akan terus menggelar forum-forum intelektual serupa sebagai bagian dari pendidikan kritis mahasiswa.
Organisasi mahasiswa itu juga menyatakan komitmennya untuk mengawal isu konflik agraria, perlindungan masyarakat adat, dan hak asasi manusia di Indonesia.
“Mahasiswa harus tetap menjadi kompas moral dalam membela hak-hak rakyat kecil yang sering kali dikorbankan di atas altar pembangunan ekonomi,” tegas Fransisco.
Meluasnya pemutaran film Pesta Babi di berbagai kota menunjukkan meningkatnya perhatian publik terhadap isu Papua, konflik lahan, dan arah pembangunan nasional yang dinilai semakin meminggirkan masyarakat adat. (*)
Editor : Ali Sodiqin